Hasil pemantauan media dari Sintesa Strategi Indonesia (SSI) dan Datalinker periode Juni-Juli 2026 menunjukkan citra Presiden Prabowo Subianto di ruang digital mendominasi dengan sentimen positif sebesar 41,5%. Kendati demikian, riset mencatat adanya ketimpangan komunikasi karena beban publikasi masih terpusat secara personal pada figur Presiden. Dari total 231 juta paparan konten terkait ruang siber pemerintah, kurang dari 20% eksposur yang terintegrasi atau berkaitan langsung dengan nama para menteri kabinet maupun Wakil Presiden. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sebagian besar jajaran kabinet belum optimal dalam bertindak sebagai penyangga komunikasi publik bagi kepala negara.
Di jajaran kluster menteri dan pejabat strategis, Bahlil Lahadalia dan Qodari mencatatkan pengecualian dengan sumbangan sentimen positif tertinggi masing-masing pada Tier 1 dan Tier 2. Sebaliknya, figur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru tercatat sebagai penyumbang sentimen negatif terbesar di ruang digital, yakni mencapai 25,9%. Sementara dari aspek institusi dan platform, Polri mencatatkan sentimen positif tertinggi sebesar 72,3% di kalangan aparat penegak hukum, dengan TikTok sebagai platform paling ramah serta X/Twitter sebagai platform yang melayangkan kritik paling keras terhadap jalannya roda pemerintahan.
Rencana penyematan jaket Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menuai sorotan. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai prosesi tersebut hanya bersifat simbolis karena Jokowi selama ini sudah dianggap sebagai "imam besar" di tubuh PSI.
"Soal Jokowi akan resmi berjaket PSI sebagai Ketua Dewan Pembina sebatas formalitas. Jokowi adalah PSI. Sebab, selama ini memang Jokowi sudah jadi imam besar PSI tanpa harus berjaket PSI. Apalagi sebelumnya berulang kali Jokowi berjanji akan total bekerja untuk PSI," ujar Adi Prayitno kepada wartawan, mengutip Detik, Minggu (14/6/2026).
Kelompok relawan Brigade Rakyat Nusantara (BRN) mengundang Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk berkunjung ke Sumatera Selatan pada Agustus mendatang. Ketua Brigade Rakyat Nusantara Relly Reagan telah menyampaikan undangan kepada Jokowi pada Minggu (5/7).
"Menyampaikan undangan kita dari BRN Sumatera Selatan untuk kegiatan Bapak di Palembang, Sumatera Selatan yang akan diadakan di Kota Palembang, OKUTimur, Baturaja," kata Relly saat dihubungi, Senin (6/7).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan skenario kebijakan untuk melibatkan kantin sekolah dalam distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dalam tahap penyusunan bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
"Jadi belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan berbagai pelayanan lainnya. Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam," kata Abdul Mu'ti di Yogyakarta, Minggu (5/7).
Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menegaskan pentingnya pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, apabila pemda dilibatkan maka program nasional tersebut lebih tepat sasaran sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
Eri mengungkapkan selama ini pemerintah daerah kerap tidak memperoleh informasi yang memadai terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk lokasi pendirian maupun tenaga kerja yang direkrut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan banding terhadap vonis 10 tahun penjara kepada eks Mendikbud Ristek Nadiem Makarim di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menyebut pengajuan banding itu telah dilakukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) usai menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor Jakarta.
Anggota DPR RI Komisi VIII Atalia Praratya menilai Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein telah mendegradasi atau merendahkan kaum perempuan melalui lagu dengan Bahasa Sunda yang berjudul "Lalaki Langit, Lalanang Bejat".
"Hari ini kita mati-matian melawan budaya patriarki yang merendahkan perempuan. Namun mengapa justru narasi yang sangat patriarkal lahir dari karya seorang kepala daerah?," kata Atalia melalui unggahan akun Instagramnya @ataliapr, Rabu (1/7).
Bocoran mengenai rencana RUU Pemilu yang mewajibkan capres diusung minimal tiga partai parlemen memicu polemik panas. Aturan ini dinilai mengabaikan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang telah menghapus presidential threshold 20% agar setiap partai bisa mengajukan calon sendiri. Meski Ketua Komisi II DPR membantah adanya pembahasan tersebut, publik telanjur waspada terhadap skenario yang dianggap bisa menjegal hak konstitusional partai kecil dan menengah ini.
Para pengamat dan pakar hukum pemilu langsung melayangkan kritik keras atas isu pembatasan koalisi tersebut. Pakar hukum Perludem, Titi Anggraini, menegaskan aturan itu merupakan bentuk pembangkangan nyata terhadap putusan MK yang bersifat final. Keterbukaan pembahasan RUU Pemilu pada Juli 2026 nanti menjadi kunci krusial agar hak representasi politik 17,3 juta suara rakyat tidak kembali hangus seperti pemilu lalu.
Retorika Show
Hasil pemantauan media dari Sintesa Strategi Indonesia (SSI) dan Datalinker periode Juni-Juli 2026 menunjukkan citra Presiden Prabowo Subianto di ruang digital mendominasi dengan sentimen positif sebesar 41,5%. Kendati demikian, riset mencatat adanya ketimpangan komunikasi karena beban publikasi masih terpusat secara personal pada figur Presiden. Dari total 231 juta paparan konten terkait ruang siber pemerintah, kurang dari 20% eksposur yang terintegrasi atau berkaitan langsung dengan nama para menteri kabinet maupun Wakil Presiden. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sebagian besar jajaran kabinet belum optimal dalam bertindak sebagai penyangga komunikasi publik bagi kepala negara.
Di jajaran kluster menteri dan pejabat strategis, Bahlil Lahadalia dan Qodari mencatatkan pengecualian dengan sumbangan sentimen positif tertinggi masing-masing pada Tier 1 dan Tier 2. Sebaliknya, figur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru tercatat sebagai penyumbang sentimen negatif terbesar di ruang digital, yakni mencapai 25,9%. Sementara dari aspek institusi dan platform, Polri mencatatkan sentimen positif tertinggi sebesar 72,3% di kalangan aparat penegak hukum, dengan TikTok sebagai platform paling ramah serta X/Twitter sebagai platform yang melayangkan kritik paling keras terhadap jalannya roda pemerintahan.
Ikuti terus Retorika Show!
Youtube : Retorika Show
Tiktok : Retorika Show
Website: Retorikashow.id
---------------------------------
#Retorikashow #PrabowoSubianto #MediaMonitoring #SentimenPublik #Politik
7 hours ago | [YT] | 9
View 3 replies
Retorika Show
Rencana penyematan jaket Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menuai sorotan. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai prosesi tersebut hanya bersifat simbolis karena Jokowi selama ini sudah dianggap sebagai "imam besar" di tubuh PSI.
"Soal Jokowi akan resmi berjaket PSI sebagai Ketua Dewan Pembina sebatas formalitas. Jokowi adalah PSI. Sebab, selama ini memang Jokowi sudah jadi imam besar PSI tanpa harus berjaket PSI. Apalagi sebelumnya berulang kali Jokowi berjanji akan total bekerja untuk PSI," ujar Adi Prayitno kepada wartawan, mengutip Detik, Minggu (14/6/2026).
Sumber: lentera.co/post/item/234572/Soal-Jokowi-Bakal-Berj…
Ikuti terus Retorika Show!
Youtube : Retorika Show
Tiktok : Retorika Show
Website: Retorikashow.id
---------------------------------
#Retorikashow #Jokowi #PSI #PartaiPolitik #Politik
11 hours ago | [YT] | 20
View 15 replies
Retorika Show
Kelompok relawan Brigade Rakyat Nusantara (BRN) mengundang Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk berkunjung ke Sumatera Selatan pada Agustus mendatang.
Ketua Brigade Rakyat Nusantara Relly Reagan telah menyampaikan undangan kepada Jokowi pada Minggu (5/7).
"Menyampaikan undangan kita dari BRN Sumatera Selatan untuk kegiatan Bapak di Palembang, Sumatera Selatan yang akan diadakan di Kota Palembang, OKUTimur, Baturaja," kata Relly saat dihubungi, Senin (6/7).
Sumber: www.cnnindonesia.com/nasional/20260706092550-32-13….
Ikuti terus Retorika Show!
Youtube : Retorika Show
Tiktok : Retorika Show
Website: Retorikashow.id
---------------------------------
#Retorikashow #Jokowi #SumateraSelatan #Relawan #Kunjungan
12 hours ago | [YT] | 12
View 15 replies
Retorika Show
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan skenario kebijakan untuk melibatkan kantin sekolah dalam distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dalam tahap penyusunan bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
"Jadi belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan berbagai pelayanan lainnya. Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam," kata Abdul Mu'ti di Yogyakarta, Minggu (5/7).
Sumber: www.cnnindonesia.com/nasional/20260705180624-20-13….
Ikuti terus Retorika Show!
Youtube : Retorika Show
Tiktok : Retorika Show
Website: Retorikashow.id
---------------------------------
#Retorikashow #Pemerintah #MBG #Sekolah #Pendidikan
12 hours ago | [YT] | 9
View 18 replies
Retorika Show
Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menegaskan pentingnya pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, apabila pemda dilibatkan maka program nasional tersebut lebih tepat sasaran sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
Eri mengungkapkan selama ini pemerintah daerah kerap tidak memperoleh informasi yang memadai terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk lokasi pendirian maupun tenaga kerja yang direkrut.
Sumber: www.cnnindonesia.com/nasional/20260703091222-32-13….
Ikuti terus Retorika Show!
Youtube : Retorika Show
Tiktok : Retorika Show
Website: Retorikashow.id
---------------------------------
#Retorikashow #Apeksi #MBG #SPPG #Pemda
3 days ago | [YT] | 19
View 16 replies
Retorika Show
Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan banding terhadap vonis 10 tahun penjara kepada eks Mendikbud Ristek Nadiem Makarim di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menyebut pengajuan banding itu telah dilakukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) usai menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor Jakarta.
Sumber: www.cnnindonesia.com/nasional/20260703083000-12-13….
Ikuti terus Retorika Show!
Youtube : Retorika Show
Tiktok : Retorika Show
Website: Retorikashow.id
---------------------------------
#Retorikashow #Nadiem #Korupsi #Hukum #Banding
3 days ago | [YT] | 14
View 14 replies
Retorika Show
Anggota DPR RI Komisi VIII Atalia Praratya menilai Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein telah mendegradasi atau merendahkan kaum perempuan melalui lagu dengan Bahasa Sunda yang berjudul "Lalaki Langit, Lalanang Bejat".
"Hari ini kita mati-matian melawan budaya patriarki yang merendahkan perempuan. Namun mengapa justru narasi yang sangat patriarkal lahir dari karya seorang kepala daerah?," kata Atalia melalui unggahan akun Instagramnya @ataliapr, Rabu (1/7).
Sumber: www.cnnindonesia.com/nasional/20260702090715-32-13….
Ikuti terus Retorika Show!
Youtube : Retorika Show
Tiktok : Retorika Show
Website: Retorikashow.id
---------------------------------
#Retorikashow #DPR #Atalia #BupatiPurwakarta #Perempuan
4 days ago | [YT] | 9
View 2 replies
Retorika Show
Bocoran mengenai rencana RUU Pemilu yang mewajibkan capres diusung minimal tiga partai parlemen memicu polemik panas. Aturan ini dinilai mengabaikan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang telah menghapus presidential threshold 20% agar setiap partai bisa mengajukan calon sendiri. Meski Ketua Komisi II DPR membantah adanya pembahasan tersebut, publik telanjur waspada terhadap skenario yang dianggap bisa menjegal hak konstitusional partai kecil dan menengah ini.
Para pengamat dan pakar hukum pemilu langsung melayangkan kritik keras atas isu pembatasan koalisi tersebut. Pakar hukum Perludem, Titi Anggraini, menegaskan aturan itu merupakan bentuk pembangkangan nyata terhadap putusan MK yang bersifat final. Keterbukaan pembahasan RUU Pemilu pada Juli 2026 nanti menjadi kunci krusial agar hak representasi politik 17,3 juta suara rakyat tidak kembali hangus seperti pemilu lalu.
Ikuti terus Retorika Show!
Youtube : Retorika Show
Tiktok : Retorika Show
Website: Retorikashow.id
---------------------------------
#Retorikashow #RUUPemilu #PutusanMK #Konstitusi #Politik
4 days ago | [YT] | 17
View 36 replies
Retorika Show
Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menepis anggapan bahwa posisi politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih abu-abu.
Puan menegaskan bahwa sikap politik PDI-P sudah jelas, yakni di luar pemerintahan dan menjalankan peran sebagai partai penyeimbang kekuasaan.
Sumber: nasional.kompas.com/read/2026/07/02/12440571/puan-….
Ikuti terus Retorika Show!
Youtube : Retorika Show
Tiktok : Retorika Show
Website: Retorikashow.id
---------------------------------
#Retorikashow #Puan #PDIP #Prabowo #Politik
4 days ago | [YT] | 30
View 81 replies
Retorika Show
Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Firman Pangaribuan berharap persidangan para terdakwa kasus tudingan ijazah palsu digelar secara terbuka.
Ia mengatakan hal itu demi pelurusan informasi yang dinilai telah banyak melenceng di publik pada kasus ini.
Sumber: www.cnnindonesia.com/nasional/20260702083003-12-13….
Ikuti terus Retorika Show!
Youtube : Retorika Show
Tiktok : Retorika Show
Website: Retorikashow.id
---------------------------------
#Retorikashow #Jokowi #Ijazah #Persidangan #Hukum
4 days ago | [YT] | 39
View 26 replies
Load more