Dalam perkara pidana, yang dipertaruhkan bukan sekadar lembaran berkas perkara. Di baliknya ada kebebasan, kehormatan, hak, dan masa depan seseorang.
Karena itu, persidangan pada prinsipnya harus terbuka untuk umum.
Keterbukaan bukan sekadar memberi kesempatan masyarakat untuk duduk di ruang sidang. Lebih dalam dari itu, keterbukaan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman kepada publik.
Namun, terbuka bukan berarti tanpa batas.
Hukum tetap memberikan pengecualian, antara lain untuk perkara kesusilaan dan perkara dengan terdakwa anak. Di sini kita melihat bahwa hukum berusaha menjaga dua kepentingan sekaligus: transparansi peradilan dan perlindungan terhadap pihak yang harus dilindungi.
Yang juga penting, asas ini bukan sekadar simbol.
Dalam KUHAP baru, pelanggaran terhadap ketentuan pembukaan sidang dapat membawa konsekuensi serius terhadap keabsahan putusan.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan sekadar:
“Apakah sidangnya terbuka?”
Tetapi:
“Apakah proses mencari keadilan berlangsung dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan?”
Karena keadilan yang sehat bukan hanya tentang apa yang diputuskan, tetapi juga tentang bagaimana keputusan itu lahir.
💬 Menurut Anda, apakah keterbukaan persidangan merupakan bentuk kontrol publik terhadap kekuasaan kehakiman?
Hukum tidak pernah benar-benar diuji ketika berhadapan dengan mereka yang lemah. Ia justru menemukan maknanya ketika harus berdiri di hadapan kekuasaan.
Sebab hukum yang hanya tampak gagah di atas kertas, tetapi menunduk ketika berhadapan dengan penguasa, hanyalah bayang-bayang dari keadilan. Ia mungkin memiliki pasal, lembaga, prosedur, dan bahasa yang terdengar megah, tetapi kehilangan ruh ketika keberanian untuk menegakkannya menghilang.
Rakyat tidak membutuhkan hukum yang sekadar keras kepada mereka yang tidak memiliki kekuatan. Rakyat membutuhkan hukum yang memiliki keberanian untuk berkata “cukup” ketika kekuasaan mulai melampaui batas.
Karena sesungguhnya, ukuran kewibawaan hukum bukan terletak pada seberapa banyak orang takut kepadanya, melainkan pada seberapa teguh ia berdiri ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kuasa.
Kekuasaan tanpa batas akan mudah berubah menjadi kesewenang-wenangan. Karena itulah hukum hadir bukan untuk menjadi alat kekuasaan, tetapi untuk memastikan bahwa kekuasaan pun memiliki batas.
Pada akhirnya, negara hukum bukan hanya tentang aturan yang tertulis, melainkan tentang keberanian manusia untuk memastikan bahwa aturan itu berlaku bagi siapa pun.
Hukum yang benar-benar kuat adalah hukum yang tidak mengenal siapa yang harus ditakutinya.
MEMAHAMI BATAS ATRIBUSI, DELEGASI, DAN MANDAT Membongkar Tiga Sumber Kewenangan Pejabat Negara Jabatan memberi posisi. Tetapi hukumlah yang memberikan kewenangan. Karena itu, ketika seorang pejabat pemerintah mengeluarkan keputusan, menandatangani dokumen, memberikan izin, atau mengambil suatu tindakan administratif, pertanyaan hukumnya bukan sekadar “siapa yang menandatangani?” Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: “Dari mana kewenangan itu diperoleh?” Dalam Hukum Administrasi Negara, kewenangan pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Kerangka ini ditegaskan dalam Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang hingga kini berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan, antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Pertama, atribusi. Ini adalah kewenangan yang lahir langsung dari UUD 1945 atau undang-undang. Dengan kata lain, hukum memberikan kewenangan baru kepada badan atau pejabat pemerintahan. Karena kewenangan tersebut berasal langsung dari sumber hukum, tanggung jawab kewenangannya berada pada badan atau pejabat yang memperoleh atribusi. Bahkan, kewenangan atribusi pada prinsipnya tidak dapat didelegasikan kecuali UUD 1945 atau undang-undang mengaturnya. Kedua, delegasi. Di sini kewenangan yang sebelumnya sudah ada dilimpahkan kepada badan atau pejabat pemerintahan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini bukan sekadar “atasan menyuruh bawahan”. Dalam delegasi, terdapat konsekuensi hukum terhadap tanggung jawab kewenangan. Karena itu, dokumen pelimpahan harus dilihat secara serius: apakah memang terdapat dasar hukum, siapa pemberi dan penerimanya, serta apa batas kewenangan yang dialihkan. Ketiga, mandat. Inilah konsep yang sering disalahpahami. Penerima mandat melaksanakan kewenangan atas nama pemberi mandat, tetapi tanggung jawab kewenangan tetap berada pada pemberi mandat. Penerima mandat juga tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum tertentu, termasuk aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Di sinilah masyarakat perlu lebih kritis. Surat tugas tidak otomatis berarti delegasi. Tanda tangan tidak otomatis membuktikan kewenangan. Jabatan tidak berarti kekuasaan tanpa batas. Setiap kewenangan pemerintahan memiliki pagar. Pasal 15 UU Administrasi Pemerintahan membatasi kewenangan berdasarkan waktu, wilayah, serta cakupan bidang atau materi. Selain itu, pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan, termasuk dengan melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang. Maka, ketika menghadapi sebuah keputusan pemerintah yang dianggap bermasalah, jangan berhenti pada pertanyaan “apa isi keputusannya?” Bedah lebih dalam: siapa yang berwenang, dari mana kewenangannya, apakah kewenangan itu diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat, dan apakah tindakan tersebut masih berada dalam batas yang diberikan hukum? Sebab dalam negara hukum, kewenangan bukan fasilitas pribadi pejabat. Kewenangan adalah amanah hukum yang memiliki sumber, batas, prosedur, dan pertanggungjawaban. Memahami tiga konsep ini berarti memahami salah satu kunci untuk menguji legalitas tindakan pemerintahan secara lebih cerdas. #BangUfik#LawAnalyst#LiterasiHukum#HukumAdministrasiNegara#Atribusi#Delegasi#Mandat#KewenanganPemerintahan#HukumPemerintahan#AUPB#KepastianHukum#AsasKecermatan#PenyalahgunaanWewenang#PejabatPemerintahan#AdministrasiPemerintahan#MelekHukum#IlmuHukum#EdukasiHukum#BedahKasus#HukumIndonesia
Rp2,43 MILIAR PASCASARJANA UPR: ANGKA YANG BELUM SELESAI BICARA Rp2.430.583.989. Angka inilah yang kini menjadi salah satu pusat perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya (UPR) periode 2019–2022. Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana 5 Agustus 2026, JPU mendalilkan angka tersebut sebagai kerugian keuangan negara yang dikaitkan dengan perbuatan terdakwa Prof. Yetrie Ludang. Dugaan perbuatan disebut berlangsung sejak April 2019 hingga Agustus 2022.
Namun, ketika angka tersebut ditarik mundur ke fase penyidikan, muncul angka yang sedikit berbeda.
Saat menetapkan Yetrie sebagai tersangka pada Februari 2026, Kejari Palangka Raya menyebut hasil penghitungan auditor menunjukkan kerugian negara sekitar Rp2.438.583.999. Angka yang sama kembali diberitakan saat tahap II dan penahanan pada Juni 2026. Ada selisih sekitar Rp8 juta.
Apakah ini sekadar koreksi administratif? Apakah ada komponen kerugian yang kemudian dikeluarkan atau disesuaikan ketika perkara dirumuskan dalam dakwaan? Ataukah terdapat perbedaan basis penghitungan antara hasil audit dan angka yang akhirnya dimasukkan jaksa ke dalam surat dakwaan?
Belum ada sumber publik yang saya temukan yang menjelaskan secara terang mengapa angka audit dan angka dakwaan berbeda. Dan justru di sinilah investigasi seharusnya dimulai.
Sebab angka kerugian negara dalam perkara korupsi bukan sekadar angka untuk headline. Ia harus dapat ditelusuri: berasal dari transaksi apa, tahun anggaran berapa, dokumen apa yang dianggap bermasalah, siapa yang melakukan pembayaran, siapa penerimanya, dan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan kerugian tersebut.
Perkara ini semakin menarik karena pembela Yetrie sejak awal mempertanyakan konstruksi tersebut. Kuasa hukum menyatakan persoalan pertanggungjawaban harus dikaitkan dengan kewenangan formal dalam rantai pengelolaan keuangan. Bahkan mereka menyebut berdasarkan audit yang mereka rujuk, pihak yang bertanggung jawab atas kerugian lebih dari Rp2 miliar adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bukan klien mereka.
Tetapi JPU membawa konstruksi berbeda. Dalam persidangan terbaru, 16 September 2026, jaksa menyebut keterangan kepala program studi dan sekretaris program studi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang diterima prodi dengan anggaran yang seharusnya diterima. Bagi JPU, fakta tersebut menjadi bagian dari pembuktian adanya dugaan kerugian negara. Pemeriksaan saksi bahkan masih akan berlanjut dengan puluhan saksi lainnya.
Dengan demikian, angka Rp2,43 miliar belum dapat dipandang sebagai titik akhir. Ia justru merupakan angka yang harus dibongkar sampai ke transaksi terakhir. Pertanyaan paling penting bukan hanya: berapa kerugiannya?
Tetapi: Apa saja komponen Rp2,43 miliar itu? Berapa berasal dari belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? Berapa dari dugaan dokumen yang tidak sesuai? Berapa dari perbedaan alokasi anggaran? Apakah seluruh komponen benar-benar merupakan actual loss? Dan yang paling penting: siapa yang memiliki kewenangan pada setiap tahapan transaksi tersebut?
Ada pula persoalan metodologi yang tidak boleh diabaikan. Sejumlah dokumen analitis yang beredar di internet mengklaim adanya perbedaan antara hasil audit, temuan internal dan konstruksi kerugian. Namun dokumen-dokumen tersebut bukan sumber resmi pengadilan yang dapat saya verifikasi secara independen, sehingga tidak layak diperlakukan sebagai bukti final.
Karena itu, status hukumnya harus tetap jelas: Rp2,43 miliar adalah angka dalam dakwaan, bukan putusan hakim. Begitu pula tuduhan terhadap Yetrie masih harus dibuktikan melalui alat bukti di persidangan.
Pada akhirnya, perkara ini akan sangat ditentukan oleh satu hal: apakah jaksa dapat menghubungkan angka kerugian → transaksi → dokumen → kewenangan → perbuatan terdakwa → dan akibatnya dalam satu rantai pembuktian yang utuh. Jika rantai itu terputus, angka miliaran rupiah hanya menjadi angka. Tetapi jika seluruh mata rantainya terbukti di persidangan, angka tersebut akan berubah menjadi bukti konkret mengenai bagaimana uang negara bergerak dan siapa yang secara hukum bertanggung jawab.
Delik Sengaja vs. Delik Karena Lalai Tidak Sengaja Bukan Berarti Bebas Pidana: Memahami Delik Sengaja vs Lalai Dalam hukum pidana, pertanyaan paling penting bukan hanya “apa yang dilakukan seseorang?”, tetapi juga “bagaimana sikap batin ketika perbuatan itu dilakukan?” Di sinilah perbedaan antara kesengajaan (dolus/opzet) dan kealpaan/kelalaian (culpa) menjadi sangat menentukan. KUHP Nasional menegaskan prinsip fundamental: tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dalam Pasal 36 UU No. 1 Tahun 2023, bentuk kesalahan pada dasarnya berupa kesengajaan atau kealpaan. Bahkan, setiap tindak pidana pada dasarnya dianggap dilakukan dengan sengaja, kecuali undang-undang menentukan secara tegas bahwa tindak pidana tersebut dapat dipidana karena kealpaan. Delik sengaja berarti pelaku memiliki sikap batin yang menghendaki atau setidaknya menyadari terjadinya perbuatan atau akibat yang dilarang. Karena itu, unsur kesengajaan harus dibuktikan. Indikatornya dapat muncul dari kata-kata seperti “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, atau “padahal diketahuinya”. Contoh sederhana: seseorang dengan sadar mengarahkan pukulan keras kepada orang lain dan menghendaki korban terluka. Fokus pembuktiannya bukan semata-mata pada luka, tetapi juga pada pengetahuan dan kehendak pelaku ketika bertindak. Sebaliknya, delik karena lalai tidak mensyaratkan adanya kehendak untuk menimbulkan akibat. Persoalannya adalah apakah seseorang tidak menjalankan kehati-hatian yang seharusnya dapat dilakukan, padahal risiko akibat tersebut secara wajar dapat diperhitungkan. Misalnya, pengemudi mengendarai kendaraan secara tidak hati-hati sehingga menyebabkan orang lain meninggal. Ia mungkin sama sekali tidak menghendaki kematian korban. Namun, apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang relevan dan hubungan kausal dengan akibat tersebut, pertanggungjawaban pidana karena kealpaan dapat muncul—jika delik yang bersangkutan memang dirumuskan dapat dilakukan karena kealpaan. Di sinilah letak kesalahan berpikir yang sering terjadi: “Tidak sengaja berarti tidak bisa dipidana.” Tidak selalu demikian. Dalam hukum pidana, “tidak sengaja” bukan otomatis berarti “tidak bersalah”. Yang harus diuji adalah jenis kesalahan yang disyaratkan oleh rumusan deliknya. Secara praktis, aparat penegak hukum dan hakim harus membedah setidaknya tiga lapis persoalan: perbuatannya apa, akibatnya apa, dan bagaimana sikap batin pelaku terhadap perbuatan serta akibat tersebut. Perbedaan ini juga penting karena kesengajaan dan kealpaan bukan sekadar perbedaan istilah. Keduanya dapat berpengaruh terhadap pemenuhan unsur delik, pembuktian, konstruksi pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Lebih jauh, KUHP Nasional juga mengenal pertanggungjawaban tertentu yang bersifat strict liability dan vicarious liability, tetapi keduanya hanya berlaku apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sementara itu, UU No. 1 Tahun 2026 hadir untuk menyesuaikan ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP Nasional, termasuk untuk mengurangi disparitas dan duplikasi pengaturan pidana. Maka, garis besarnya sederhana tetapi konsekuensinya besar: Sengaja berbicara tentang sikap batin yang dikehendaki atau disadari. Lalai berbicara tentang kegagalan memenuhi kehati-hatian yang seharusnya. Dan dalam perkara pidana, perbedaan satu kata itu dapat mengubah seluruh konstruksi pertanggungjawaban seseorang. 20 Hashtag: #BangUfik#LawAnalyst#HukumPidana#KUHPNasional#KUHP2023#UU12023#UU12026#PenyesuaianPidana#KUHAP#UU202025#DelikPidana#DelikSengaja#DelikLalai#Kesengajaan#Kealpaan#Culpa#Dolus#PertanggungjawabanPidana#AnalisisHukum#EdukasiHukum
Kasus HPK Sukamara menyisakan satu kalimat yang justru membuka banyak pertanyaan:
“Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.”
Ditreskrimsus Polda Kalteng menerbitkan penghentian penyidikan pada 19 Agustus 2026.
Yang menarik, sebelumnya perkara ini telah berada pada tahap penyidikan. Pemeriksaan saksi dan ahli disebut telah dilakukan. Pihak pelapor bahkan sempat mempersoalkan belum adanya tersangka.
Namun ujungnya bukan penetapan tersangka.
Melainkan SP3.
Di sinilah investigasi seharusnya dimulai.
Apa dasar penyidik menyimpulkan tidak ada tindak pidana?
Bukti apa yang membuat unsur pidananya dianggap tidak terpenuhi?
Bagaimana status kawasan, luas lahan, dokumen dan keterangan para saksi dibaca dalam proses penyidikan?
Kini pihak pelapor meminta Kejati Kalteng melakukan eksaminasi dan membuka kembali perkara.
Publik tidak membutuhkan spekulasi.
Publik membutuhkan transparansi atas proses dan dasar pengambilan keputusan.
Kalau Anda harus memilih satu hal untuk dibuka terlebih dahulu, mana yang paling penting?
👇 A. Dasar hukum SP3 B. Resume penyidikan C. Status & luas lahan D. Dokumen Satgas PKH
“Summum Ius, Summa Iniuria” adalah adagium hukum Latin yang secara sederhana dapat dimaknai: “Hukum yang diterapkan secara terlalu kaku dapat melahirkan ketidakadilan yang terbesar.”
Hukum memang harus ditegakkan, tetapi hukum tidak pernah dimaksudkan sekadar menjadi kumpulan kata yang diterapkan tanpa mempertimbangkan manusia dan keadilan di baliknya. Ketika sebuah aturan dibaca hanya dari hurufnya, tanpa memahami tujuan, konteks, keadaan konkret, serta rasa keadilan yang hendak diwujudkannya, hukum dapat berubah dari alat perlindungan menjadi sumber ketidakadilan.
Keadilan bukan selalu tentang siapa yang paling tepat memenuhi bunyi pasal, melainkan tentang bagaimana hukum mencapai tujuan yang lebih luhur: memberikan perlindungan, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan secara seimbang.
Namun, adagium ini bukan berarti hukum boleh diabaikan. Justru sebaliknya, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum membutuhkan kebijaksanaan. Kepastian hukum tanpa keadilan dapat menjadi kekakuan; sementara keadilan tanpa hukum dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan.
Pada akhirnya, seorang penegak hukum tidak hanya dituntut mampu membaca apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga memahami mengapa hukum itu dibuat dan untuk siapa hukum itu ditegakkan.
Sebab, hukum yang kehilangan rasa keadilan mungkin tetap disebut hukum—tetapi belum tentu menghadirkan keadilan.
SIAPA MENGENDALIKAN UANG PASCASARJANA UPR? Rantai Rp2,4 Miliar Mulai Dibongkar di Persidangan Persidangan dugaan korupsi pengelolaan dana operasional Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya (UPR) memasuki fase yang semakin menarik. Pada 16 September 2026, sejumlah saksi dari lingkungan program studi diperiksa. Jaksa menyebut keterangan kepala program studi dan sekretaris program studi mengarah pada adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang semestinya diterima program studi dengan dana yang diterima. Bagi JPU, fakta tersebut menjadi salah satu pijakan untuk menguji dugaan kerugian negara. Namun perkara belum selesai dibuktikan; puluhan saksi masih akan dihadirkan. Di sinilah perkara mulai memasuki wilayah yang jauh lebih rumit. Karena pertanyaannya bukan lagi semata-mata: “Apakah ada uang yang tidak sesuai?” Pertanyaan yang lebih menentukan adalah: siapa yang meminta, siapa yang memverifikasi, siapa yang menyetujui, siapa yang menerbitkan SPM, siapa yang menjadi pintu menuju SP2D, dan akhirnya siapa yang menguasai uang tersebut? Jaksa mendakwa Prof. Yetrie Ludang dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran Pascasarjana periode 2019–2022, dengan nilai kerugian negara yang didakwakan sekitar Rp2,43 miliar. Namun pembelaan Yetrie menyerang tepat pada titik paling sensitif dalam konstruksi tersebut: rantai kewenangan keuangan. Kuasa hukum menyatakan bahwa surat permintaan pembayaran tidak otomatis membuat uang negara keluar. Setelah tahapan administratif tersebut masih terdapat proses verifikasi dan penerbitan dokumen pembayaran sebelum SP2D diterbitkan. Karena itu, menurut pembela, siapa yang mempunyai kewenangan pada tahapan akhir pencairan harus diperiksa secara utuh. Persoalan ini semakin menarik karena pada sidang 9 September, kuasa hukum meminta pihak yang mereka sebut memiliki kewenangan terkait mekanisme SPM/SP2D—disebut sebagai Dapo atau Tahasak—ikut diperiksa. Argumennya bukan bahwa orang tersebut otomatis bersalah, melainkan bahwa tanpa memeriksa seluruh pemegang kewenangan, konstruksi perkara berisiko hanya melihat satu mata rantai dan mengabaikan mata rantai lainnya. Ada pula angka yang perlu dicermati dengan sangat hati-hati. Kuasa hukum pada persidangan 16 September mempertanyakan hubungan antara DIPA yang mereka sebut bernilai sekitar Rp221 miliar dengan dana sekitar Rp3 miliar yang menjadi fokus pemeriksaan. Mereka mempertanyakan bagaimana keseluruhan satuan kerja dalam satu DIPA dipetakan. Ini merupakan argumentasi pihak pembela, bukan fakta yang telah diputus hakim. Karena itu, angka tersebut harus diuji melalui DIPA, SPM, SP2D, rekening koran dan dokumen pertanggungjawaban asli. Justru dokumen-dokumen itulah yang menjadi “jantung” investigasi. Surat permintaan pembayaran hanya menunjukkan satu tahap. Untuk mengetahui ke mana uang bergerak, diperlukan rekonstruksi dari DIPA → SPP → PPK → PPSPM → SPM → SP2D → rekening penerima → penggunaan → LPJ. Catatan resmi SIPP PN Palangka Raya juga menunjukkan Yetrie sebelumnya menempuh dua perkara praperadilan pada 2026, masing-masing berkaitan dengan penyitaan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Keduanya telah berstatus minutasi. Maka pertarungan sesungguhnya di persidangan bukan sekadar membuktikan bahwa ada angka yang tidak cocok. Yang harus dibuktikan adalah hubungan sebab-akibat antara kewenangan, tindakan, aliran uang, kerugian negara dan peran terdakwa. Jika jaksa mampu menghubungkan seluruh mata rantai itu dengan bukti dokumen dan keterangan saksi yang konsisten, konstruksi perkara akan semakin terang. Sebaliknya, jika terdapat mata rantai yang terputus—terutama pada siapa yang mempunyai kewenangan final dan siapa penerima manfaat sebenarnya—pertanyaan mengenai pertanggungjawaban individual akan semakin kuat untuk diuji. Dan karena persidangan masih berlangsung, satu hal belum berubah: Rp2,4 miliar itu masih merupakan angka dalam perkara yang sedang dibuktikan, bukan vonis bahwa terdakwa telah terbukti melakukan korupsi. #BangUfik#LawAnalyst#YetrieLudang#PascasarjanaUPR#UniversitasPalangkaRaya#UPR#KasusUPR#KejariPalangkaRaya#Tipikor#Korupsi#Investigasi#JurnalismeInvestigasi#AnalisisHukum#HukumIndonesia#KeuanganNegara#DanaNegara#SP2D#SPM#DIPA#FaktaPersidangan
Bang UFIK
HUKUM TIDAK BOLEH BERJALAN DI RUANG GELAP.
Dalam perkara pidana, yang dipertaruhkan bukan sekadar lembaran berkas perkara. Di baliknya ada kebebasan, kehormatan, hak, dan masa depan seseorang.
Karena itu, persidangan pada prinsipnya harus terbuka untuk umum.
Keterbukaan bukan sekadar memberi kesempatan masyarakat untuk duduk di ruang sidang. Lebih dalam dari itu, keterbukaan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman kepada publik.
Namun, terbuka bukan berarti tanpa batas.
Hukum tetap memberikan pengecualian, antara lain untuk perkara kesusilaan dan perkara dengan terdakwa anak. Di sini kita melihat bahwa hukum berusaha menjaga dua kepentingan sekaligus: transparansi peradilan dan perlindungan terhadap pihak yang harus dilindungi.
Yang juga penting, asas ini bukan sekadar simbol.
Dalam KUHAP baru, pelanggaran terhadap ketentuan pembukaan sidang dapat membawa konsekuensi serius terhadap keabsahan putusan.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan sekadar:
“Apakah sidangnya terbuka?”
Tetapi:
“Apakah proses mencari keadilan berlangsung dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan?”
Karena keadilan yang sehat bukan hanya tentang apa yang diputuskan, tetapi juga tentang bagaimana keputusan itu lahir.
💬 Menurut Anda, apakah keterbukaan persidangan merupakan bentuk kontrol publik terhadap kekuasaan kehakiman?
Tulis pandangan Anda di kolom komentar.
📌 Simpan dan bagikan jika Anda ingin lebih banyak orang memahami hukum tanpa bahasa yang rumit.
#BangUfik #LawAnalyst #HukumPidana #HukumAcaraPidana #KUHAP #KUHAPBaru #UU202025 #SidangTerbuka #SidangPidana #PeradilanPidana #Keadilan #FairTrial #KekuasaanKehakiman #PenegakanHukum #PendidikanHukum #LiterasiHukum #AnalisisHukum #PraktikHukum #MasyarakatSadarHukum #CatatanHukum
2 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Bang UFIK
Hukum tidak pernah benar-benar diuji ketika berhadapan dengan mereka yang lemah. Ia justru menemukan maknanya ketika harus berdiri di hadapan kekuasaan.
Sebab hukum yang hanya tampak gagah di atas kertas, tetapi menunduk ketika berhadapan dengan penguasa, hanyalah bayang-bayang dari keadilan. Ia mungkin memiliki pasal, lembaga, prosedur, dan bahasa yang terdengar megah, tetapi kehilangan ruh ketika keberanian untuk menegakkannya menghilang.
Rakyat tidak membutuhkan hukum yang sekadar keras kepada mereka yang tidak memiliki kekuatan. Rakyat membutuhkan hukum yang memiliki keberanian untuk berkata “cukup” ketika kekuasaan mulai melampaui batas.
Karena sesungguhnya, ukuran kewibawaan hukum bukan terletak pada seberapa banyak orang takut kepadanya, melainkan pada seberapa teguh ia berdiri ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kuasa.
Kekuasaan tanpa batas akan mudah berubah menjadi kesewenang-wenangan. Karena itulah hukum hadir bukan untuk menjadi alat kekuasaan, tetapi untuk memastikan bahwa kekuasaan pun memiliki batas.
Pada akhirnya, negara hukum bukan hanya tentang aturan yang tertulis, melainkan tentang keberanian manusia untuk memastikan bahwa aturan itu berlaku bagi siapa pun.
Hukum yang benar-benar kuat adalah hukum yang tidak mengenal siapa yang harus ditakutinya.
#BangUfik #CatatanBangUfik #FilosofiHukum #RefleksiHukum #Keadilan #HukumDanKeadilan #Hukum #Kekuasaan #NegaraHukum #SuaraRakyat
2 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Bang UFIK
Menurut kalian kenapa Hercules bisa mengatur Jakarta? Bahkan menjadi terkesan Kebal Hukum?
2 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Bang UFIK
MEMAHAMI BATAS ATRIBUSI, DELEGASI, DAN MANDAT
Membongkar Tiga Sumber Kewenangan Pejabat Negara
Jabatan memberi posisi. Tetapi hukumlah yang memberikan kewenangan. Karena itu, ketika seorang pejabat pemerintah mengeluarkan keputusan, menandatangani dokumen, memberikan izin, atau mengambil suatu tindakan administratif, pertanyaan hukumnya bukan sekadar “siapa yang menandatangani?” Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: “Dari mana kewenangan itu diperoleh?”
Dalam Hukum Administrasi Negara, kewenangan pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Kerangka ini ditegaskan dalam Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang hingga kini berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan, antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Pertama, atribusi. Ini adalah kewenangan yang lahir langsung dari UUD 1945 atau undang-undang. Dengan kata lain, hukum memberikan kewenangan baru kepada badan atau pejabat pemerintahan. Karena kewenangan tersebut berasal langsung dari sumber hukum, tanggung jawab kewenangannya berada pada badan atau pejabat yang memperoleh atribusi. Bahkan, kewenangan atribusi pada prinsipnya tidak dapat didelegasikan kecuali UUD 1945 atau undang-undang mengaturnya.
Kedua, delegasi. Di sini kewenangan yang sebelumnya sudah ada dilimpahkan kepada badan atau pejabat pemerintahan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini bukan sekadar “atasan menyuruh bawahan”. Dalam delegasi, terdapat konsekuensi hukum terhadap tanggung jawab kewenangan. Karena itu, dokumen pelimpahan harus dilihat secara serius: apakah memang terdapat dasar hukum, siapa pemberi dan penerimanya, serta apa batas kewenangan yang dialihkan.
Ketiga, mandat. Inilah konsep yang sering disalahpahami. Penerima mandat melaksanakan kewenangan atas nama pemberi mandat, tetapi tanggung jawab kewenangan tetap berada pada pemberi mandat. Penerima mandat juga tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum tertentu, termasuk aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
Di sinilah masyarakat perlu lebih kritis. Surat tugas tidak otomatis berarti delegasi. Tanda tangan tidak otomatis membuktikan kewenangan. Jabatan tidak berarti kekuasaan tanpa batas.
Setiap kewenangan pemerintahan memiliki pagar. Pasal 15 UU Administrasi Pemerintahan membatasi kewenangan berdasarkan waktu, wilayah, serta cakupan bidang atau materi. Selain itu, pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan, termasuk dengan melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang.
Maka, ketika menghadapi sebuah keputusan pemerintah yang dianggap bermasalah, jangan berhenti pada pertanyaan “apa isi keputusannya?” Bedah lebih dalam: siapa yang berwenang, dari mana kewenangannya, apakah kewenangan itu diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat, dan apakah tindakan tersebut masih berada dalam batas yang diberikan hukum?
Sebab dalam negara hukum, kewenangan bukan fasilitas pribadi pejabat. Kewenangan adalah amanah hukum yang memiliki sumber, batas, prosedur, dan pertanggungjawaban. Memahami tiga konsep ini berarti memahami salah satu kunci untuk menguji legalitas tindakan pemerintahan secara lebih cerdas.
#BangUfik #LawAnalyst #LiterasiHukum #HukumAdministrasiNegara #Atribusi #Delegasi #Mandat #KewenanganPemerintahan #HukumPemerintahan #AUPB #KepastianHukum #AsasKecermatan #PenyalahgunaanWewenang #PejabatPemerintahan #AdministrasiPemerintahan #MelekHukum #IlmuHukum #EdukasiHukum #BedahKasus #HukumIndonesia
2 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Bang UFIK
Rp2,43 MILIAR PASCASARJANA UPR: ANGKA YANG BELUM SELESAI BICARA
Rp2.430.583.989.
Angka inilah yang kini menjadi salah satu pusat perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya (UPR) periode 2019–2022. Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana 5 Agustus 2026, JPU mendalilkan angka tersebut sebagai kerugian keuangan negara yang dikaitkan dengan perbuatan terdakwa Prof. Yetrie Ludang. Dugaan perbuatan disebut berlangsung sejak April 2019 hingga Agustus 2022.
Namun, ketika angka tersebut ditarik mundur ke fase penyidikan, muncul angka yang sedikit berbeda.
Saat menetapkan Yetrie sebagai tersangka pada Februari 2026, Kejari Palangka Raya menyebut hasil penghitungan auditor menunjukkan kerugian negara sekitar Rp2.438.583.999. Angka yang sama kembali diberitakan saat tahap II dan penahanan pada Juni 2026.
Ada selisih sekitar Rp8 juta.
Apakah ini sekadar koreksi administratif? Apakah ada komponen kerugian yang kemudian dikeluarkan atau disesuaikan ketika perkara dirumuskan dalam dakwaan? Ataukah terdapat perbedaan basis penghitungan antara hasil audit dan angka yang akhirnya dimasukkan jaksa ke dalam surat dakwaan?
Belum ada sumber publik yang saya temukan yang menjelaskan secara terang mengapa angka audit dan angka dakwaan berbeda.
Dan justru di sinilah investigasi seharusnya dimulai.
Sebab angka kerugian negara dalam perkara korupsi bukan sekadar angka untuk headline. Ia harus dapat ditelusuri: berasal dari transaksi apa, tahun anggaran berapa, dokumen apa yang dianggap bermasalah, siapa yang melakukan pembayaran, siapa penerimanya, dan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan kerugian tersebut.
Perkara ini semakin menarik karena pembela Yetrie sejak awal mempertanyakan konstruksi tersebut. Kuasa hukum menyatakan persoalan pertanggungjawaban harus dikaitkan dengan kewenangan formal dalam rantai pengelolaan keuangan. Bahkan mereka menyebut berdasarkan audit yang mereka rujuk, pihak yang bertanggung jawab atas kerugian lebih dari Rp2 miliar adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bukan klien mereka.
Tetapi JPU membawa konstruksi berbeda.
Dalam persidangan terbaru, 16 September 2026, jaksa menyebut keterangan kepala program studi dan sekretaris program studi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang diterima prodi dengan anggaran yang seharusnya diterima. Bagi JPU, fakta tersebut menjadi bagian dari pembuktian adanya dugaan kerugian negara. Pemeriksaan saksi bahkan masih akan berlanjut dengan puluhan saksi lainnya.
Dengan demikian, angka Rp2,43 miliar belum dapat dipandang sebagai titik akhir. Ia justru merupakan angka yang harus dibongkar sampai ke transaksi terakhir.
Pertanyaan paling penting bukan hanya: berapa kerugiannya?
Tetapi:
Apa saja komponen Rp2,43 miliar itu?
Berapa berasal dari belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? Berapa dari dugaan dokumen yang tidak sesuai? Berapa dari perbedaan alokasi anggaran? Apakah seluruh komponen benar-benar merupakan actual loss? Dan yang paling penting: siapa yang memiliki kewenangan pada setiap tahapan transaksi tersebut?
Ada pula persoalan metodologi yang tidak boleh diabaikan. Sejumlah dokumen analitis yang beredar di internet mengklaim adanya perbedaan antara hasil audit, temuan internal dan konstruksi kerugian. Namun dokumen-dokumen tersebut bukan sumber resmi pengadilan yang dapat saya verifikasi secara independen, sehingga tidak layak diperlakukan sebagai bukti final.
Karena itu, status hukumnya harus tetap jelas:
Rp2,43 miliar adalah angka dalam dakwaan, bukan putusan hakim.
Begitu pula tuduhan terhadap Yetrie masih harus dibuktikan melalui alat bukti di persidangan.
Pada akhirnya, perkara ini akan sangat ditentukan oleh satu hal: apakah jaksa dapat menghubungkan angka kerugian → transaksi → dokumen → kewenangan → perbuatan terdakwa → dan akibatnya dalam satu rantai pembuktian yang utuh.
Jika rantai itu terputus, angka miliaran rupiah hanya menjadi angka.
Tetapi jika seluruh mata rantainya terbukti di persidangan, angka tersebut akan berubah menjadi bukti konkret mengenai bagaimana uang negara bergerak dan siapa yang secara hukum bertanggung jawab.
Dan sampai September 2026, persidangan belum selesai.
Angkanya sudah disebut. Sekarang publik menunggu: dari mana angka itu berasal, ke mana uangnya mengalir, dan siapa sebenarnya yang memegang kendali?
#BangUfik #LawAnalyst #KasusUPR #YetrieLudang #PascasarjanaUPR #UniversitasPalangkaRaya #KorupsiUPR #Tipikor #KejariPalangkaRaya #Investigasi #JurnalismeInvestigasi #HukumIndonesia #LiterasiHukum #BedahKasus #KerugianNegara #DanaPendidikan #TransparansiAnggaran #GoodUniversityGovernance #FaktaPersidangan #Kalteng
2 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Bang UFIK
Delik Sengaja vs. Delik Karena Lalai
Tidak Sengaja Bukan Berarti Bebas Pidana: Memahami Delik Sengaja vs Lalai
Dalam hukum pidana, pertanyaan paling penting bukan hanya “apa yang dilakukan seseorang?”, tetapi juga “bagaimana sikap batin ketika perbuatan itu dilakukan?”
Di sinilah perbedaan antara kesengajaan (dolus/opzet) dan kealpaan/kelalaian (culpa) menjadi sangat menentukan.
KUHP Nasional menegaskan prinsip fundamental: tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dalam Pasal 36 UU No. 1 Tahun 2023, bentuk kesalahan pada dasarnya berupa kesengajaan atau kealpaan. Bahkan, setiap tindak pidana pada dasarnya dianggap dilakukan dengan sengaja, kecuali undang-undang menentukan secara tegas bahwa tindak pidana tersebut dapat dipidana karena kealpaan.
Delik sengaja berarti pelaku memiliki sikap batin yang menghendaki atau setidaknya menyadari terjadinya perbuatan atau akibat yang dilarang. Karena itu, unsur kesengajaan harus dibuktikan. Indikatornya dapat muncul dari kata-kata seperti “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, atau “padahal diketahuinya”.
Contoh sederhana: seseorang dengan sadar mengarahkan pukulan keras kepada orang lain dan menghendaki korban terluka. Fokus pembuktiannya bukan semata-mata pada luka, tetapi juga pada pengetahuan dan kehendak pelaku ketika bertindak.
Sebaliknya, delik karena lalai tidak mensyaratkan adanya kehendak untuk menimbulkan akibat. Persoalannya adalah apakah seseorang tidak menjalankan kehati-hatian yang seharusnya dapat dilakukan, padahal risiko akibat tersebut secara wajar dapat diperhitungkan.
Misalnya, pengemudi mengendarai kendaraan secara tidak hati-hati sehingga menyebabkan orang lain meninggal. Ia mungkin sama sekali tidak menghendaki kematian korban. Namun, apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang relevan dan hubungan kausal dengan akibat tersebut, pertanggungjawaban pidana karena kealpaan dapat muncul—jika delik yang bersangkutan memang dirumuskan dapat dilakukan karena kealpaan.
Di sinilah letak kesalahan berpikir yang sering terjadi: “Tidak sengaja berarti tidak bisa dipidana.” Tidak selalu demikian.
Dalam hukum pidana, “tidak sengaja” bukan otomatis berarti “tidak bersalah”. Yang harus diuji adalah jenis kesalahan yang disyaratkan oleh rumusan deliknya.
Secara praktis, aparat penegak hukum dan hakim harus membedah setidaknya tiga lapis persoalan: perbuatannya apa, akibatnya apa, dan bagaimana sikap batin pelaku terhadap perbuatan serta akibat tersebut.
Perbedaan ini juga penting karena kesengajaan dan kealpaan bukan sekadar perbedaan istilah. Keduanya dapat berpengaruh terhadap pemenuhan unsur delik, pembuktian, konstruksi pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan.
Lebih jauh, KUHP Nasional juga mengenal pertanggungjawaban tertentu yang bersifat strict liability dan vicarious liability, tetapi keduanya hanya berlaku apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang.
Sementara itu, UU No. 1 Tahun 2026 hadir untuk menyesuaikan ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP Nasional, termasuk untuk mengurangi disparitas dan duplikasi pengaturan pidana.
Maka, garis besarnya sederhana tetapi konsekuensinya besar:
Sengaja berbicara tentang sikap batin yang dikehendaki atau disadari. Lalai berbicara tentang kegagalan memenuhi kehati-hatian yang seharusnya.
Dan dalam perkara pidana, perbedaan satu kata itu dapat mengubah seluruh konstruksi pertanggungjawaban seseorang.
20 Hashtag:
#BangUfik #LawAnalyst #HukumPidana #KUHPNasional #KUHP2023 #UU12023 #UU12026 #PenyesuaianPidana #KUHAP #UU202025 #DelikPidana #DelikSengaja #DelikLalai #Kesengajaan #Kealpaan #Culpa #Dolus #PertanggungjawabanPidana #AnalisisHukum #EdukasiHukum
2 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Bang UFIK
SUDAH MASUK PENYIDIKAN. LALU TIBA-TIBA SP3.
Kasus HPK Sukamara menyisakan satu kalimat yang justru membuka banyak pertanyaan:
“Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.”
Ditreskrimsus Polda Kalteng menerbitkan penghentian penyidikan pada 19 Agustus 2026.
Yang menarik, sebelumnya perkara ini telah berada pada tahap penyidikan. Pemeriksaan saksi dan ahli disebut telah dilakukan. Pihak pelapor bahkan sempat mempersoalkan belum adanya tersangka.
Namun ujungnya bukan penetapan tersangka.
Melainkan SP3.
Di sinilah investigasi seharusnya dimulai.
Apa dasar penyidik menyimpulkan tidak ada tindak pidana?
Bukti apa yang membuat unsur pidananya dianggap tidak terpenuhi?
Bagaimana status kawasan, luas lahan, dokumen dan keterangan para saksi dibaca dalam proses penyidikan?
Kini pihak pelapor meminta Kejati Kalteng melakukan eksaminasi dan membuka kembali perkara.
Publik tidak membutuhkan spekulasi.
Publik membutuhkan transparansi atas proses dan dasar pengambilan keputusan.
Kalau Anda harus memilih satu hal untuk dibuka terlebih dahulu, mana yang paling penting?
👇 A. Dasar hukum SP3
B. Resume penyidikan
C. Status & luas lahan
D. Dokumen Satgas PKH
Tulis pilihan Anda di kolom komentar.
#BangUfik #LawAnalyst #HPKSukamara #KasusSukamara #SP3 #KalimantanTengah #PoldaKalteng #SatgasPKH #KawasanHutan #HukumKehutanan #Investigasi #JurnalismeInvestigasi #BedahKasus #LiterasiHukum #FaktaHukum #PenegakanHukum #SengketaLahan #Perpres52025 #Kalteng #InfoKalteng
2 weeks ago | [YT] | 2
View 0 replies
Bang UFIK
2 weeks ago | [YT] | 1
View 0 replies
Bang UFIK
“Summum Ius, Summa Iniuria” adalah adagium hukum Latin yang secara sederhana dapat dimaknai: “Hukum yang diterapkan secara terlalu kaku dapat melahirkan ketidakadilan yang terbesar.”
Hukum memang harus ditegakkan, tetapi hukum tidak pernah dimaksudkan sekadar menjadi kumpulan kata yang diterapkan tanpa mempertimbangkan manusia dan keadilan di baliknya. Ketika sebuah aturan dibaca hanya dari hurufnya, tanpa memahami tujuan, konteks, keadaan konkret, serta rasa keadilan yang hendak diwujudkannya, hukum dapat berubah dari alat perlindungan menjadi sumber ketidakadilan.
Keadilan bukan selalu tentang siapa yang paling tepat memenuhi bunyi pasal, melainkan tentang bagaimana hukum mencapai tujuan yang lebih luhur: memberikan perlindungan, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan secara seimbang.
Namun, adagium ini bukan berarti hukum boleh diabaikan. Justru sebaliknya, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum membutuhkan kebijaksanaan. Kepastian hukum tanpa keadilan dapat menjadi kekakuan; sementara keadilan tanpa hukum dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan.
Pada akhirnya, seorang penegak hukum tidak hanya dituntut mampu membaca apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga memahami mengapa hukum itu dibuat dan untuk siapa hukum itu ditegakkan.
Sebab, hukum yang kehilangan rasa keadilan mungkin tetap disebut hukum—tetapi belum tentu menghadirkan keadilan.
#BangUfik #LawAnalyst #CatatanBangUfik #AdagiumHukum #FilosofiHukum #Keadilan #PenegakanHukum #LiterasiHukum #IntrospeksiDiri #HukumIndonesia
2 weeks ago | [YT] | 1
View 0 replies
Bang UFIK
SIAPA MENGENDALIKAN UANG PASCASARJANA UPR?
Rantai Rp2,4 Miliar Mulai Dibongkar di Persidangan
Persidangan dugaan korupsi pengelolaan dana operasional Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya (UPR) memasuki fase yang semakin menarik. Pada 16 September 2026, sejumlah saksi dari lingkungan program studi diperiksa. Jaksa menyebut keterangan kepala program studi dan sekretaris program studi mengarah pada adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang semestinya diterima program studi dengan dana yang diterima. Bagi JPU, fakta tersebut menjadi salah satu pijakan untuk menguji dugaan kerugian negara. Namun perkara belum selesai dibuktikan; puluhan saksi masih akan dihadirkan.
Di sinilah perkara mulai memasuki wilayah yang jauh lebih rumit. Karena pertanyaannya bukan lagi semata-mata: “Apakah ada uang yang tidak sesuai?” Pertanyaan yang lebih menentukan adalah: siapa yang meminta, siapa yang memverifikasi, siapa yang menyetujui, siapa yang menerbitkan SPM, siapa yang menjadi pintu menuju SP2D, dan akhirnya siapa yang menguasai uang tersebut?
Jaksa mendakwa Prof. Yetrie Ludang dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran Pascasarjana periode 2019–2022, dengan nilai kerugian negara yang didakwakan sekitar Rp2,43 miliar.
Namun pembelaan Yetrie menyerang tepat pada titik paling sensitif dalam konstruksi tersebut: rantai kewenangan keuangan. Kuasa hukum menyatakan bahwa surat permintaan pembayaran tidak otomatis membuat uang negara keluar. Setelah tahapan administratif tersebut masih terdapat proses verifikasi dan penerbitan dokumen pembayaran sebelum SP2D diterbitkan. Karena itu, menurut pembela, siapa yang mempunyai kewenangan pada tahapan akhir pencairan harus diperiksa secara utuh.
Persoalan ini semakin menarik karena pada sidang 9 September, kuasa hukum meminta pihak yang mereka sebut memiliki kewenangan terkait mekanisme SPM/SP2D—disebut sebagai Dapo atau Tahasak—ikut diperiksa. Argumennya bukan bahwa orang tersebut otomatis bersalah, melainkan bahwa tanpa memeriksa seluruh pemegang kewenangan, konstruksi perkara berisiko hanya melihat satu mata rantai dan mengabaikan mata rantai lainnya.
Ada pula angka yang perlu dicermati dengan sangat hati-hati. Kuasa hukum pada persidangan 16 September mempertanyakan hubungan antara DIPA yang mereka sebut bernilai sekitar Rp221 miliar dengan dana sekitar Rp3 miliar yang menjadi fokus pemeriksaan. Mereka mempertanyakan bagaimana keseluruhan satuan kerja dalam satu DIPA dipetakan. Ini merupakan argumentasi pihak pembela, bukan fakta yang telah diputus hakim. Karena itu, angka tersebut harus diuji melalui DIPA, SPM, SP2D, rekening koran dan dokumen pertanggungjawaban asli.
Justru dokumen-dokumen itulah yang menjadi “jantung” investigasi. Surat permintaan pembayaran hanya menunjukkan satu tahap. Untuk mengetahui ke mana uang bergerak, diperlukan rekonstruksi dari DIPA → SPP → PPK → PPSPM → SPM → SP2D → rekening penerima → penggunaan → LPJ.
Catatan resmi SIPP PN Palangka Raya juga menunjukkan Yetrie sebelumnya menempuh dua perkara praperadilan pada 2026, masing-masing berkaitan dengan penyitaan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Keduanya telah berstatus minutasi.
Maka pertarungan sesungguhnya di persidangan bukan sekadar membuktikan bahwa ada angka yang tidak cocok. Yang harus dibuktikan adalah hubungan sebab-akibat antara kewenangan, tindakan, aliran uang, kerugian negara dan peran terdakwa.
Jika jaksa mampu menghubungkan seluruh mata rantai itu dengan bukti dokumen dan keterangan saksi yang konsisten, konstruksi perkara akan semakin terang. Sebaliknya, jika terdapat mata rantai yang terputus—terutama pada siapa yang mempunyai kewenangan final dan siapa penerima manfaat sebenarnya—pertanyaan mengenai pertanggungjawaban individual akan semakin kuat untuk diuji.
Dan karena persidangan masih berlangsung, satu hal belum berubah: Rp2,4 miliar itu masih merupakan angka dalam perkara yang sedang dibuktikan, bukan vonis bahwa terdakwa telah terbukti melakukan korupsi.
#BangUfik #LawAnalyst #YetrieLudang #PascasarjanaUPR #UniversitasPalangkaRaya #UPR #KasusUPR #KejariPalangkaRaya #Tipikor #Korupsi #Investigasi #JurnalismeInvestigasi #AnalisisHukum #HukumIndonesia #KeuanganNegara #DanaNegara #SP2D #SPM #DIPA #FaktaPersidangan
2 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Load more