Selamat datang di saluran YouTube MedanTalkTv
Sebuah saluran berita hangat, MedanTalkTv memiliki banyak vidio peristiwa terbaru, menyajikan produk jurnalisme yang segar untuk mengisi kanal kanal kami yang semakin beragam.
Kami percaya, kemampuan mengintegrasi semua platform,teks, audio,vidio, online akan menentukan masa depan media.
Medan Talk Tv
Purbaya Terancam Reshuffle Usai Tolak Bayar Proyek WHO’S dan Bentrok dengan Sejumlah Pejabat
Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan tengah berada di ujung tanduk dan terancam terkena reshuffle dari jabatannya.
Informasi beredar, ancaman ini muncul setelah Purbaya disebut menolak pembayaran proyek World Hydrogen Organization System (WHO’S) yang bernilai besar.
Penolakan tersebut diduga memicu ketegangan antara Purbaya dengan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan. Sikap tegasnya yang dianggap tidak sejalan dengan arahan beberapa pihak membuat dinamika internal semakin panas.
Beberapa sumber di lingkaran pemerintahan menyebut, Purbaya menilai proyek WHO’S tidak memiliki dasar hukum dan mekanisme keuangan yang jelas. Namun, langkahnya justru dinilai menghambat kebijakan strategis pemerintah di sektor energi.
Meski belum ada pernyataan resmi dari Istana, kabar reshuffle ini semakin kuat setelah muncul laporan adanya rapat tertutup yang membahas evaluasi kinerja beberapa pejabat ekonomi, termasuk Purbaya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak LPS dan Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan resmi mengenai isu reshuffle tersebut.
3 months ago | [YT] | 0
View 0 replies
Medan Talk Tv
Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk fokus pada tiga prioritas utama penegakan hukum di masa pemerintahannya.
Arahan itu disampaikan langsung dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, pada Selasa (29/10/2025).
“Tiga hal saya minta Kapolri pimpin langsung untuk saya: pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Prabowo menilai ketiga persoalan tersebut menjadi ancaman serius bagi bangsa, terutama karena berdampak langsung terhadap keamanan, ekonomi, dan moral masyarakat. Ia meminta Polri bekerja sama dengan TNI, Bea Cukai, dan Kejaksaan untuk menuntaskan masalah itu tanpa adanya ego sektoral.
Presiden juga mengapresiasi kinerja Polri yang dinilainya semakin peka terhadap tuntutan masyarakat dan mulai menunjukkan hasil nyata dalam beberapa kasus besar.
“Saya tahu tugas ini berat, tapi saya lihat sekarang Polri semakin tanggap terhadap perintah rakyat. Saya bangga dengan itu,” tambahnya.
Dengan arahan tersebut, Polri diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban nasional dan memberantas kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia.
3 months ago | [YT] | 0
View 0 replies
Medan Talk Tv
Unit Reskrim Polsek Medan Baru berhasil meringkus tiga pelaku begal yang telah meresahkan warga Kota Medan.
Ketiga pelaku diketahui sudah 14 kali melakukan aksi kejahatan di berbagai lokasi berbeda.
Ketiganya adalah Daffa Aulia Tambubolon (20), Fahni Akbar Manik (17), dan Vicky Adrian (17). Mereka ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan intensif terhadap serangkaian kasus perampasan kendaraan bermotor yang marak terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Kapolsek Medan Baru mengatakan, modus para pelaku adalah menghadang korban di jalan sepi pada malam hari, kemudian mengancam dengan senjata tajam untuk merampas motor dan barang berharga milik korban.
Dari hasil interogasi, para tersangka mengaku telah melakukan aksi serupa sebanyak 14 kali di wilayah Medan dan sekitarnya. Beberapa barang bukti seperti sepeda motor hasil curian dan senjata tajam turut disita petugas.
Kini, ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Medan Baru dan dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
3 months ago | [YT] | 1
View 0 replies
Medan Talk Tv
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa lembaganya akan menelusuri semua pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami tidak menutup kemungkinan memanggil siapa pun, termasuk pejabat tinggi negara, apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan,” ujar Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Ali menegaskan bahwa penyidik KPK tengah mendalami sejumlah temuan terkait dugaan penyimpangan anggaran, mulai dari proses tender, pembengkakan biaya proyek, hingga potensi kerugian negara dalam pembiayaan kereta cepat Whoosh yang nilainya mencapai lebih dari Rp110 triliun.
Sumber internal KPK menyebut, penyidik kini fokus memeriksa dokumen kerja sama antara konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan pihak-pihak terkait.
Luhut, yang diketahui memiliki peran dalam koordinasi proyek strategis nasional, disebut-sebut memiliki kewenangan besar dalam pengambilan keputusan di proyek tersebut.
“KPK bekerja secara profesional dan independen. Tidak ada pihak yang kebal hukum,” tegas Ali.
Kasus ini kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya mark-up biaya dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pembiayaan proyek kereta cepat tersebut.
Jika nantinya KPK menemukan cukup bukti, pemanggilan terhadap Luhut akan menjadi langkah penting dalam menelusuri aliran dana dan tanggung jawab atas keputusan strategis yang menyebabkan pembengkakan biaya proyek.
3 months ago | [YT] | 1
View 0 replies
Medan Talk Tv
Aktris kontroversial Nikita Mirzani resmi dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda Rp1 miliar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).
Vonis ini dijatuhkan terkait kasus pemerasan terhadap pengusaha skincare sekaligus dokter Reza Gladys.
Majelis hakim menilai Nikita terbukti melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena menyebarkan informasi elektronik yang mengandung ancaman dan pemerasan. Namun, Nikita dibebaskan dari dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Dalam pertimbangannya, hakim menyebut beberapa faktor. Yang memberatkan adalah Nikita tidak mengakui perbuatannya dan berstatus residivis, sementara yang meringankan adalah statusnya sebagai tulang punggung keluarga.
Keputusan ini membuat publik ramai membicarakan nasib Nikita Mirzani di media sosial. Setelah dipotong masa penahanan yang sudah dijalani, Nikita akan menjalani sisa hukumannya sesuai vonis pengadilan.
3 months ago | [YT] | 1
View 0 replies