KOBOUGE TV - Invidious

pada hari ini Senin, 6 Mei 2024. SMA N 2 Dogiyai telah mendengarkan hasil Ujian Nasional & dinyatakan lulus 100%.

dengar Hasil Ujian tersebut Siswa-siswi pun mewarnai dengan coretan Bintang Kejora. Bahkan hingga keliling Ibu Kota Dogiyai (Moanemani) sambil menggendong Kepala Sekolah terbaik bagi mereka.

"Bangsa yang tidak historis mudah ditipu oleh Kolonial"

#Salam_Hormat
#Terbaik_SMA_N_2_Dogiyai✊💚🌹

1 year ago | [YT] | 4

View 0 replies

KOBOUGE TV

Thanks untuk 1000 Subscribernya. Mohon bantuannya untuk kembangkan Chanel ‪@kobougetv1236‬ ini lebih maju lagi. 🤝🤝

1 year ago | [YT] | 0

View 1 reply

KOBOUGE TV

1 Mei 2024 Merupakan Hari Bersejarah Bangsa Papua

61 tahun Aneksasi Kolonial Indonesia di West Papua merupakan awal kekerasan dan kejahatan terhadap manusia sekaligus upaya menggagalkan hak politik yang diamantakan oleh hukum internasional tentang hak dekolonisasi dan Hak Penentuan Nasib sendiri (Self Determination ) berdasarkan Piagam PBB 73 dan amanat resolusi 1514 tahun 1960.Atas kongkalikong dan persengkongkolan Amerika Serikat, Indoneia serta Belanda melaui persetujuan 15 Agusus 1962 tanpa melibatkan Bangsa Papua sebagai Subjek hukum Internasional adalah penghianatan terhadap Bangsa Papua.

Aneksasi 1 Mei 1963 berdasarkan juridiksi hukum internasional persetujuan New York 15 agustus 1962 Indonesia diberikan kewenangan sebagai perintah sementara untuk mempesiapkan proses dekolonisasi dan Hak Penentuan Nasib sendiri bagi Bangsa Papua Barat. Indonesia tidak pernah diberikan mandat kedaulatan seara politik dan maupun hukum sebagai pemerintah resmi bangsa Papua dan kedaulatannya atas wilayah Papua Barat. Bangsa tidak pernah duduk dalam satu meja dengan pemerintah Indonesia dalam perundingan untuk menyepakati bahwa wlayah Bansa Papua dan wilayah West Papua berintegerasi dengan Indonesia. Maka secara de jure maupun devakto wilayah Papua Barat belum memiliki pemerintahan sendiri dan masih meiliki hak penentuan nasisb sendiri berdasarkan hukum Intenasional.

Keberadan Indonesia di Papua sebagai kolonial secara sepihak mengkolonisasi wilayah Papua Ilegal dan 1 mei 1963 adalah Ilegal. 61 tahun Indonesa mejajah bangsa Papua telah melahirkan penindasan secara sistematis massif dan terstruktur, kekerasan, penyiksaan Penagkapan pemenjarahan, rasisme, multilasi dan marginalisasi. Bangsa Papua Barat kini terancam akibat Genosida, Ekosida dan Etnosida yang dilakukan kolonialisme Indonesia dan konspirasi kapitalisi serta Imperalisme oligarki global.

Wilayah Papua Barat dijadikan sebagai wilayah operasi militer untuk melindungi kepentingan oligarki penguasa dan imperialisme melahirkan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua Barat.

Oleh Karena Itu Kami Bangsa Papua Barat Menolak Hari Aneksasi 1 Mei 2024 Dan Menuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat Sebagai Solusi Demokratis

#HancurkanKapitalisme
#HapuskanKolonialisme
#LawanMiliterisme
#PapuaMerdekaAdalahSolusi

1 year ago | [YT] | 7

View 0 replies

KOBOUGE TV

Oleh: Jack Wanggai | ULMWP

Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Sebagai Alasan Kesejahteraan akan Menjadi Bahan Diplomasi Indonesia (NKRI) ke Sidang Pacific Islands Forum (PIF) dan Sidang Umum PBB 2022
——————————————
Selain pemaksaan pemekaran Daerah Otonomi Baru dan keberlanjutan UU Otsus Papua menurut versi Pemerintah Republik Indonesia, saya prediksi bahwa hanya ada dua jalan menuju penyelesaian masalah Papua yang akan ditempuh, yaitu antara (1). Dialog, ataukah Indonesia akan menghadapi gugatan hukum di Pengadilan hukum internasional (ICJ). Kedua model itu sama-sama memiliki sangsi yang sangat berat.

Pemerintahan Sementara ULMWP telah menandatangani MoU dengan Kementerian Urusan Luar Negeri Negara Republik Vanuatu, terkait langkah-langkah diplomatik ULMWP ke seluruh dunia dibawah kendali protokol system VANUATU. Jangan sampe NKRI menelan pil pahit seperti yang Inggris dan USA (Amerika) alami dalam kasus negara Mauritius dan pulau Chagos. Satu dari antara dua opsi di atas akan terjadi setelah keputusan PIF tanggal 14 Juli 2022.

Andaikan Pemerintahan Sementara ULMWP mendapat pengakuan dari 18 negara PIF melalui resolusinya yang akan lahir...sebab Tuan Hon Benny Wenda telah diundang resmi oleh Sekretariat PIF dengan kapasitas sebagai PRESIDEN SEMENTARA ULMWP.

Para diplomat RI selalu meremehkan Vanuatu sebagai negara kecil yang tidak berdaya, namun perlu diketahui bahwa Vanuatu adalah RAKSASA PASIFIK yang telah sukses membawa ULMWP mnejadi anggota OBSERVER di MSG dan meyakinkan 18 negara PASIFIK untuk mengakui dan melahirkan Resolusi PIF untuk meminta DEWAN HAM PBB segera mengunjungi West Papua.

Perlu diketahui, Vanuatu juga adalah negara sponsor utama dalam missi kemenangan gugatan hukum internasional (ICJ) atas pulau Chagos yg dikuasai dirampas oleh Kerajaan Inggris serta mengijinkan USA membangun pangkalan militernya di sana. Vanuatu berhasil memenangkan sidang gugatan hukum di ICJ, pengadilan internasional memerintahkan INGGRIS dan USA mengosongkan pulau Chagos Kembali kepada milik negara Mauritius.

Vanuatu telah menjadikan kasus itu sebagai test case untuk membawa Indonesia atas perampasan pulau West Papua ke pangkuan ibu pertiwi.

Kita akan lihat, ditengah multi krisis yang melanda indonesia ini akan ada berapa biaya lagi yang disiapkan oleh Indonesia untuk menghadapi diplomasi West Papua yang sedang dikawal oleh Vanuatu, MSG, PIF, ACP, UNI-EROPA, atas ijin Tuhan.

Progres ini bukanlah karena kemampuan Tuan Hon Benny Wenda dan ULMWP, akan tetapi sebagai bukti campur tangan Tuhan.

Rabu, 6 Juli 2022

💪🏿💪🏿🙏🏼🙏🏼💪🏿💪🏿

#BennyWenda #InterimPresident #Vanuatu 🇻🇺 #WestPapua #ULMWP #PIF #ACP #OACP #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua