🌟 Selamat datang di Mimbar Umum TV – Sumber Berita Terpercaya Sumatera Utara! 🌟
Media Official resmi dari Mimbar Umum Online. Mimbar Umum ialah media yang masuk kategori tertua di Indonesia. Berdiri sejak 6 November 1945.
🔹 Apa yang kamu dapatkan di channel ini?
Kami berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat untuk semua warga Sumatera Utara dan siapa saja yang tertarik dengan perkembangan wilayah ini.
🔔 Jangan lupa untuk subscribe, tekan like pada video yang kamu sukai, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru dari kami!
🌐 Ikuti kami di media sosial:
website: www.mimbarumum.co.id
Instagram: @koranmimbarumum
Twitter: @koranmimbarumum
Terima kasih sudah bergabung dengan Mimbar Umum TV – teman setia berita Sumatera Utara! 📲
Mimbar Umum TV
Menaker: Perlindungan hari tua pekerja informal jadi perhatian
Jakarta, 07/9 (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai perlindungan hari tua pekerja informal yang masih menjadi penopang perekonomian nasional harus menjadi perhatian utama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
"Ini concern bagi kami, concern bagi kita, bagaimana mereka juga tetap mendapatkan perlindungan sosial, karena hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan sosial"kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut Yassierli mengungkapkan, salah satu tantangan pemerintah saat ini adalah struktur angkatan kerja yang masih didominasi pekerja sektor informal.
Ia mengatakan, dari sekitar 155 juta angkatan kerja di Indonesia, sekitar 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen agar para pekerja tersebut tidak hanya produktif selama usia kerja, tetapi juga dapat hidup mandiri dan sejahtera ketika memasuki masa tua.
Lebih jauh, Yassierli mengingatkan bahwa Indonesia saat ini masih berada dalam momentum bonus demografi dan secara bertahap akan menghadapi tantangan penuaan penduduk (aging population).
Kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan memastikan masyarakat memiliki kesiapan dan perlindungan yang memadai ketika memasuki masa pascakerja.
"Kami menginginkan mereka bisa tetap berkarya, mereka tidak tergantung dari pekerja yang produktif" tambahnya.
Oleh karena itu, Yassierli menilai kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat yang telah memasuki masa pascakerja tetap dapat hidup layak dan mandiri.
Salah satunya adalah inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Pencanangan Bulan Dana Pensiun Tahun 2026, yang ia nilai sekaligus menjadi bagian dari penguatan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa tua.
"œInisiatif tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memperluas cakupan perlindungan sosial bagi seluruh angkatan kerja di Indonesia" kata Menaker.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pencanangan Bulan Dana Pensiun menjadi momentum penting untuk meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak memasuki dunia kerja.
Berdasarkan data OJK, indeks literasi dana pensiun masyarakat Indonesia baru mencapai 22 persen.
Angka tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan jaminan finansial untuk masa tua.
PR (Pekerjaan Rumah red.) OJK, DPR, pemerintah, asosiasi dana pensiun, dan perusahaan dana pensiun untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dana pensiun itu harus disiapkan, bahkan sejak orang mulai bekerja secara mandiri atau di tempatnya bekerja"ujar Friderica.
1 week ago | [YT] | 0
View 0 replies
Mimbar Umum TV
BI: Cadev Agustus 2026 capai 146,5 miliar dolar, naik 1,2 miliar dolar
Jakarta, 07/9 (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2026 mencapai 146,5 miliar dolar AS, meningkat sebesar 1,2 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2026 yang sebesar 145,3 miliar dolar AS.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan perkembangan posisi cadangan devisa Agustus 2026 dipengaruhi terutama oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.
Perkembangan tersebut terjadi di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.
Bank sentral menyampaikan posisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2026 setara dengan pembiayaan 5,4 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Bank Indonesia juga meyakini bahwa ke depan, ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.
“Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,†kata Ramdan.
Setelah lima bulan berturut-turut mengalami penurunan, cadangan devisa pada akhir Juni 2026 mencatat kenaikan pertama yakni naik sebesar 700 juta dolar AS sehingga mencapai 145,6 miliar dolar AS.
Kemudian pada akhir Juli 2026, cadangan devisa tercatat relatif stabil dengan penurunan yang tipis sebesar 0,3 miliar dolar AS sehingga menjadi 145,3 miliar dolar AS.
1 week ago | [YT] | 1
View 0 replies
Mimbar Umum TV
Kemenkes paparkan metode penanganan abu vulkanik secara aman
Jakarta, 07/9 (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan kiat untuk penanganan abu vulkanik secara aman mengingat sifat abu vulkanik yang berbeda dari abu biasa sehingga perlu penanganan yang berbeda.
"Abu vulkanik mengandung partikel silika yang tajam dan bersifat asam, sehingga bila salah penanganan dapat merusak lantai, kaca, kendaraan, sekaligus membahayakan paru-paru," kata Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi di Jakarta, Senin.
Selama proses penanganan, katanya, perlunya warga atau petugas menggunakan masker N95 atau KN95, kacamata pelindung, sarung tangan, dan pakaian lengan panjang, serta menjauhkan anak-anak, lansia, dan penderita penyakit paru dari area yang dibersihkan karena mereka lebih rentan terhadap dampak paparan abu.
Ia menjelaskan pentingnya menutup secara rapat pintu dan jendela agar abu dari luar tidak masuk kembali, serta mematikan kipas angin atau mesin pengatur suhu udara agar partikel tidak berputar dan menyebar ke seluruh ruangan.
Selain itu, membasahi permukaan tertutup abu dengan menyemprotkan air secara ringan sebelum menyapu atau mengumpulkan abu, karena menyiram air dengan ember justru membuat abu mengeras seperti semen.
Selain itu, lantai dan perabotan sebaiknya dibersihkan menggunakan kain pel basah atau bila memungkinkan menggunakan vacuum cleaner dengan filter HEPA. Abu yang terkumpul sebaiknya dimasukkan ke dalam wadah tertutup, bukan dibuang ke saluran air.
"Dengan langkah yang hati-hati dan perlindungan yang tepat, rumah dapat kembali bersih tanpa menimbulkan risiko kesehatan tambahan bagi penghuninya," kata Imran.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mulai mengaktifkan Health Emergency Operating Centre (HEOC) dan menyiapkan sejumlah hal, mulai dari nebulizer, konsentrator oksigen, obat tetes mata, salep kulit,merespons dampak kesehatan erupsi Anak Krakatau.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, ia mengatakan erupsi Anak Krakatau berdampak pada kesehatan, baik terhadap pernapasan, mata, maupun kulit.
Untuk mengurangi dampak-dampak tersebut, dia menyarankan publik untuk tetap di rumah. Apabila ke luar rumah, disarankan memakai masker dan kacamata guna menghindari partikel-partikel dari erupsi tersebut masuk tubuh.
Dia juga mengingatkan warga untuk tidak mengucek mata apabila terkena partikel erupsi dan membersihkan dengan air, atau obat tetes mata, atau ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan.
1 week ago | [YT] | 1
View 0 replies
Mimbar Umum TV
Mentan Amran minta pejabat kawal pertanian berintegritas tanpa korupsi
Jakarta, 18/8 (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta seluruh pejabat Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjaga integritas, menjauhi korupsi, serta mengawal pembangunan pertanian bangsa yang berkelanjutan secara profesional.
Amran yang juga Kepala Bapanas menegaskan seluruh pejabat di bawah jajarannya wajib mengawal pembangunan pertanian dengan menjunjung tinggi integritas sebagai landasan utama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Saya terima kasih, hadiah kado Ulang Tahun Kemerdekaan (Republik Indonesia), itu adalah kita swasembada dan ekspor (beras ke Malaysia). Itu karena kalian yang kerja keras. Saya tidak mau kalian sudah kerja keras, banting tulang, siang malam, Sabtu Minggu kerja, tapi kena masalah (karena korupsi)," kata Mentan di Jakarta, Selasa.
Dia menekankan hal itu saat melantik sejumlah pejabat Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional.
Amran meminta seluruh pejabat memahami dan melaksanakan setiap poin pakta integritas, bukan sekadar menandatangani dokumen, agar nilai antikorupsi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Ia menegaskan setiap bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, penerimaan hadiah, maupun konflik kepentingan harus dihindari demi menjaga profesionalisme serta kredibilitas institusi di mata masyarakat luas.
Amran juga meminta seluruh aparatur berani melaporkan setiap penyimpangan integritas yang ditemukan sehingga tata kelola pemerintahan semakin bersih, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan sektor pertanian nasional.
Menurutnya, sistem meritokrasi harus dijaga dengan menghentikan praktik titip-menitip jabatan maupun intervensi dalam promosi sehingga setiap aparatur memperoleh kesempatan berdasarkan kompetensi dan kinerja nyata.
Amran memastikan setiap laporan dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti secara adil melalui pemeriksaan sehingga aparatur yang bekerja profesional tetap memperoleh perlindungan sekaligus kepastian dalam menjalankan tugasnya.
Ia mengingatkan seluruh pejabat menjaga nama baik pribadi, keluarga, dan institusi dengan menghindari pelanggaran hukum karena dampaknya dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap kementerian secara keseluruhan.
Amran berharap Kementerian Pertanian mampu melahirkan birokrat dan aparatur sipil negara terbaik yang bekerja profesional, berintegritas, serta menjadi teladan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.
Ia juga mengajak seluruh pejabat bekerja jujur, menjaga kesehatan, mengutamakan keadilan, serta membangun pertanian nasional melalui profesionalisme yang membanggakan keluarga, institusi, dan bangsa.
4 weeks ago | [YT] | 2
View 0 replies
Mimbar Umum TV
Kemdiktisaintek utamakan keselamatan sivitas akademika pascagempa NTT
Jakarta, 18/8 (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengutamakan keselamatan seluruh sivitas akademika, sembari terus memantau perkembangan kondisi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu (15/8).
"Dalam situasi bencana seperti ini, yang pertama harus kita pastikan adalah keselamatan sivitas akademika. Setelah itu, kita bersama-sama memastikan proses pendidikan tetap dapat berjalan dengan penyesuaian yang diperlukan," kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Mendiktisaintek menegaskan bahwa keselamatan manusia menjadi prioritas utama dalam situasi bencana, sementara proses pendidikan perlu tetap dijaga melalui penyesuaian sesuai kondisi di lapangan.
Ia menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas bencana yang terjadi serta memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan seluruh sivitas akademika perguruan tinggi di wilayah terdampak.
"Perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga bagian dari ekosistem masyarakat," ujar dia.
Menteri Brian menyebut Kemdiktisaintek terus berkoordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XV, pemerintah daerah, serta pihak terkait untuk memastikan kondisi sivitas akademika dan perguruan tinggi di wilayah terdampak.
Sementara, Kepala LLDikti Wilayah XV, Adrianus Amheka menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat kepada seluruh pimpinan PTS dan badan penyelenggara untuk segera melakukan konsolidasi sivitas akademika sekaligus melakukan pemantauan situasi secara aktif.
Berdasarkan laporan yang telah diterima LLDikti Wilayah XV per 16 Agustus 2026, sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) telah menyampaikan informasi awal mengenai kondisi fasilitas kampus pascagempa.
Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa (Stiper Bajawa) melaporkan kerusakan ringan, sementara Politeknik ElBajo Commodus melaporkan kerusakan pada bagian plafon ruang belajar-mengajar di dalam gedung kampus.
Terpisah, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascagempa bumi M 7,7 yang mengguncang kawasan Flores.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa kehadiran jajaran menteri dan pimpinan lembaga di NTT sejak hari pertama kejadian merupakan bentuk kepedulian serta komitmen pemerintah untuk mendampingi masyarakat terdampak.
"Sejak hari pertama kejadian kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan," ucap Menko PMK.
4 weeks ago | [YT] | 0
View 0 replies
Mimbar Umum TV
Bulog Sumut terima 46.000 ton beras penuhi kebutuhan masyarakat
Medan, 18/8 (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menerima tambahan stok beras sebanyak 46.000 ton dari stok nasional secara bertahap hingga September 2026, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
"Kami menerima tambahan dari stok nasional sekitar 46.000 ton beras secara bertahap sampai September 2026 ini," ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto di Medan, Selasa.
Budi mengatakan, saat ini sekitar 4.000 ton beras telah masuk ke gudang Bulog Sumut dari Jakarta. Selanjutnya, pasokan beras akan menyusul dari sejumlah daerah di antaranya Aceh 15.000 ton, Jawa Timur 14.000 ton, dan Jawa Barat 7.000 ton.
Ia mengatakan penambahan stok tersebut untuk menggantikan beras yang telah dikeluarkan sebagai program bantuan pangan dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke sejumlah mitra.
"Jadi, adanya stok beras tersebut sebagai penguatan stok pangan untuk kebutuhan masyarakat di Sumut," katanya.
Untuk itu, Bulog Sumut memastikan ketersediaan beras SPHP di pasar tetap aman seiring dengan peningkatan penyaluran kepada para mitra.
Selain menjaga ketersediaan pasokan, Bulog Sumut memastikan harga jual beras SPHP tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp13.100 per kilogram.
Karena itu, Bulog Sumut mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena penyaluran beras SPHP terus dilakukan secara bertahap melalui jaringan pengecer resmi.
Pihaknya terus mengelola stok yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan penugasan pemerintah sehingga beras dapat disalurkan melalui berbagai program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1 month ago | [YT] | 0
View 0 replies
Mimbar Umum TV
BANSOS PKH DAN BPNT TRIWULAN III-2026 MULAI DISALURKAN
1 month ago | [YT] | 1
View 0 replies
Mimbar Umum TV
Kemenhut target pemulihan 15 ribu hektare ekosistem kritis tahun ini
Jakarta, 10/8 (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menargetkan upaya pemulihan ekosistem seluas 15.000 hektare kawasan lahan kritis yang terdegradasi selesai pada tahun ini.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut, Satyawan Pudyatmoko kepada ANTARA di Taman Wisata Alam Angke, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pemulihan tersebut mencakup perbaikan vegetasi mangrove, mineral gambut, hutan, hingga pemulihan lahan hutan bekas perambahan, dengan fokus terbesar berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.
"Kita punya beberapa ekosistem yang terdegradasi. Berarti harus kita kembalikan lagi menjadi hutan, mangrove misalnya. Lalu ada juga ekosistem yang rusak karena adanya perambahan," kata dia.
Dia menjelaskan bahwa target pemulihan ekosistem seluas 15.000 hektare tersebut tersebar di berbagai lokasi yang dikelola oleh 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT) KSDAE di seluruh Indonesia.
Adapun secara spesifik ada sekitar 1,27 juta hektare berada di areal konservasi yang akan di restorasi. Jumlah ini bagian dari total 12,7 juta hektare lahan kritis baik dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan yang akan direstorasi pemerintah sampai dengan 2030.
Khusus untuk kawasan yang mengalami kerusakan akibat perambahan ilegal, kata Satyawan, Kemenhut terlebih dahulu menyelesaikan proses hukum serta penguasaan aset sebelum menyusun rencana aksi pemulihan di lapangan.
Menurut dia, pemulihan ekosistem terbesar tahun ini dialokasikan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo untuk mengembalikan fungsi hutan dari alih fungsi lahan sawit ilegal.
"Yang terbesar ada di daerah Tesso Nilo. Tesso Nilo kan tahu sendiri di sana ada sawit yang harus kita kembalikan menjadi hutan," cetusnya, seraya menekankan bahwa langkah taktis ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memulihkan kawasan hutan kritis serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati secara menyeluruh.
1 month ago | [YT] | 1
View 0 replies
Mimbar Umum TV
Mendagri dan Menteri ATR/BPN teken SEB percepat layanan BPHTB
Jakarta, 10/8 (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) untuk mempercepat dan memberikan kepastian pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
SEB tersebut mengatur mekanisme penerimaan setoran dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dalam rangka pendaftaran tanah serta integrasi data pertanahan dan perpajakan.
"Inti paling utama itu adalah ada koordinasi antara pemda dengan ATR/BPN yang ada di seluruh provinsi, kabupaten, kota dalam rangka mempermudah masyarakat untuk membayar BPHTB," kata Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.
Tito mengatakan pelayanan pertanahan selama ini masih menghadapi sejumlah kendala teknis, antara lain integrasi data yang belum optimal serta kapasitas sumber daya manusia yang belum merata.
Menurut dia, kendala tersebut dapat memperlambat proses pelayanan BPHTB yang kemudian berdampak terhadap pengurusan sertifikat tanah oleh masyarakat.
"Lambatnya proses penerbitan BPHTB berpengaruh juga komplain masyarakat karena nanti akan lama juga pengurusan sertifikatnya," katanya.
Melalui SEB tersebut, Tito meminta bupati dan wali kota menugaskan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berkoordinasi dengan kantor pertanahan di daerah untuk memperkuat integrasi data dan mempercepat pelayanan.
Menurut Mendagri, SEB tersebut memberikan pedoman mengenai langkah teknis yang harus dilakukan pemerintah daerah dan jajaran ATR/BPN di tingkat kabupaten/kota.
Tito berharap integrasi data dan percepatan pelayanan BPHTB dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga menyosialisasikan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 terkait program perumahan rakyat.
Tito meminta pemerintah daerah aktif mengusulkan masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bantuan peningkatan kualitas rumah.
1 month ago | [YT] | 1
View 0 replies
Mimbar Umum TV
Menteri PPN: Hilirisasi sawit harus dibarengi penguatan sektor hulu
Jakarta, 10/8 (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan pengembangan hilirisasi industri kelapa sawit harus dibarengi dengan penguatan ekosistem dari sektor hulu hingga hilir.
"Hilirisasi tidak bisa jalan jika ekosistem tidak berkembang, hilirisasi tidak jalan jika hulu tidak diurus dengan baik" ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, hilirisasi industri sawit tidak akan berjalan optimal apabila pengelolaan sektor hulu tidak dilakukan secara baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan perkebunan, peningkatan produktivitas, hingga pengolahan produk turunan sawit harus berjalan dalam satu ekosistem.
Rachmat Pambudy mengatakan penguatan sektor hulu dan hilir harus dilakukan secara bersamaan agar manfaat industri kelapa sawit dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Perkebunan dan pertanian, lanjutnya, merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, oleh karena itu, kebijakan dan perencanaan pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan dokumen atau program, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Perkebunan dan pertanian adalah bagian dari pembangunan nasional, perencanaan yang baik dilaksanakan saja tidak cukup, harus dirasakan dengan baik" katanya dalam penutupan Sawit Indonesia Expo & Conference (SIEXPO) 2026 di Pekanbaru, Riau.
Terkait hal itu, Rachmat menilai SIEXPO dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan sekaligus menyatukan arah pengembangan industri kelapa sawit nasional.
Dia berharap pengembangan industri sawit ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
"Pastikan produksi kelapa sawit bisa dinikmati semua rakyat Indonesia, dan yang menghasilkan ikut makmur," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong penguatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembenahan tata kelola industri sawit.
Upaya tersebut, tambahnya, juga mencakup pengaturan harga bagi pekebun yang bermitra dan peningkatan sertifikasi.
Dia menyebut sekitar 20 persen perkebunan sawit Indonesia berada di Riau. Dengan proporsi tersebut, Riau juga memperoleh sekitar 20 persen dari dana yang dikucurkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), termasuk untuk program beasiswa sawit.
Syahrial juga mengapresiasi penyelenggaraan SIEXPO yang dinilai konsisten dan menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun yang mana pada 2026, jumlah pengunjung diproyeksikan menembus 10.000 orang .
Ketua Panitia SIEXPO 2026 Qayuum Amri mengatakan penyelenggaraan tahun ini dihadiri 9.488 pengunjung hingga Sabtu (8/8) dan diharapkan menembus lebih dari 10.000 pengunjung sesuai target penyelenggara.
Selain itu juga diikuti 185 peserta pameran dari dalam dan luar negeri, di antaranya Singapura, China, Turki, Malaysia.
"Artinya SIEXPO telah menjadi magnet industri kelapa sawit nasional dan internasional" katanya.
Qayuum berharap penyelenggaraan SIEXPO dapat terus berlangsung setiap tahun dengan dukungan pemerintah dan masyarakat karena keberlanjutan kegiatan tersebut penting untuk memperkuat posisi Riau sebagai salah satu barometer industri kelapa sawit nasional maupun internasional.
1 month ago (edited) | [YT] | 1
View 0 replies
Load more