Mimbar Umum TV

BANSOS PKH DAN BPNT TRIWULAN III-2026 MULAI DISALURKAN

Skip the Carousel

1 2

1 day ago | [YT] | 1

Mimbar Umum TV

Kemenhut target pemulihan 15 ribu hektare ekosistem kritis tahun ini

Jakarta, 10/8 (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menargetkan upaya pemulihan ekosistem seluas 15.000 hektare kawasan lahan kritis yang terdegradasi selesai pada tahun ini.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut, Satyawan Pudyatmoko kepada ANTARA di Taman Wisata Alam Angke, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pemulihan tersebut mencakup perbaikan vegetasi mangrove, mineral gambut, hutan, hingga pemulihan lahan hutan bekas perambahan, dengan fokus terbesar berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

"Kita punya beberapa ekosistem yang terdegradasi. Berarti harus kita kembalikan lagi menjadi hutan, mangrove misalnya. Lalu ada juga ekosistem yang rusak karena adanya perambahan," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa target pemulihan ekosistem seluas 15.000 hektare tersebut tersebar di berbagai lokasi yang dikelola oleh 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT) KSDAE di seluruh Indonesia.

Adapun secara spesifik ada sekitar 1,27 juta hektare berada di areal konservasi yang akan di restorasi. Jumlah ini bagian dari total 12,7 juta hektare lahan kritis baik dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan yang akan direstorasi pemerintah sampai dengan 2030.

Khusus untuk kawasan yang mengalami kerusakan akibat perambahan ilegal, kata Satyawan, Kemenhut terlebih dahulu menyelesaikan proses hukum serta penguasaan aset sebelum menyusun rencana aksi pemulihan di lapangan.

Menurut dia, pemulihan ekosistem terbesar tahun ini dialokasikan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo untuk mengembalikan fungsi hutan dari alih fungsi lahan sawit ilegal.

"Yang terbesar ada di daerah Tesso Nilo. Tesso Nilo kan tahu sendiri di sana ada sawit yang harus kita kembalikan menjadi hutan," cetusnya, seraya menekankan bahwa langkah taktis ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memulihkan kawasan hutan kritis serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati secara menyeluruh.

1 day ago | [YT] | 1

Mimbar Umum TV

Mendagri dan Menteri ATR/BPN teken SEB percepat layanan BPHTB

Jakarta, 10/8 (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) untuk mempercepat dan memberikan kepastian pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
SEB tersebut mengatur mekanisme penerimaan setoran dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dalam rangka pendaftaran tanah serta integrasi data pertanahan dan perpajakan.
"Inti paling utama itu adalah ada koordinasi antara pemda dengan ATR/BPN yang ada di seluruh provinsi, kabupaten, kota dalam rangka mempermudah masyarakat untuk membayar BPHTB," kata Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.
Tito mengatakan pelayanan pertanahan selama ini masih menghadapi sejumlah kendala teknis, antara lain integrasi data yang belum optimal serta kapasitas sumber daya manusia yang belum merata.
Menurut dia, kendala tersebut dapat memperlambat proses pelayanan BPHTB yang kemudian berdampak terhadap pengurusan sertifikat tanah oleh masyarakat.
"Lambatnya proses penerbitan BPHTB berpengaruh juga komplain masyarakat karena nanti akan lama juga pengurusan sertifikatnya," katanya.
Melalui SEB tersebut, Tito meminta bupati dan wali kota menugaskan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berkoordinasi dengan kantor pertanahan di daerah untuk memperkuat integrasi data dan mempercepat pelayanan.
Menurut Mendagri, SEB tersebut memberikan pedoman mengenai langkah teknis yang harus dilakukan pemerintah daerah dan jajaran ATR/BPN di tingkat kabupaten/kota.
Tito berharap integrasi data dan percepatan pelayanan BPHTB dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga menyosialisasikan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 terkait program perumahan rakyat.
Tito meminta pemerintah daerah aktif mengusulkan masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bantuan peningkatan kualitas rumah.

1 day ago | [YT] | 1

Mimbar Umum TV

Menteri PPN: Hilirisasi sawit harus dibarengi penguatan sektor hulu

Jakarta, 10/8 (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan pengembangan hilirisasi industri kelapa sawit harus dibarengi dengan penguatan ekosistem dari sektor hulu hingga hilir.

"Hilirisasi tidak bisa jalan jika ekosistem tidak berkembang, hilirisasi tidak jalan jika hulu tidak diurus dengan baik" ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, hilirisasi industri sawit tidak akan berjalan optimal apabila pengelolaan sektor hulu tidak dilakukan secara baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan perkebunan, peningkatan produktivitas, hingga pengolahan produk turunan sawit harus berjalan dalam satu ekosistem.

Rachmat Pambudy mengatakan penguatan sektor hulu dan hilir harus dilakukan secara bersamaan agar manfaat industri kelapa sawit dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Perkebunan dan pertanian, lanjutnya, merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, oleh karena itu, kebijakan dan perencanaan pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan dokumen atau program, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Perkebunan dan pertanian adalah bagian dari pembangunan nasional, perencanaan yang baik dilaksanakan saja tidak cukup, harus dirasakan dengan baik" katanya dalam penutupan Sawit Indonesia Expo & Conference (SIEXPO) 2026 di Pekanbaru, Riau.

Terkait hal itu, Rachmat menilai SIEXPO dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan sekaligus menyatukan arah pengembangan industri kelapa sawit nasional.

Dia berharap pengembangan industri sawit ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Pastikan produksi kelapa sawit bisa dinikmati semua rakyat Indonesia, dan yang menghasilkan ikut makmur," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong penguatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembenahan tata kelola industri sawit.

Upaya tersebut, tambahnya, juga mencakup pengaturan harga bagi pekebun yang bermitra dan peningkatan sertifikasi.

Dia menyebut sekitar 20 persen perkebunan sawit Indonesia berada di Riau. Dengan proporsi tersebut, Riau juga memperoleh sekitar 20 persen dari dana yang dikucurkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), termasuk untuk program beasiswa sawit.

Syahrial juga mengapresiasi penyelenggaraan SIEXPO yang dinilai konsisten dan menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun yang mana pada 2026, jumlah pengunjung diproyeksikan menembus 10.000 orang .

Ketua Panitia SIEXPO 2026 Qayuum Amri mengatakan penyelenggaraan tahun ini dihadiri 9.488 pengunjung hingga Sabtu (8/8) dan diharapkan menembus lebih dari 10.000 pengunjung sesuai target penyelenggara.

Selain itu juga diikuti 185 peserta pameran dari dalam dan luar negeri, di antaranya Singapura, China, Turki, Malaysia.

"Artinya SIEXPO telah menjadi magnet industri kelapa sawit nasional dan internasional" katanya.

Qayuum berharap penyelenggaraan SIEXPO dapat terus berlangsung setiap tahun dengan dukungan pemerintah dan masyarakat karena keberlanjutan kegiatan tersebut penting untuk memperkuat posisi Riau sebagai salah satu barometer industri kelapa sawit nasional maupun internasional.

2 days ago (edited) | [YT] | 1

Mimbar Umum TV

Mendagri perkuat pembinaan kepala daerah untuk tingkatkan integritas

Kabupaten Sumedang, 26/7 (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah terus memperkuat pembinaan dan evaluasi kepala daerah melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga sebagai upaya meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan daerah.

Tito usai mengukuhkan wisudawan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu, mengatakan pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari pembekalan kepala daerah setelah pelantikan, penguatan sistem pengawasan, hingga evaluasi berkelanjutan.

Menurut dia, mekanisme tersebut penting mengingat kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sehingga pendekatan pembinaan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperkuat kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan pemerintah telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman, serta sejumlah kementerian dan lembaga untuk mendukung penguatan integritas kepala daerah.

"Pembinaannya mulai waktu mereka lolos, terpilih, dilantik, langsung dilakukan retret untuk mengembangkan wawasan mereka. KPK juga mengisi, BPKP mengisi, para menteri mengisi, untuk membekali mereka kemampuan agar satu frekuensi dan integritasnya baik," kata Tito.

Selain pembekalan, pemerintah juga mengembangkan sistem pencegahan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) bersama KPK serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memungkinkan pemantauan pengelolaan keuangan daerah secara aktual.

Tito mengatakan Kemendagri bersama KPK juga akan membentuk 11 klaster pembinaan di berbagai daerah.

Program tersebut melibatkan wakil kepala daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan DPRD, hingga anggota DPRD untuk mengidentifikasi potensi kerawanan korupsi dan menyusun rencana aksi pencegahan di masing-masing wilayah.

"Termasuk mengidentifikasi potensi-potensi korupsi daerah masing-masing dan rencana aksi tiap daerah. Apa yang mereka harus rumuskan? Itu maksudnya untuk membuat mereka 'jangan aneh-aneh'," ujarnya.

Menurut Tito, pemerintah tetap melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari fungsi pembinaan.

"Ya, pasti dievaluasi, tetap evaluasi," kata dia.

Ia menambahkan keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh sistem yang dibangun pemerintah, tetapi juga integritas masing-masing kepala daerah.

"Namanya manusia, bukan mesin. Kembali kepada integritas masing-masing juga nanti. Mungkin ada yang sukses nanti, mungkin ada yang kena masalah, mudah-mudahan enggak ada. Anything can happen, kembali kepada integritas," ujar Tito.

1 week ago | [YT] | 1

Mimbar Umum TV

Program Warung Pangan Stabilkan Harga

Skip the Carousel

1 2

1 week ago | [YT] | 2

Mimbar Umum TV

Kemenhut perkuat pengamanan kawasan hutan eks PBPH di 4 provinsi

Jakarta, 26/7 (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat pengamanan di empat kawasan eks Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat yang telah kembali menjadi penguasaan negara.

Dalam keterangan dikonfirmasi dari Jakarta, Minggu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyatakan langkah itu dilakukan untuk memastikan kawasan hutan yang telah kembali menjadi penguasaan negara setelah pencabutan izin tetap terlindungi dari perambahan, pembalakan liar, pertambangan tanpa izin, kebakaran hutan, maupun bentuk pemanfaatan kawasan tanpa hak.

"Giat pengamanan kawasan dan penanganan kejahatan kehutanan yang dilakukan secara intensif harus menjadi pintu masuk bagi perbaikan tata kelola kehutanan. Tidak ada tata kelola yang baik tanpa penegakan hukum yang kuat dan berintegritas. Pun demikian, penegakan hukum tidak akan efektif apabila tidak diikuti pembenahan tata kelola kehutanan secara menyeluruh," katanya.

Dia menjelaskan bahwa patroli dilakukan di empat eks PBPH yang dimulai pada 22 Juli 2026. Dengan selama pelaksanaan patroli, tim menemukan berbagai bentuk ancaman terhadap kawasan hutan negara.

Sebagai contoh, jelasnya, di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, ditemukan bukaan lahan, kebun sawit, klaim penguasaan lahan, dan pondok kerja di kawasan eks PBPH . Sementara di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, tim menemukan aktivitas perambahan, bangunan sarang walet, serta rakit tambang emas ilegal.

Menurut data Kemenhut, sepanjang tahun 2025 hingga Juni 2026 dilakukan pencabutan izin 61 PBPH yang mencakup lebih dari 2 juta hektare kawasan hutan di 16 provinsi. Pencabutan izin merupakan bagian dari pembenahan tata kelola kehutanan.

Namun, setelah izin dicabut, kawasan tersebut memasuki fase yang sangat rawan karena berpotensi menjadi sasaran penguasaan ilegal apabila tidak segera diamankan. Oleh karena itu, pengamanan kawasan menjadi langkah penting untuk memastikan aset negara tetap terlindungi.

"Kebijakan ini harus memastikan kawasan tetap berada dalam penguasaan negara, fungsi ekologisnya terlindungi, pemanfaatannya kembali ditata secara sah, dan nilai ekonominya memberikan manfaat bagi negara serta masyarakat. Penegakan hukum harus menjadi bagian dari solusi tata kelola, bukan hanya respons setelah pelanggaran terjadi," demikian Dwi Januanto Nugroho.

1 week ago | [YT] | 2

Mimbar Umum TV

Pertamina perluas area eksplorasi untuk jaga pasokan energi nasional

Jakarta, 26/7 (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) memperluas wilayah eksplorasi melalui akuisisi Wilayah Kerja (WK) baru serta pelaksanaan Joint Study (JS) bersama sejumlah mitra strategis, baik di dalam maupun luar negeri, untuk menjaga pasokan energi nasional.

"Eksplorasi merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan industri hulu migas,†ujar Direktur Eksplorasi PT Pertamina Hulu Energi Asep Samsul Arifin dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) hingga April 2026, PHE menjadi perusahaan dengan jumlah Joint Study terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 10 studi.

Hingga Juli 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi 12 Joint Study, terdiri atas 10 studi yang masih berjalan, satu studi telah selesai, dan satu studi lainnya sedang menunggu persetujuan pemerintah.

Joint Study tersebut dilaksanakan bersama sejumlah perusahaan energi internasional bereputasi tinggi, seperti Petronas, BP, ENI, KUFPEC, SK Earthon, PetroChina, POSCO, TPAO, Woodside, serta mitra strategis lainnya. Area studi mencakup berbagai wilayah prospektif dari Indonesia bagian barat hingga timur.

Di tingkat regional, PHE juga memperluas kerja sama dengan Management Petroleum Malaysia (MPM) melalui skema Technical Evaluation Agreement (TEA) pada beberapa blok migas di Malaysia.

“Melalui perluasan wilayah kerja, penguatan kolaborasi dengan mitra global, serta penerapan teknologi eksplorasi yang semakin maju, kami terus membangun portofolio yang berkualitas untuk meningkatkan peluang penemuan sumber daya migas baru,†ucap Asep.

Selain memperkuat kolaborasi melalui Joint Study, PHE juga terus memperluas portofolio eksplorasinya.

Sepanjang periode 2023–2026, PHE berhasil memperoleh delapan wilayah kerja eksplorasi baru di Indonesia, yaitu Bunga, Peri Mahakam, East Natuna, Melati, Binaiya, Lavender, Bobara, dan North Ketapang, serta satu wilayah kerja eksplorasi di Malaysia, yakni Blok SK-510.

“Langkah ini menjadi bagian dari komitmen PHE dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional," ujar Asep.

2 weeks ago | [YT] | 2

Mimbar Umum TV

AKBP Muhammad Alwafi, M.Sc., Ph.D., diwisuda pada Selasa (30/6) di Gedung Universitas Terbuka Convention Center, Jalan Pondok Cabe Raya, Tangerang Selatan, Banten. Bagi sebagian orang, meraih gelar sarjana merupakan tahap awal pendidikan tinggi. Namun bagi Muhammad Alwafi, keputusan kembali menjadi mahasiswa setelah meraih gelar doktor justru memiliki makna yang berbeda.Suasana haru dan kebanggaan mewarnai prosesi wisuda. Momen itu menjadi bukti bahwa pendidikan tidak mengenal batas usia, profesi, maupun jabatan. Keberhasilan AKBP Muhammad Alwafi juga menghadirkan pesan kuat bahwa belajar merupakan proses sepanjang hayat. Semakin besar amanah yang dipikul seseorang, semakin besar pula kebutuhan untuk terus memperkaya wawasan dan meningkatkan kompetensi diri.Langkah tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi banyak kalangan, terutama generasi muda dan anggota kepolisian, agar tidak berhenti belajar serta terus meningkatkan kapasitas diri demi memberikan pengabdian yang lebih baik kepada masyarakat.


Selengkapnya https://mimbarumum.co.id/sudah-bergelar-ph-d-akbp-muhammad-alwafi-masih-kejar-ilmu-alasannya-menarik/

1 month ago | [YT] | 0

Mimbar Umum TV

Dosen Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan skema Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM) di kantor Lazismu Kabupaten Langkat, Jumat (26/6/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Pengembangan Tata Kelola Sumber Daya Manusia sebagai Strategi Mendorong Pertumbuhan Penerimaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) di Lazismu Kabupaten Langkat”.

Dalam keterangannya diterima, Senin (29/6), kegiatan ini diikuti oleh pengurus dan amil Lazismu Kabupaten Langkat serta melibatkan tim dosen FAI UMSU sebagai narasumber dan pendamping. Melalui program tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai strategi pengelolaan zakat modern, tata kelola organisasi, serta pentingnya inovasi dalam pelayanan kepada muzaki dan mustahik.

Ketua tim Pengabdian Kepada Masyarakat FAI UMSU Syahrul Amsari, SE.Sy, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah, khususnya dalam aspek Pengabdian Kepada Masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.

Selengkapnya https://mimbarumum.co.id/perkuat-kelembagaan-dosen-fai-umsu-gelar-pkpm-di-lazismu-langkat/

1 month ago | [YT] | 0