Ruang Anti Korupsi

Tang Renjian - Mantan Menteri Pertanian China Dijatuhi Hukuman Mati atas Kasus Korupsi

Mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Tang Renjian, dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan dua tahun. Hukuman ini diberikan setelah ia terbukti bersalah dalam kasus korupsi, dengan menerima suap senilai lebih dari 268 juta yuan (sekitar Rp627 miliar).

Menurut laporan dari media pemerintah China, Tang Renjian, yang saat ini berusia 63 tahun, terbukti menerima suap selama menjabat di berbagai posisi penting sejak tahun 2007 hingga 2024. Suap tersebut dinilai telah menyebabkan kerugian besar bagi kepentingan negara.

Hukuman mati dengan penangguhan ini merupakan bagian dari kampanye antikorupsi besar-besaran yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping. Putusan pengadilan menyatakan bahwa hukuman mati bisa diubah menjadi penjara seumur hidup jika Tang Renjian menunjukkan perilaku yang baik selama masa penangguhan. Selain itu, seluruh aset pribadi dan hak politiknya dicabut seumur hidup.

Sebelum menjabat sebagai Menteri Pertanian pada tahun 2020, Tang Renjian pernah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gansu dari 2017 hingga 2020. Penangkapan dan hukuman terhadapnya menjadi peringatan keras bagi para pejabat lain di pemerintahan China.

Memberantas korupsi itu gak sulit dan murah, cukup dengan modal "NIAT"

.

3 months ago (edited) | [YT] | 10

Ruang Anti Korupsi

775 MILYAR PIUTANG TUTUT SOEHARTO KEPADA NEGARA BELUM TUNTAS!
Nama besar keluarga Cendana tidak bisa menghapus fakta hukum dan tanggung jawab finansial yang masih menempel. Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana, atau Tutut Soeharto, yang juga merupakan kakak mantan istri Presiden Prabowo, hingga hari ini masih memiliki kewajiban besar yang harus dilunasi kepada negara.

Utang BLBI : Lebih dari Rp 775 Miliar
Berdasarkan catatan resmi Satgas BLBI dan Kementerian Keuangan, ada tiga perusahaan milik Tutut yang memiliki tunggakan besar:
• PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP): Rp 191,61 miliar
• PT Marga Nurindo Bhakti: Rp 471,47 miliar
• PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP): Rp 14,79 miliar + US$ 6,51 juta (setara ± Rp 98 miliar)
Total kewajiban yang belum diselesaikan mencapai lebih dari Rp 775 miliar. Angka ini bukan kecil - setara dengan pembangunan ribuan sekolah, rumah sakit, atau jalan di berbagai daerah.

Status Hukum: Dicegah ke Luar Negeri
Karena utang ini belum dilunasi, pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan mencegah Tutut bepergian ke luar negeri. Upaya hukum pun ditempuh: Tutut menggugat keputusan tersebut ke PTUN Jakarta. Namun, gugatan itu belakangan dicabut, dan sampai saat ini tidak ada bukti publik bahwa kewajiban finansial tersebut telah dibayar.

Mengapa Penting Dilunasi?
Ini bukan sekadar soal angka. Uang yang dipinjam atau ditanggung oleh perusahaan-perusahaan tersebut adalah uang rakyat—dana yang seharusnya digunakan untuk membangun bangsa, bukan hilang karena kelalaian dan penyalahgunaan.
Masyarakat berhak tahu dan berhak menuntut penyelesaian. Jika rakyat kecil ditagih sampai ke akar-akarnya, mengapa tokoh besar bisa dibiarkan menunggak hingga ratusan miliar?

Penutup
Kasus Tutut Soeharto adalah cermin bahwa hukum dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kewajiban lebih dari Rp 775 miliar itu nyata, terhitung, dan belum lunas. Selama belum diselesaikan, nama besar keluarga tidak bisa menghapus jejak kewajiban kepada negara dan rakyat Indonesia.

SEMOGA

3 months ago (edited) | [YT] | 16

Ruang Anti Korupsi

📖 Pengertian “EAT THE RICH”
“Eat the Rich” adalah sebuah ungkapan sindiran dan protes sosial yang menggambarkan kemarahan terhadap ketimpangan ekonomi, keserakahan kaum elit, dan eksploitasi kelas pekerja oleh orang kaya.

🔑 Makna utama:
1. Bukan literal → tidak benar-benar mengajak makan orang kaya, tapi metafora tentang rakyat yang muak dengan kesenjangan sosial.
2. Simbol perlawanan → rakyat kecil menuntut keadilan ketika kekayaan terkonsentrasi di segelintir elit.
3. Asal-usul → sering dikaitkan dengan filsuf Jean-Jacques Rousseau pada abad ke-18, yang mengatakan: “When the people shall have nothing more to eat, they will eat the rich.”
4. Penggunaan modern → muncul dalam gerakan sosial, musik punk/rock, meme internet, hingga protes kontemporer seperti Occupy Wall Street.
👉 Jadi, “Eat the Rich” = teriakan simbolis rakyat terhadap ketidakadilan ekonomi.

TIME LINE Sejarah singkat “EAT THE RICH”
📌 1700-an (Revolusi Prancis)
• Jean-Jacques Rousseau: "When the people shall have nothing more to eat, they will eat the rich."
• Jadi simbol kritik kesenjangan antara bangsawan & rakyat jelata.
(Ilustrasi: guillotine + roti + mahkota pecah)
📌 1800–1900-an
• Frasa jadi sindiran politik & pamflet buruh.
• Digunakan di protes pekerja industri yang dieksploitasi.
(Ilustrasi: pabrik asap hitam, buruh angkat palu)
📌 1960–1970-an (Counterculture & Punk)
• Jadi slogan protes anti-kapitalisme, anti-perang Vietnam.
• Band punk & mural jalanan sering pakai frasa ini.
(Ilustrasi: poster punk, cat semprot “Eat the Rich”)
📌 1980–1990-an
• Dipopulerkan Aerosmith lewat lagu “Eat the Rich” (1993).
• Frasa makin masuk ke pop culture.
(Ilustrasi: kaset musik, simbol dolar dicoret)
📌 2000–2010-an (Krisis Finansial Global)
• Dipakai dalam Occupy Wall Street (2011).
• Jadi simbol protes “99% vs 1%” melawan elite finansial.
(Ilustrasi: tenda protes + poster “We are the 99%”)
📌 2020–Sekarang
• Hidup lagi di meme internet & TikTok.
• Dipakai Gen Z buat kritik tajam soal oligarki, climate change, sampai harga rumah.
(Ilustrasi: meme template + smartphone)


#EatTheRich #EvaluasiBukanReformasi #bubarkandpr #beritaterkini #gedungdprri #ferryirwandi #breakingnews #news

3 months ago (edited) | [YT] | 14

Ruang Anti Korupsi

Indonesia 2045: Mimpi Emas - Perak dan Perunggupun Hilang...

Hai guys, Indonesia sering berbicara tentang cita-cita besar: Indonesia Emas 2045. Visi ini dibungkus dengan janji-janji manis, mulai dari menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia hingga mensejahterakan rakyat di usia 100 tahun kemerdekaan. Namun, di balik retorika itu, pertanyaan besar muncul: emas itu benar-benar nyata, atau hanya ilusi yang diperdagangkan oleh elite?

Bonus demografi disebut-sebut sebagai kunci. Tapi fakta di lapangan menunjukkan pendidikan masih timpang, pengangguran muda tinggi, dan lapangan kerja berkualitas minim. Bagaimana mungkin berbicara emas, jika "perak" berupa kesempatan kerja layak saja tak terbuka lebar?

Sumber daya alam yang melimpah pun terus dieksploitasi. Nikel, emas, batubara, dan hutan digarap tanpa henti, sering kali lebih menguntungkan investor asing ketimbang rakyat sendiri. Dalam analogi olahraga, bukan hanya emas yang sulit, bahkan "perunggu" berupa kedaulatan ekonomi pun perlahan hilang dari genggaman.

Lebih menyedihkan lagi, praktik korupsi masih menjamur. Dari proyek infrastruktur, digitalisasi, hingga layanan publik, rakyat kerap jadi korban. Mimpi emas itu luntur karena tangan-tangan rakus yang lebih sibuk mengisi pundi pribadi. Bagaimana mungkin mencapai podium utama bila pelari tersandung kaki sendiri?

Sementara itu, krisis iklim dan ketidakadilan sosial makin nyata. Banjir, polusi, kemiskinan, dan ketimpangan wilayah menggerogoti pondasi bangsa. Narasi "Indonesia Emas" seolah tak punya jawaban konkret terhadap masalah yang sehari-hari dirasakan rakyat. Emas jadi semakin jauh, perak dan perunggu pun raib entah ke mana.
Maka, mimpi emas hanya bisa jadi nyata bila ada keberanian untuk jujur, adil, dan bekerja sungguh-sungguh. Tanpa itu, 2045 hanya akan jadi angka dalam kalender, bukan tonggak kejayaan. Indonesia mungkin tetap berdiri, tapi di podium dunia—apakah kita benar berdiri dengan emas di dada, atau sekadar penonton yang kehilangan segalanya?

Semoga menjadi renungan buat kita semua...

#EvaluasiBukanReformasi #bubarkandpr #beritaterkini #breakingnews #news #gedungdprri #ferryirwandi

Skip the Carousel

1 2

3 months ago (edited) | [YT] | 17

Ruang Anti Korupsi

Hai Guys, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menggalakkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025, yang meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mengaktifkan kembali Siskamling dan pos ronda di tingkat RT/RW.
Instruksi tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibumlinmas). Dengan adanya Siskamling, pemerintah berharap keamanan lingkungan lebih terjaga, tindak kejahatan dapat dicegah sejak dini, serta hubungan antarwarga semakin erat melalui kegiatan bersama menjaga lingkungan.
Bagaimana di sekitar tempat tinggalmu, guys!

Kalau tujuan menangkap "MALING ANGGARAN", tentu lokasinya bukan di RT/RW tapi di Gedung DPR/DPRD, Gedung Kementerian, Gedung BUMN/BUMD, Gedung Pemerintahan, baik di pusat dan di daerah.

3 months ago | [YT] | 18

Ruang Anti Korupsi

TNI VS Ferry Irwandi - Opini Hukum Kritis

1. Supremasi Sipil di Atas Militer
Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa TNI hanya alat pertahanan negara (Pasal 30 UUD 1945 jo. UU No. 34 Tahun 2004). Fungsi utama mereka: menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dari ancaman militer, bukan masuk ke urusan hukum sipil.
➡️ Ketika TNI sebagai institusi mencoba memakai jalur pidana (pencemaran nama baik) terhadap warga sipil, itu bisa dilihat sebagai bentuk ekspansi kewenangan di luar ranah pertahanan. Dalam konteks demokrasi, ini berpotensi mengikis supremasi sipil yang dijamin konstitusi.

2. Putusan MK sebagai “Benteng Sipil”
Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 (29 April 2025) jadi tonggak penting. MK mempersempit delik pencemaran nama baik hanya untuk individu, bukan lembaga/institusi.
➡️ Artinya, TNI tidak bisa berlindung di balik UU ITE untuk melawan kritik publik.
➡️ Putusan ini melindungi ruang kebebasan berekspresi, terutama kritik terhadap lembaga negara. Kritik bukanlah pencemaran nama baik, melainkan bagian dari fungsi kontrol warga terhadap negara.

3. Risiko “Militerisasi Hukum”
Jika TNI memaksa tetap melaporkan Ferry Irwandi, ada risiko militerisasi hukum: lembaga bersenjata ikut bermain di ranah sipil, menciptakan efek gentar pada masyarakat.
➡️ Padahal, dengan delik aduan yang hanya sah bagi individu, TNI tidak punya legal standing. Yang bisa mengadu hanyalah prajurit secara pribadi, jika merasa tercemar.
➡️ Jika tetap dipaksakan, hal ini bisa dianggap abuse of power dan melanggar prinsip due process of law.

4. Momentum Reformasi UU ITE
Putusan MK sejalan dengan kritik masyarakat sipil bahwa UU ITE sering dijadikan “alat represi”. Dengan adanya putusan ini:
Kritik ke institusi negara (termasuk TNI, Polri, DPR, pemerintah) tidak lagi bisa dikriminalisasi lewat pasal pencemaran nama baik.
Negara harus membedakan kritik institusional dengan serangan pribadi.
Jadi, TNI sebaiknya membangun komunikasi publik dan membuka ruang klarifikasi, bukan menempuh jalur kriminalisasi.

5. Kesimpulan Kritis
Supremasi sipil wajib dijaga → TNI tak boleh masuk ke ranah hukum sipil sebagai institusi.
Putusan MK 105/2024 menutup celah kriminalisasi kritik lembaga negara.
Kasus ini seharusnya jadi momentum bagi TNI untuk berbenah, bukan justru menambah jarak dengan rakyat.

Demokrasi yang sehat bukan diukur dari seberapa kuat negara melindungi dirinya dari kritik, melainkan seberapa lapang ia menampung suara rakyatnya.

#YusrilIhzaMahendra #FerryIrwandi #TNI #PencemaranNamaBaik #MK #KontenKreator #HukumIndonesia #BeritaTerkini #PoldaMetroJaya #BeritaTerkini​ #BreakingNews​ #BeritaHariIni​ #BeritaNasional​ #BeritaIndonesia​ #BeritaDunia​ #TerlengkapTercepatTerpercaya​ #MabesTNI​ #SatsiberTNI​ #MalakaProject​ #FerryIrwandi​ #KapuspenTNI​ #PoldaMetroJaya​ #KeamananSiber​ #BrigjenFreddyArdianzah​ #BrigjenJOSembiring​ #DugaanPelanggaran​ #DemoRicuh​ #DemoDPR​

4 months ago (edited) | [YT] | 18

Ruang Anti Korupsi

“Belasungkawa untuk Affan Kurniawan | Proses Hukum Kasus Rantis Brimob yang Lindas Ojol”

Dengan hati yang berat, kami mengenang Almarhum Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas dalam sebuah insiden tragis saat demo di Pejompongan, Jakarta Pusat, malam 28 Agustus 2025.
Dalam suasana chaos, Affan yang tengah berusaha mengambil ponsel yang terjatuh, terkapar di tengah jalan, dan tragisnya terlindas oleh mobil taktis Brimob—walau kendaraan sempat berhenti, namun kemudian kembali melaju hingga menimbulkan kematiannya.
Polri bergerak cepat: tujuh anggota Brimob yang berada dalam kendaraan tersebut telah diamankan, diperiksa, dan digelar sidang etik awal. Semuanya ditetapkan melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi penempatan khusus (Patsus) selama 20 hari. Kapolri bahkan memastikan sidang etik akan digelar dalam waktu satu minggu, dengan jaminan proses yang transparan dan adil.
Kompolnas turut mengawal penuh jalannya proses hukum ini, memastikan tidak ada yang ditutup-tutupi dan keadilan ditegakkan.

Sekilas Kronologi:
28 Agustus 2025: Insiden terjadi saat pembubaran massa di sekitar DPR.
Affan terlindas oleh kendaraan Brimob yang melaju dalam kondisi sulit akibat kerusuhan.
Tujuh anggota Brimob ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai sanksi etik awal.
Proses hukum dijalankan dengan keterlibatan Kompolnas dan janji transparansi penuh.

Kami menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga Affan Kurniawan. Semoga kebaikan dan kerja keras Affan dikenang, dan semoga keluarganya diberi kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi masa sulit ini.

#AffanKurniawan #KeadilanUntukAffan #TransparansiHukum #PolriResponsif #StopKekerasan #StopRepesif

4 months ago | [YT] | 19

Ruang Anti Korupsi

Ringkasan KERUGIAN akibat demonstrasi per 28-31 Agustus 2025 di Indonesia—meliputi korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan dampak ekonomi serta pasar keuangan INDONESIA.

Korban Jiwa
• Total nasional, dilaporkan 7 orang meninggal dunia antara 28–31 Agustus 2025, termasuk pengemudi ojol Affan Kurniawan (Jakarta), tiga staf DPRD Makassar (Syaiful, Muhammad Akbar Basri, Sarinawati), Rusdamdiansyah (Makassar), Rheza Sendy Pratama (Yogyakarta), dan Sumari (Solo)
• Sumber lain menyebut total 5–6 korban tewas, bergantung pada laporan: contohnya, laporan Reuters menyebut “minimal lima orang meninggal”

Kerusakan Infrastruktur dan Aset Publik
• Sebanyak 37 gedung DPRD lokal mengalami kerusakan atau dihancurkan akibat kerusuhan
• Stasiun Transjakarta Senen terbakar, fasilitas umum rusak; layanan Transjakarta dan sebagian layanan MRT ditutup atau dialihkan
• Di Makassar, gedung DPRD dibakar, menewaskan tiga orang dan melukai lima lainnya
• Beberapa rumah pejabat, termasuk milik Menkeu Sri Mulyani, dirampok atau dijarah oleh massa

Dampak Ekonomi dan Pasar Keuangan
• Estimasi kerugian ekonomi makro mencapai Rp 8–9 triliun dalam beberapa hari konflik, khususnya akibat terganggunya sektor jasa (~45 % ekonomi nasional)
• IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) terjun 2,27 % pada 29 Agustus dan secara mingguan turun total 0,36 %, dengan volatilitas tinggi dan transaksi harian naik sekitar 40 %
• Rupiah melemah hampir 1 % terhadap dolar AS pada periode puncak demonstrasi
• Ada kapitalisasi pasar asing yang keluar—sejumlah investor melepas saham, melalui net sell total Rp 2,48 triliun, melanjutkan tren dari awal tahun mencapai Rp 29,41 triliun. Kepemilikan asing di IHSG turun ke level terendah sejak 2011 (sekitar 2,9 %)
• Ekonom mencatat kerugian tak langsung berupa penurunan kepercayaan investor, potensi panic-buying, tekanan fiskal, dan meningkatnya beban bunga akibat fluktuasi pasar

4 months ago (edited) | [YT] | 19

Ruang Anti Korupsi

Di - NON AKTIFKAN – Basa-basi POLITIK, PENDAM GEJOLAK?
Dalam konteks *Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tidak mengenal istilah “di non-aktifkan” yang merujuk pada status sementara seorang anggota DPR/DPD/DPRD (atau pimpinan alat kelengkapan dewan) yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan haknya untuk sementara waktu, karena ada alasan tertentu.
Jadi istilah “di non=aktifkan” atau Pemberhentian sementara artinya anggota DPR tersebut, masih berstatus anggota DPR, tapi tidak bisa melaksanakan tugas/jabatannya. Karena status keanggotaannya belum dicabut, pada prinsipnya hak-hak administratif tetap melekat, termasuk gaji pokok dan tunjangan. Mereka juga bisa sewaktu-waktu DIANGKAT KEMBALI oleh partainya menjadi ANGGOTA DPR kembali. Kecuali partai dimana orang yang bersangkutan telah melakukan proses penggantian antar waktu (PAW) itu artinya yang bersangkutan telah DIPECAT di DPR dan digantikan orang lain dari partai yang bersangkutan.

#demo #demohariini #prabowo #ruuperampasanaset #presidenprabowo

4 months ago (edited) | [YT] | 19

Ruang Anti Korupsi

TIDAK ADA ALASAN DPR DAN PRESIDEN PRABOWO MENUNDA PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET, agar demonstrasi tidak SEMAKIN MELUAS dan ANARKIS
1. Tinjauan YURIDIS
Presiden bisa mengeluarkan Perppu Perampasan Aset yg kedudukan sama dengan UU. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 3 Tahun 2022; UU Nomor 14 Tahun 2022; UU Nomor 15 Tahun 2022; UU Nomor 16 Tahun 2022; dan UU Nomor 29 Tahun 2022.
2. Tinjauan POLITIS
PRABOWO selain sbg PRESIDEN yang mantanJENDERAL, dia juga KETUA PARTAI dan ketua koalisi KIM Plus yg hampir menguasai 81% suara di DPR, bahkan PDIP jika tidak menolak maka suaranya bulat 100%. PRABOWO adalah PRESIDEN yang memilki posisi TERKUAT secara POLITIS di Indonesia paska REFORMASI 1998.
Jadi semua ada di tangan PRABOWO.

#demo #demohariini #prabowo #ruuperampasanaset #presidenprabowo

4 months ago (edited) | [YT] | 20