Hukumonline.com
Channel ini nggak hanya memberikan informasi hukum yang bermanfaat, tapi juga mengajak kamu untuk berpikir kritis dan melihat segala hal dari sudut pandang yang berbeda.
Yuk, jelajahi dunia hukum dan politik dengan cara yang lebih seru dan penuh wawasan!
Kami hadir dengan perspektif baru yang mengulas isu-isu sosial, politik, peristiwa terkini, dan perkembangan dunia hukum yang lagi hangat dibicarakan.
Jangan lupa subscribe biar selalu update dengan info hukum terbaru!
Hukumonline.com
Tiga dekan fakultas hukum dari beberapa perguruan tinggi, yaitu Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menyoroti isu terkait rencana pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi. Kebijakan ini disinyalir akan membuka peluang bagi kampus untuk mengelola tambang yang seharusnya berfokus pada tri dharma perguruan tinggi.
Kebijakan ini memiliki sisi positif dan negatif yang perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Perguruan tinggi tidak seharusnya mengambil profit dari Sumber Daya Alam (SDA), melainkan bisa berfokus pada inovasi dan riset di sektor pertambangan.
Jika perguruan tinggi mengelola tambang yang ditujukan untuk menunjang UKT, maka otomatis Dana Bagi Hasil (DBH) daerah turun dan secara ekonomi makro di daerah akan mengalami semacam gangguan monitoring.
Salah satu dosen berpendapat negaralah yang seharusnya mengelola tambang dan keuntungannya diberikan kepada perguruan tinggi dalam bentuk biaya pendidikan yaitu 20% dari APBN. Bukan sebaliknya, perguruan tinggi mengelola sendiri dan mengambil keuntungan dari SDA sehingga berpotensi menghilangkan arah dan rohnya sebagai lembaga yang akan mencerdaskan kehidupan bangsa.
#tambang #ruuminerba #fhugm #fhub #lambungmangkurat
11 months ago | [YT] | 8
View 2 replies
Hukumonline.com
Dr. Hassan Wirajuda, Mantan Menteri Luar Negeri era Presiden Megawati Soekarno Putri resmi dilantik sebagai Rektor Universitas Prasetiya Mulya periode 2025-2028 pada Rabu (8/1/2025). Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu menggantikan rektor sebelumnya Djisman Simanjuntak.
Hassan adalah diplomat karir Kementerian Luar Negeri duta besar dan perwakilan tetap RI untuk PBB yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Selain sebagai diplomat, Hassan juga pernah berkarir sebagai pengacara, penasihat hukum dan dosen paruh waktu.
11 months ago | [YT] | 5
View 0 replies
Hukumonline.com
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Keputusan ini menjadi angin segar karena menimbulkan harapan Pemilu yang lebih demokratis karena semua parpol peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tantangan ke depan yakni memastikan calon yang maju memiliki kompetensi sebagai pemimpin negara.
Lantas, seperti apa kata para pakar hukum menanggapi hal ini? Simak selengkapnya dalam postingan berikut ini!
#mahkamahkonstitusi #hukum #pemilu
1 year ago | [YT] | 6
View 1 reply
Hukumonline.com
Telah hadir! Serial artikel Video Wawancara “Para Partner Law Firm Top Buka-bukaan 'Rahasia' Rekrut Talent Terbaik.” bersama 5 Founding Partner di Law Firm Indonesia.
Simak tayangan selengkapnya di channel ini!
2 years ago | [YT] | 3
View 0 replies
Hukumonline.com
Jadilah advokat andal bersama PKPA Hukumonline!
PERADI bersama Fakultas Hukum Universitas Yarsi dan Hukumonline kembali menggelar kelas PKPA online yang akan diselenggarakan secara virtual pada hari Senin s/d Sabtu di tanggal 20 Juli-16 Agustus 2023.
Didukung oleh puluhan pengajar berkualitas dari berbagai macam latar belakang profesional, materi yang kontekstual dan relevan serta jaringan yang luas, akan menjadikan Anda advokat yang kompeten!
PKPA Hukumonline hadir dengan biaya terjangkau, dapat diangsur, serta berbagai bonus. Segera daftarkan diri Anda segera dengan menghubungi Denada melalui email di pkpa@hukumonline.com atau WhatsApp di 0812 9603 2095. Kuota terbatas!
2 years ago | [YT] | 3
View 0 replies