Juli–Maret 2025, pemerintahan provinsi mulai lebih garang soal lingkungan. Di kawasan Puncak, Bogor, Dedi Mulyadi bersama Kementerian Kehutanan menanam 50.000 bibit pohon — klaim bisa menghijaukan lahan 200–300 hektare. Langkah ini dipresentasikan sebagai bagian dari upaya jangka panjang memulihkan fungsi hutan dan mencegah bencana.
Awal Desember 2025, Dedi menyampaikan data mengejutkan: hanya sekitar 20 persen kawasan yang masih bisa disebut hutan — sisanya, 80 persen, rusak atau terdegradasi.
Menanggapi kondisi kritis itu, Provinsi Jawa Barat melalui Pemprov merancang program besar pada 2 Desember 2025 — penduduk lokal bisa “menggarap” satu hektare lahan hutan gundul: menanam dan merawat pohon, lalu dibayar Rp 50.000 per hari. Tanaman dan lahan diberikan “hak jelas” kepada warga — artinya, pohon yang mereka rawat bisa bernilai ekonomi juga.
Menurut Dedi, program ini tidak cuma soal lingkungan, tapi juga soal pemberdayaan warga serta peluang pendapatan. Ia bilang: ini cara konkret supaya rakyat dan hutan sama-sama “menang.”
Dengan model itu — tanam, rawat, dibayar — Pemprov berharap bisa menghentikan degradasi hutan, menekan risiko bencana alam, dan memberi alternatif penghidupan bagi warga di daerah terdampak kerusakan lahan.
DPR melakukan perombakan di BKSAP dan mencabut posisi Mardani Ali Sera, keputusan yang memancing spekulasi tentang kepentingan politik di baliknya. Kamu rasa ini murni penataan ulang atau ada agenda lain yang sedang dimainkan?
Pada 28 November 2025, Menteri Pertahanan Prabowo hadir dalam acara Hari Guru Nasional di Jakarta. Acara ini dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Purbaya, dan menjadi momen bagi Prabowo menyampaikan visi pemerintah terkait pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Fokus utama adalah meningkatkan akses sekolah dan fasilitas bagi anak-anak di pelosok, termasuk melalui pembangunan jembatan.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut, “pusingmu mulia untuk rakyat, aku lihat belum botak kau,” merujuk pada Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Komentar ini disampaikan terkait beban anggaran yang harus dialokasikan untuk membangun 300.000 jembatan di seluruh Indonesia, sekaligus memperbaiki ribuan sekolah. Pernyataan tersebut mengandung humor sekaligus menekankan besarnya tanggung jawab anggaran pemerintah.
Rencana pembangunan jembatan bertujuan mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil, mengurangi risiko kecelakaan, dan memperlancar mobilitas masyarakat. Selain jembatan, pemerintah menargetkan perbaikan 60.000 sekolah pada tahun berikutnya, meningkat dari 16.000 sekolah yang berhasil diperbaiki tahun ini. Strategi ini melibatkan mahasiswa teknik sipil, TNI/Polri, dan institusi pendidikan tinggi untuk mendukung pelaksanaan proyek.
Media menyoroti pernyataan Prabowo sebagai bentuk retorika ceplas-ceplos dan humor yang menekankan komitmen pemerintah. Beberapa analis menilai komentar tersebut memberi tekanan moral kepada Purbaya untuk mengatur anggaran secara efisien. Namun, sebagian publik dan pengamat skeptis terhadap kapasitas anggaran dan risiko overpromise, mengingat skala pembangunan yang sangat besar dan tantangan logistik yang kompleks.
Pernyataan Prabowo memperkuat citra pemerintah sebagai pro-rakyat dan peduli terhadap pendidikan di daerah terpencil. Retorika humor sekaligus provokatif ini bertujuan menarik perhatian media dan publik. Namun, keberhasilan program bergantung pada implementasi nyata, pengawasan anggaran, dan efektivitas koordinasi antarinstansi. Jika terlaksana dengan baik, program dapat meningkatkan kepercayaan publik; jika gagal, dapat menimbulkan kekecewaan dan kritik terhadap pemerintah.
Kebijakan pemerintah yang membebaskan pajak bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta memberi angin segar karena gaji bersih mereka otomatis bertambah. Ini bisa meningkatkan daya beli dan memberi stimulus langsung ke sektor padat karya maupun pariwisata yang banyak menyerap tenaga kerja.
Namun, manfaatnya terbatas karena hanya berlaku sementara dan tidak menjangkau pekerja informal. Selain itu, kebijakan ini berpotensi menambah beban fiskal negara dan tidak menyentuh akar persoalan upah rendah. Jadi, meski patut diapresiasi, langkah ini tetap harus dipandang sebagai solusi jangka pendek, bukan jawaban akhir atas masalah kesejahteraan pekerja.
Sudut Pikir
Juli–Maret 2025, pemerintahan provinsi mulai lebih garang soal lingkungan. Di kawasan Puncak, Bogor, Dedi Mulyadi bersama Kementerian Kehutanan menanam 50.000 bibit pohon — klaim bisa menghijaukan lahan 200–300 hektare. Langkah ini dipresentasikan sebagai bagian dari upaya jangka panjang memulihkan fungsi hutan dan mencegah bencana.
Awal Desember 2025, Dedi menyampaikan data mengejutkan: hanya sekitar 20 persen kawasan yang masih bisa disebut hutan — sisanya, 80 persen, rusak atau terdegradasi.
Menanggapi kondisi kritis itu, Provinsi Jawa Barat melalui Pemprov merancang program besar pada 2 Desember 2025 — penduduk lokal bisa “menggarap” satu hektare lahan hutan gundul: menanam dan merawat pohon, lalu dibayar Rp 50.000 per hari. Tanaman dan lahan diberikan “hak jelas” kepada warga — artinya, pohon yang mereka rawat bisa bernilai ekonomi juga.
Menurut Dedi, program ini tidak cuma soal lingkungan, tapi juga soal pemberdayaan warga serta peluang pendapatan. Ia bilang: ini cara konkret supaya rakyat dan hutan sama-sama “menang.”
Dengan model itu — tanam, rawat, dibayar — Pemprov berharap bisa menghentikan degradasi hutan, menekan risiko bencana alam, dan memberi alternatif penghidupan bagi warga di daerah terdampak kerusakan lahan.
Gimana nih
menurut sobat mindz?
1 month ago | [YT] | 0
View 0 replies
Sudut Pikir
DPR melakukan perombakan di BKSAP dan mencabut posisi Mardani Ali Sera, keputusan yang memancing spekulasi tentang kepentingan politik di baliknya. Kamu rasa ini murni penataan ulang atau ada agenda lain yang sedang dimainkan?
1 month ago | [YT] | 0
View 0 replies
Sudut Pikir
Krisis SDM makin parah setiap tahun, dan sumbernya bukan dari hal yang orang kira selama ini…
https://youtu.be/zAsmKRqdJCY?si=14Uo4...
1 month ago | [YT] | 0
View 0 replies
Sudut Pikir
Dokter Tifa mengancam akan menempuh jalur pidana terhadap Faizal Assegaf dan membantah menerima uang terkait kasus Jokowi.
1 month ago | [YT] | 0
View 0 replies
Sudut Pikir
Pada 28 November 2025, Menteri Pertahanan Prabowo hadir dalam acara Hari Guru Nasional di Jakarta. Acara ini dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Purbaya, dan menjadi momen bagi Prabowo menyampaikan visi pemerintah terkait pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Fokus utama adalah meningkatkan akses sekolah dan fasilitas bagi anak-anak di pelosok, termasuk melalui pembangunan jembatan.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut, “pusingmu mulia untuk rakyat, aku lihat belum botak kau,” merujuk pada Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Komentar ini disampaikan terkait beban anggaran yang harus dialokasikan untuk membangun 300.000 jembatan di seluruh Indonesia, sekaligus memperbaiki ribuan sekolah. Pernyataan tersebut mengandung humor sekaligus menekankan besarnya tanggung jawab anggaran pemerintah.
Rencana pembangunan jembatan bertujuan mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil, mengurangi risiko kecelakaan, dan memperlancar mobilitas masyarakat. Selain jembatan, pemerintah menargetkan perbaikan 60.000 sekolah pada tahun berikutnya, meningkat dari 16.000 sekolah yang berhasil diperbaiki tahun ini. Strategi ini melibatkan mahasiswa teknik sipil, TNI/Polri, dan institusi pendidikan tinggi untuk mendukung pelaksanaan proyek.
Media menyoroti pernyataan Prabowo sebagai bentuk retorika ceplas-ceplos dan humor yang menekankan komitmen pemerintah. Beberapa analis menilai komentar tersebut memberi tekanan moral kepada Purbaya untuk mengatur anggaran secara efisien. Namun, sebagian publik dan pengamat skeptis terhadap kapasitas anggaran dan risiko overpromise, mengingat skala pembangunan yang sangat besar dan tantangan logistik yang kompleks.
Pernyataan Prabowo memperkuat citra pemerintah sebagai pro-rakyat dan peduli terhadap pendidikan di daerah terpencil. Retorika humor sekaligus provokatif ini bertujuan menarik perhatian media dan publik. Namun, keberhasilan program bergantung pada implementasi nyata, pengawasan anggaran, dan efektivitas koordinasi antarinstansi. Jika terlaksana dengan baik, program dapat meningkatkan kepercayaan publik; jika gagal, dapat menimbulkan kekecewaan dan kritik terhadap pemerintah.
1 month ago | [YT] | 0
View 0 replies
Sudut Pikir
Perlu nggak pemerintah segera ambil alih pengangkatan Sekda dan Kadis? ASN harus dilindungi, jangan sampai daerah jadi mainan politik lokal lagi!
youtube.com/shorts/9ca3ZHTnxS...
1 month ago | [YT] | 0
View 0 replies
Sudut Pikir
Apakah wajar isu ijazah Jokowi dan Gibran bisa diatur hanya lewat perintah elit politik, atau publik harus ikut mengawasi?
youtube.com/shorts/kVRcZ2RcSh...
1 month ago | [YT] | 0
View 0 replies
Sudut Pikir
Bismillah
Kebijakan pemerintah yang membebaskan pajak bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta memberi angin segar karena gaji bersih mereka otomatis bertambah. Ini bisa meningkatkan daya beli dan memberi stimulus langsung ke sektor padat karya maupun pariwisata yang banyak menyerap tenaga kerja.
Namun, manfaatnya terbatas karena hanya berlaku sementara dan tidak menjangkau pekerja informal. Selain itu, kebijakan ini berpotensi menambah beban fiskal negara dan tidak menyentuh akar persoalan upah rendah. Jadi, meski patut diapresiasi, langkah ini tetap harus dipandang sebagai solusi jangka pendek, bukan jawaban akhir atas masalah kesejahteraan pekerja.
4 months ago | [YT] | 1
View 0 replies