Kanwil Kemenkum Papua Barat Edukasi Pelaku Kreatif Soal Kekayaan Intelektual di Sorong
Sorong - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menggelar kegiatan Edukasi Kekayaan Intelektual dengan tema “Bijak Berkarya di Era Digital: Mencegah Pelanggaran Kekayaan Intelektual untuk Generasi Kreatif” di ruang pertemuan Hotel Aston Sorong, Senin (18/5/2026).
Yuk saksikan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Paralegal di Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama Menteri Hukum RI . ⚖️✨
Permudah Legalisasi Dokumen Internasional, Kanwil Kemenkum Papua Barat Gelar Sosialisasi Apostille
Manokwari, - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menggelar Sosialisasi Layanan Apostille di Ballroom Hotel Swiss-Belhotel Manokwari pada rabu (13/5/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIT tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder terkait mengenai layanan Apostille sebagai bentuk kemudahan legalisasi dokumen publik untuk digunakan di luar negeri.
Kanwil Kemenkum Papua Barat Hadiri Pembukaan Musrenbang Otsus dan RKPD Papua Barat 2027
Manokwari– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat turut menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2027 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Kamis (7/5/2026).
Perkuat KI Komunal dan IG, Kanwil Kemenkum Papua Barat Tingkatkan Sinergi di Fakfak
Fakfak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat terus memperkuat layanan dan perlindungan kekayaan intelektual (KI) melalui kegiatan koordinasi dan pendampingan di Kabupaten Fakfak, Selasa (5/5/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk mengoptimalkan perlindungan KI, baik komunal maupun individual, guna meningkatkan nilai ekonomi produk lokal.
Selamat Ulang Tahun Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Komjen. Pol Dr.Nico Afinta, S.I.K., S.H.,M.H Semoga selalu diberi Kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan dalam menjalankan segala aktivitasnya Amin
Evaluasi Sistem Kerja ASN Kementerian Hukum, Kanwil Papua Barat Ikuti Diskusi Publik Nasional
Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mengikuti diskusi publik evaluasi implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 19 Tahun 2025 tentang sistem kerja aparatur sipil negara (ASN), Rabu (29/4/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum ini berlangsung secara hybrid dan melibatkan peserta dari unit pusat maupun wilayah.
Kanwil Kemenkum Pabar Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan
Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan di ruang rapat RB Kanwil kemenkum Pabar. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 28 April 2026 ini dihadiri oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Soleman Lilingan, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong Selatan, serta Tim JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Pabar.
Dalam rapat tersebut, Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong Selatan mengajukan beberapa rancangan Peraturan Bupati terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Kegiatan dibuka oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum yang menekankan pentingnya peran Fungsional Perancang dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Beliau menegaskan bahwa keterlibatan perancang hukum sangat krusial untuk memastikan lahirnya regulasi yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Agenda rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pasal demi pasal dalam rancangan Peraturan Bupati tersebut. Fokus utama diskusi adalah mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, yang harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rapat harmonisasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memastikan keselarasan regulasi daerah dengan kerangka hukum nasional, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan di Kabupaten Sorong Selatan.
Kanwil Kemenkum Pabar gelar harmonisasi Raperda Investasi Raja Ampat
Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) menggelar rapat harmonisasi 6 (enam) produk hukum Kabupaten Raja Ampat yang terdiri dari : 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan 5 (lima) Rancangan Peraturan Bupati Raja Ampat (Raperbup). Bertempatkan di ruang rapat Lt. 1 Kanwil Kemenkum Pabar pada hari senin (27 April 2026) dilaksanakan pembahasan tentang Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom. sedangkan untuk (Raperbup) lainnya akan di selesaikan pada tanggal 28-29 April 2026. Kakanwil Kemenkum Pabar, Sahata Marlen Situngkir dalam membuka kegiatan menekankan kepada tim kanwil untuk dapat memberi masukan-masukan kongkrit agar proses harmonisasi dapat dilaksanakan sesuai ajasnya serta cepat. Selain itu, beliau juga berharap kepada pemerintah kabupaten Raja Ampat untuk dapat memberikan data materi yang dibutuhkan sehingga pembahasan dapat di laksanakan tepat waktu. Kesempatan yang sama juga, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Muhayan, menekankan pentingnya pencermatan mendalam terhadap draf Raperda tersebut, baik dari sisi teknik penyusunan maupun substansi materi muatan. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pihak pemrakarsa, memaparkan urgensi penyusunan Raperda ini. Menurutnya, regulasi ini sangat penting bagi Kabupaten Raja Ampat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan kemudian dilanjutkan oleh tim kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan (PP) Kanwil Kemenkum Papua Barat yang memaparkan hasil telaah serta memberikan masukan dan saran terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, guna memastikan kesesuaian materi muatan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Melalui kegiatan ini diharapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, efektif, dan mampu mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan investasi di Kabupaten Raja Ampat.
Kanwil Kemenkum Papua Barat Dorong Perlindungan KI Lewat Pameran UMKM di Momentum Hari KI Sedunia 2026
Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat turut ambil bagian dalam peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia Tahun 2026 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia, Minggu (26/4/2026). Kegiatan nasional yang dipusatkan secara daring ini diikuti oleh 33 Kantor Wilayah, sekaligus menjadi momentum strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai fondasi ekonomi kreatif.
Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat
Kanwil Kemenkum Papua Barat Edukasi Pelaku Kreatif Soal Kekayaan Intelektual di Sorong
Sorong - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menggelar kegiatan Edukasi Kekayaan Intelektual dengan tema “Bijak Berkarya di Era Digital: Mencegah Pelanggaran Kekayaan Intelektual untuk Generasi Kreatif” di ruang pertemuan Hotel Aston Sorong, Senin (18/5/2026).
Baca selengkapnya..>> pabar.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkum-…
5 hours ago | [YT] | 0
View 0 replies
Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat
Halo #SobatPegayoman
Yuk saksikan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Paralegal di Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama Menteri Hukum RI . ⚖️✨
📅 Senin, 18 Mei 2026
🕑 Pukul 14.00 WIT s.d. selesai
📍 Zoom Meeting
🆔 ID Rapat: 896 8775 4861
🔐 Passcode: HUKUM26
📺 Live Streaming YouTube:
@pusdatinkemenkumri
(Channel Youtube Pusdatin KEMENKUM RI)
Mari bersama wujudkan akses bantuan hukum yang semakin dekat dan mudah bagi masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya! 💙
-——————————
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumPabar
#Posbankum
#BPHN
1 day ago | [YT] | 1
View 0 replies
Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat
Permudah Legalisasi Dokumen Internasional, Kanwil Kemenkum Papua Barat Gelar Sosialisasi Apostille
Manokwari, - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menggelar Sosialisasi Layanan Apostille di Ballroom Hotel Swiss-Belhotel Manokwari pada rabu (13/5/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIT tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder terkait mengenai layanan Apostille sebagai bentuk kemudahan legalisasi dokumen publik untuk digunakan di luar negeri.
Baca selengkapnya..>> pabar.kemenkum.go.id/berita-utama/permudah-legalis…
5 days ago | [YT] | 0
View 0 replies
Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat
Kanwil Kemenkum Papua Barat Hadiri Pembukaan Musrenbang Otsus dan RKPD Papua Barat 2027
Manokwari– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat turut menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2027 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Kamis (7/5/2026).
Baca selengkapnya..>> pabar.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkum-…
1 week ago | [YT] | 0
View 0 replies
Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat
Perkuat KI Komunal dan IG, Kanwil Kemenkum Papua Barat Tingkatkan Sinergi di Fakfak
Fakfak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat terus memperkuat layanan dan perlindungan kekayaan intelektual (KI) melalui kegiatan koordinasi dan pendampingan di Kabupaten Fakfak, Selasa (5/5/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk mengoptimalkan perlindungan KI, baik komunal maupun individual, guna meningkatkan nilai ekonomi produk lokal.
Baca selengkapnya..>> pabar.kemenkum.go.id/berita-utama/perkuat-ki-komun…
1 week ago | [YT] | 0
View 0 replies
Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat
Selamat Ulang Tahun Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Komjen. Pol Dr.Nico Afinta, S.I.K., S.H.,M.H
Semoga selalu diberi Kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan dalam menjalankan segala aktivitasnya
Amin
#KanwilKemenkumPabar
#LayananHukumMakinMudah
2 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat
Evaluasi Sistem Kerja ASN Kementerian Hukum, Kanwil Papua Barat Ikuti Diskusi Publik Nasional
Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mengikuti diskusi publik evaluasi implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 19 Tahun 2025 tentang sistem kerja aparatur sipil negara (ASN), Rabu (29/4/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum ini berlangsung secara hybrid dan melibatkan peserta dari unit pusat maupun wilayah.
Baca selengkapnya..>> www.facebook.com/share/p/18gY7XWbuJ/
2 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat
Kanwil Kemenkum Pabar Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan
Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan di ruang rapat RB Kanwil kemenkum Pabar. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 28 April 2026 ini dihadiri oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Soleman Lilingan, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong Selatan, serta Tim JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Pabar.
Dalam rapat tersebut, Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong Selatan mengajukan beberapa rancangan Peraturan Bupati terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Kegiatan dibuka oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum yang menekankan pentingnya peran Fungsional Perancang dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Beliau menegaskan bahwa keterlibatan perancang hukum sangat krusial untuk memastikan lahirnya regulasi yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Agenda rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pasal demi pasal dalam rancangan Peraturan Bupati tersebut. Fokus utama diskusi adalah mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, yang harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rapat harmonisasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memastikan keselarasan regulasi daerah dengan kerangka hukum nasional, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan di Kabupaten Sorong Selatan.
#Kitamulaicarabaru
#KanwilKemenkumPabar
#Harmonisasi
#LayananHukumMakinMudah
2 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat
Kanwil Kemenkum Pabar gelar harmonisasi Raperda Investasi Raja Ampat
Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) menggelar rapat harmonisasi 6 (enam) produk hukum Kabupaten Raja Ampat yang terdiri dari : 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan 5 (lima) Rancangan Peraturan Bupati Raja Ampat (Raperbup).
Bertempatkan di ruang rapat Lt. 1 Kanwil Kemenkum Pabar pada hari senin (27 April 2026) dilaksanakan pembahasan tentang Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom. sedangkan untuk (Raperbup) lainnya akan di selesaikan pada tanggal 28-29 April 2026.
Kakanwil Kemenkum Pabar, Sahata Marlen Situngkir dalam membuka kegiatan menekankan kepada tim kanwil untuk dapat memberi masukan-masukan kongkrit agar proses harmonisasi dapat dilaksanakan sesuai ajasnya serta cepat. Selain itu, beliau juga berharap kepada pemerintah kabupaten Raja Ampat untuk dapat memberikan data materi yang dibutuhkan sehingga pembahasan dapat di laksanakan tepat waktu.
Kesempatan yang sama juga, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Muhayan, menekankan pentingnya pencermatan mendalam terhadap draf Raperda tersebut, baik dari sisi teknik penyusunan maupun substansi materi muatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pihak pemrakarsa, memaparkan urgensi penyusunan Raperda ini. Menurutnya, regulasi ini sangat penting bagi Kabupaten Raja Ampat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.
Kegiatan kemudian dilanjutkan oleh tim kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan (PP) Kanwil Kemenkum Papua Barat yang memaparkan hasil telaah serta memberikan masukan dan saran terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, guna memastikan kesesuaian materi muatan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
Melalui kegiatan ini diharapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, efektif, dan mampu mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan investasi di Kabupaten Raja Ampat.
#Kanwilkemenkumpabar
#eharmonisasi
#Harmonisasi
#kitamulaicarabaru
#Layananhukummakinmudah
2 weeks ago | [YT] | 1
View 0 replies
Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat
Kanwil Kemenkum Papua Barat Dorong Perlindungan KI Lewat Pameran UMKM di Momentum Hari KI Sedunia 2026
Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat turut ambil bagian dalam peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia Tahun 2026 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia, Minggu (26/4/2026). Kegiatan nasional yang dipusatkan secara daring ini diikuti oleh 33 Kantor Wilayah, sekaligus menjadi momentum strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai fondasi ekonomi kreatif.
Baca selengkapnya..>> pabar.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkum-…
#KanwilKemenkumPabar
#KekayaanIntelektual
#HariKekayaanIntelektualSedunia
#Jalansantaidansenambersama
#layananhukummakinmudah
3 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Load more