Media Pengetahuan Hukum

Eps. 8 Soal SKB Hukum Acara Perdata !!!

Suatu gugatan di mana penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hakim akan ...
A. Menyatakan gugatan gugur
B. Menyatakan pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara
C. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima
D Menyatakan perkara tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran penggugat

Jawaban : A. Menyatakan Gugatan Gugur

Dasar Pasal 124 H.I.R yang mengatur bahwa:
Jika Penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.

Penjelasannya :

Kalau penggugat tidak hadir pada hari persidangan, baik sendiri maupun kuasanya, sedangkan ternyata bahwa ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dianggap gugur, artinya tidak berlaku lagi, dan bersamaan dengan itu ia dihukum untuk membayar ongkos perkaranya. Setelah itu sudah barang tentu ia berwenang untuk mengajukan gugatannya, lagi sesudah membayar lebih dahulu membayar biaya yang diwajibkan.

Akses #Videoshorts:
youtube.com/shorts/ui37X8DLaEg

#SKBHukum, #SKBCPNS, #SKBHukumacaraperdata, #Hukumperdata, #HukumAcaraPerdata, #Mediapengetahuanhukum

Skip the Carousel

1 2 3 4

2 months ago (edited) | [YT] | 2

Media Pengetahuan Hukum

Eps. 7 Soal SKB Hukum Acara Perdata !!!

Berikut adalah asas – asas pemeriksaan berdasarkan hukum acara perdata, kecuali
A. Asas Audi At Alteram Partem
B. Mencari kebenaran materiil
C. Persidangan terbuka untuk umum
D. Asas Imparsialitas

Jawaban: B. Mencari kebenaran materiil

Dasar:
Berbeda dengan hakim pada persidangan perkara pidana yang mencari kebenaran materiil, hakim pada persidangan perkara perdata hanya mencari kebenaran formil. Hal ini merupakan asas dari hukum acara perdata yang dinamakan “hakim bersifat pasif”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi: “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.“

Pada hukum acara perdata, hakim memberikan putusan berdasarkan dalil, petitum, dan alat bukti dari para pihak. Ini berbeda dengan hakim pidana yang dituntut untuk mencari secara aktif kebenaran materiil dari suatu perkara pidana.

Akses #Videoshorts:
youtube.com/shorts/iMqWNRniSJ8

#SKBHukum, #SKBCPNS, #SKBHukumacaraperdata, #Hukumperdata, #HukumAcaraPerdata, #Mediapengetahuanhukum

Skip the Carousel

1 2 3 4

2 months ago (edited) | [YT] | 2

Media Pengetahuan Hukum

Eps. 6 Soal SKB Hukum Acara Perdata !!!

Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap penetapan atas permohonan adalah

A. Banding
B. Perlawanan
C. Kasasi
D. Peninjauan Kembali

Jawaban: C. Kasasi

Dasar:
Berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagai telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2009 yang berbunyi:


Pasal 30 yang mengatur bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan – pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
c. Lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Akses #Videoshorts:
youtube.com/shorts/Jqg6SCIq2ws








#SKBHukum, #SKBCPNS, #SKBHukumacaraperdata, #Hukumperdata, #HukumAcaraPerdata, #Mediapengetahuanhukum

Skip the Carousel

1 2 3 4

2 months ago | [YT] | 2

Media Pengetahuan Hukum

Eps. 5 Soal SKB Hukum Acara Perdata !!!

Diktum putusan atas perkara permohonan adalah
A. Konstitutif
B. Condemnatoir
C. Conservatif
D. Declaratoir


Jawaban D. Deklaratoir.


Dasar:

Diktum putusan dapat dibagi menjadi 3 jenis antara lain:


1. Putusan Declaratoir yaitu putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata
2. Putusan constitutif, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru;
3. Putusan condemnatoir yaitu putusan yang berisi penghukuman;


Oleh karena itu, dictum putusan atas perkara permohonan bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata – mata.



Temukan jawabannya hanya di:

youtube.com/shorts/MgTQxMoNUu...




#SKBHukum, #SKBCPNS, #SKBHukumacaraperdata, #Hukumperdata, #HukumAcaraPerdata, #Mediapengetahuanhukum

Skip the Carousel

1 2 3 4

2 months ago | [YT] | 2

Media Pengetahuan Hukum

Eps. 4 Soal SKB Hukum Acara Perdata !!!



Produk pengadilan yang telah diperiksa dan mengadili perkara permohonan adalah
A. Penetapan
B. Putusan
C. Jawaban A dan B benar
D. Jawaban A dan B salah



JAWABAN: A Penetapan





Temukan jawabannya hanya di #videoshorts pada link berikut:

youtube.com/shorts/RHjEfdvRnK8





#SKBHukum, #SKBCPNS, #SKBHukumacaraperdata, #Hukumperdata, #HukumAcaraPerdata, #Mediapengetahuanhukum

Skip the Carousel

1 2 3 4

2 months ago | [YT] | 2

Media Pengetahuan Hukum

Eps. 3 Soal SKB Hukum Acara Perdata !!!

Untuk beracara di muka persidangan, seorang advokat harus menunjukkan dan mendaftarkan surat kuasa. Surat kuasa yang digunakan advokat adalah

A. Surat kuasa umum
B. Surat Kuasa insidentil
C. Surat kuasa khusus
D. Surat Kuasa Istimewa


Jawaban : ..... Temukan jawabannya hanya di #videoshorts pada link berikut:


youtube.com/shorts/H-Fw2uBI1QQ



#SKBHukum, #SKBCPNS, #SKBHukumacaraperdata, #Hukumperdata, #HukumAcaraPerdata, #Mediapengetahuanhukum

Skip the Carousel

1 2 3 4

3 months ago (edited) | [YT] | 2

Media Pengetahuan Hukum

Eps. 2 Soal SKB Hukum Acara Perdata !!!

Contoh dari perkara permohonan (voluntair) adalah
A. Perkara sengketa kepemilikan atas tanah
B. Perkara pengangkatan (Adopsi) anak
C. Perkara perceraian
D. Perkara perbuatan melanggar hukum

Jawaban : .... Temukan jawaban pada #VideoShortsEps.2 : youtube.com/shorts/jRvMLhc2_zo



#SKBHukum, #SKBHukumAcaraPerdata, #HukumAcaraPerdata, #MediaPengetahuanHukum.

Skip the Carousel

1 2 3 4

3 months ago | [YT] | 2

Media Pengetahuan Hukum

Eps. 1 Soal SKB Hukum Acara Perdata !!!

# Video Shorts : youtube.com/shorts/ifmBlVI0mPo

#SKBHukum, #SKBHukumAcaraPerdata, #HukumAcaraPerdata, #MediaPengetahuanHukum.

Skip the Carousel

1 2 3 4

3 months ago (edited) | [YT] | 2

Media Pengetahuan Hukum

“BUKU: Perbandingan Hukum Pembuktian Pidana di Negara Civil Law dan Common Law (Dr. Flora Dianti, A.Md., S.H., M.H., ACIArB., CLA.)”

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Pembuktian sebagai titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Sebab, melalui tahapan pembuktian, terjadi suatu proses, cara, dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana.

Buku ini menyajikan perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law dan common law. Perbandinganya meliputi model dan sistem pidana, proses pemeriksaan perkara, sistem pembuktian, alat dan barang bukti, keterangan saksi dan ahli, bukti surat, serta keterangan terdakwa.

Dapatkan Buku ini melalui :

Link : aff.gramedia.com/s/ThfPygIbbg

Skip the Carousel

1 2 3

6 months ago | [YT] | 2

Media Pengetahuan Hukum

Ilmu negara mempelajari berbagai aspek negara, seperti sistem pemerintahan, interaksi politik, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam ilmu negara meliputi asal mula terjadi dan tenggelamnya negara, unsur-unsur negara, hakikat negara, tujuan negara, fungsi negara, bentuk negara, dan sebagainya. Selain itu, peninjauannya juga meliputi negara yang hanya ada di dalam konsep pikir manusia.

Dalam konteks Indonesia, ilmu negara memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan ketatanegaraan dan politik. Oleh karena itu, sebelum mendalami tata negara Indonesia, penting untuk mempelajari ilmu negara terlebih dahulu.



PENGERTIAN DAN OBJEK ILMU NEGARA
Secara etimologi, ilmu negara dapat diuraikan menjadi dua kata, yaitu "ilmu dan "negara".

Kata"ilmu" berasal dari bahasa Arab ilm, yang mengacu pada pengetahuan, pemahaman, dan sistem pengetahuan yang terstruktur. Dalam konteks ilmu negara, "ilmu' merujuk pada pengetahuan sistematik, analisis, dan pemahaman tentang berbagai aspek politik, sosial, dan pemerintahan dalam suatu negara.

Kata "negara" sendiri berasal dari bahasa Latin "statum" atau 'status" yang artinya "keadaan' atau "kedudukan'. Dalam bahasa Inggris, negara disebut "state". Dalam bahasa Jerman disebut staat". Dalam bahasa Italia disebut "lo stato". Sementara dalam bahasa Prancis disebut "etat". Dalam perkembangannya, istilah negara mengacu pada suatu wilayah geografis yang diatur oleh pemerintah.



Dalam konteks ilmu negara, negara merujuk pada suatu entitas politik yang memiliki wilayah, pemerintahan, warga negara, dan struktur kekuasaan yang terorganisir. Jadi, ilmu negara mengacu pada bidang pengetahuan yang mempelajari berbagai aspek mengenai beroperasinya suatu negara, sistem pemerintahannya, interaksi politiknya, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat serta aktor-aktor politik lainnya.



Krannenburg mengartikan ilmu negara sebagai ilmu yang menyelidiki negara, yang meliputi tumbuh, wujud, dan bentuk-bentuk negara. Ilmu negara juga mempelajari dan menyelidiki hakikat, struktur, bentuk negara, dan asal mulanya. Ilmu negara menitikberatkan pengertian negara secara umum.

Untuk memahami Ilmu Negara lebih lanjut, maka anda dapat mendapatkan buku ILMU HUKUM melalui link berikut:

aff.gramedia.com/s/TkVvGWfJSr

Demikian dan terima kasih

Media Pengetahuan Hukum

Skip the Carousel

1 2 3 4 5

7 months ago | [YT] | 3