GenPI co

Jokowi Tak Persoalkan Wacana Pemakzulan Gibran: Silakan Ikuti Mekanisme Demokrasi

Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) tak mempersoalkan wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dan mempersilakan pihak yang ingin mendorong langkah tersebut mengikuti mekanisme demokrasi dan aturan hukum yang berlaku.

“Di negara kita ada mekanisme demokrasi yang harus dilalui. Jadi, ya, silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia, yang sesuai dengan konstitusi, yang sesuai dengan aturan hukum yang ada,” kata Jokowi, dikutip dari akun Instagram @surakartakita, Kamis (8/10).

Wacana pemakzulan tersebut muncul setelah pihak yang mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran menyatakan akan membawa persoalan itu ke DPR.

Mereka disebut ingin mendorong proses impeachment atau pemakzulan terhadap Gibran. Hal ini setelah MK menyatakan tidak menemukan ijazah atau dokumen kelulusan Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan jenjang SMA atau sederajat.

Jokowi mengatakan tidak mempermasalahkan jika proses itu ditempuh melalui jalur dan mekanisme yang tersedia.

“Saya kira itu. Enggak ada masalah,” ujar Jokowi.

Jokowi juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan Gibran tidak dapat kembali maju dalam Pilpres maupun Pilkada 2029, kecuali memiliki Paket C.

Selengkapnya:
www.genpi.co/berita/290272/jokowi-tak-persoalkan-w…

1 day ago | [YT] | 26

GenPI co

Polemik Ijazah SMA Gibran Menguntungkan Prabowo, Karena Terbebas Beban di 2029

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menyebut Prabowo Subianto yang paling diuntungkan dalam polemik ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pria yang akrab disapa Hensa itu mengatakan dampak putusan MK terkait ijazah SMA Gibran, membuat eks Wali Kota Surakarta itu kesulitan maju di Pilpres 2029.

“Dia akan kesulitan maju di 2029 dan yang paling diuntungkan dalam isu ijazah ini adalah Pak Prabowo,” katanya, dikutip dari Youtube pribadinya, Kamis (8/10).

Gibran Hensa menyebut Prabowo Subianto akan terbesar dari beban harus bersama Gibran lagi di Pilpres 2029.

“Prabowo terbebas dari beban. Sebab, dengan adanya putusan MK, membuat Gibran tidak bisa maju,” tuturnya.

Gibran Harus Dihentikan Namun, segalanya masih mungkin terjadi ke depannya. Hensa mengungkapkan Gibran masih bisa maju, jika ada aturan baru dari otoritas terkait.

“Gibran tidak bisa maju, kecuali ada aturan baru yang memperbolehkannya maju.,” tutur Hensa.

Hensa menyebut kemungkinan besar keluarga Jokowi akan mengajukan Kaesang Pangarep untuk menggantikan Gibran di kancang politik nasional.

Selengkapnya:
www.genpi.co/polhukam/290240/polemik-ijazah-sma-gi…

1 day ago | [YT] | 20

GenPI co

Ahli Hukum Sebut Putusan MK Soal Ijazah Bisa Matikan Peluang Gibran di Pilpres 2029

Ahli Hukum Tata Negara UGM Prof Zainal Arifin Mochtar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan keabsahan syarat pendidikan ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa mematikan peluangnya pada Pilpres 2029.

Dalam podcast U Change Indonesia, Zainal menyoroti pertimbangan hukum MK yang menurutnya menyatakan persoalan terkait bukti pendidikan Gibran memang memiliki persoalan.

Dalam gugatan ini, meski para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukannya ke MK.

Menurut Zainal, implikasi paling besar dari putusan tersebut adalah masa depan politik Gibran pada Pilpres 2029.

"Satu implikasi yang pasti adalah artinya Gibran praktis tidak mungkin bisa mendaftarkan diri untuk Pemilu 2029," kata Zainal, dikutip Rabu (7/10).

Zainal bahkan menyebut posisi Gibran untuk maju kembali pada Pemilu 2029 seolah sudah terkunci apabila persoalan ijazah tersebut tidak dapat dibuktikan.

"Sudah terkunci, itu, karena dia tidak punya ijazah SMA kecuali dia bisa segera menunjukkan ijazah SMA-nya," beber dia.

Dia kemudian menyebut kemungkinan lain, yakni apabila Gibran mengambil Paket C untuk memperoleh ijazah setara SMA.

Selengkapnya:
www.genpi.co/polhukam/290152/ahli-hukum-sebut-putu…

2 days ago | [YT] | 3

GenPI co

3 Fakta Pengakuan Gibran soal Ijazah: Tak Mungkin Kuliah Jika Tak Lulus SMA

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah apabila tidak memiliki ijazah setara atau lulus SMA.

Hal ini diungkapkannya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara yang berkaitan dengan ijazahnya. Berikut 3 Fakta Pengakuan Gibran Setelah Putusan MK.

1. Gibran Sebut Tak Mungkin Kuliah Jika Tak Lulus SMA

Gibran menegaskan dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, apabila tidak memiliki ijazah setara SMA.

Pernyataan itu disampaikan ketika wartawan menanyakan putusan MK yang berkaitan dengan dokumen pendidikan dan penyetaraan ijazahnya.

"Ya, kalau saya tidak lulus SMA, kan, saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya, kan, kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran.

2. Gibran Mengaku Menempuh Pendidikan S1 Di Singapura

Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyebut dirinya telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S1 di Singapura.

Selengkapnya:
www.genpi.co/polhukam/290189/3-fakta-pengakuan-gib…

2 days ago | [YT] | 13

GenPI co

Bobby Nasution ke Gerindra, Disebut Jadi Pelajaran PSI untuk Bangun Daya Tawar

Peneliti senior Citra Institute Efriza menyebut keputusan Bobby Nasution memilih berlabuh ke Gerindra, menjadi pelajaran bagi PSI.

Efriza mengatakan langkah Bobby tersebut, menunjukkan ketika orang mengejar jabatan politik, yang dibutuhkan adalah kendaraan yang kuat.

“Ketika mengejar jabatan, dia butuh kendaran yang kuat. PSI harus membacanya sebagai evaluasi,” katanya, Senin (5/10).

Dia menilai partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu harus membangun daya tawar, melalui struktur organisasi, hingga program yang konkret.

Efriza mengingatkan supaya PSI membuktikan diri di Pemilu 2029, tidak sekadar sebagai kendaraan politik keluarga Jokowi.

“Jika terlalu melekat dengan keluarga Jokowi, akan menimbulkan pertanyaan, ini partai politik atau partai keluarga,” ujarnya.

Dia mengungkapkan masuknya Jokowi ke struktur PSI, berpeluang memperkuat persepsi tersebut. Kemudian, ada Kaesang Pangarep yang menjadi ketua umum.

“Jokowi masuk, Kaesang juga ada di sana. Kemudian, semua keluarga gabung. PSI makin identik keluarga Jokowi,” tuturnya.

Selengkapnya:
www.genpi.co/polhukam/290089/bobby-nasution-ke-ger…

3 days ago | [YT] | 9

GenPI co

Akbar Faizal soal MK Tolak Gugatan Ijazah SMA Gibran: Kebohongan Sudah Terungkap

Politikus senior Akbar Faizal menyatakan kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Sebagaimana diketahui, MK menolak gugatan syarat pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka saat maju cawapres di Pilpres 2024.

Hakim MK beralasan pihak Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing mengajukan gugatan.

Namun, hakim MK juga menegaskan tidak menemukan bukti Gibran mempunyai dokumen setara ijazah pendidikan SMA.

“Terima kasih hakim MK, meski kami kecewa putusan kalian, bangsa ini akhirnya tahu dia (Gibran) berbohong,” katanya, dikutip dari akun X pribadinya, Rabu (7/10).

Akbar Faizal menyebut Wapres Gibran sudah berbohong punya ijazah SMA sebagai syarat pencalonan menjadi cawapres.

“Kepada anak-anak bangsa, catat hari ini sebagai hari pembuktian. Kebohongan yang sempurna sekalipun, akan terbongkar pada saatnya,” ujarnya.

Sementara itu, politikus PDIP Guntur Romli menyebut MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Wapres Gibran punya ijazah, sertifikat, diploma untuk bukti tamat SMA.

Dia mengunggah potongan video hakim MK Arsul Sani saat membacakan pertimbangan dalam sidang Selasa (6/10) malam.

“Putusan MK sesuai prediksi Prof Mahfud MD,” ucap Guntur Romli dalam akun X pribadinya. (*)

Selengkapnya:
www.genpi.co/polhukam/290125/akbar-faizal-soal-mk-…

3 days ago | [YT] | 5

GenPI co

Guntur Romli Sebut Sidang Ijazah Gibran di MK Bongkar Kebohongan, Jokowi Disentil

Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyebut sidang sengketa syarat ijazah SMA Gibran dalam Pilpres 2024 di MK, membongkar kebohongan.

Dia menyinggung nama Jokowi. Guntur Romli mengatakan tak sedikit pendukung fanatik Gibran maupun Jokowi yang mempertanyakan alasan ijazah itu baru dipermasalahkan sekarang.

“Pertanyaan itu, justru membongkar begitu rapatnya dokumen tersebut dikunci. Faktanya, ada dua gembok,” katanya, dikutip dari akun X pribadinya, Senin (5/10).

Dia mengungkapkan gembok pertama dipasang KPU yang menetapkan dokumen capres dan cawapres adalah informasi rahasia.

“Desakan publik memaksa KPU membatalkannya pada 16 September 2025, tetapi masih ada gembok kedua,” ujarnya.

Guntur Romli menjelaskan gembok kedua adalah Kemendikdasmen menetapkan surat pernyataan pendidikan Gibran, sebagai informasi yang dikecualikan.

“KIP (Komisi Infrmasi Pusat) membatalkan penetapan itu dan menyatakan surat kesetaraan pendidikan Gibran adalah informasi terbuka,” tuturnya.

Dia menyebut yang terungkap adalah hanya surat keterangan penyetaraan SMK tahun 2019 atas pendidikan grade 12 di UTS Insearch Sydney.

Selengkapnya:
www.genpi.co/polhukam/289983/guntur-romli-sebut-si…

4 days ago | [YT] | 15

GenPI co

Prabowo Disebut Kecanduan Reshuffle Kabinet, Lukas Luwarso: Bisa 18 Kali hingga 2029

Jurnalis senior Lukas Luwarso melontarkan kritik keras terhadap kebiasaan Presiden Prabowo merombak atau disebut kecanduan reshuffle kabinet, ini bisa terjadi 18 kali hingga 2029 mendatang.

Dia menilai reshuffle kabinet yang berulang dalam waktu singkat bukan sekadar evaluasi kinerja, melainkan memperlihatkan persoalan dalam pengelolaan pemerintahan.

Dalam podcast Abraham Samad SPEAK UP, Lukas menyebut Prabowo seolah memiliki dua kebiasaan, yakni gemar berpidato dan melakukan reshuffle.

Tokoh Dekat Jokowi Menurutnya, frekuensi perombakan kabinet yang tinggi justru menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan presiden dalam memilih orang-orang yang mengisi jabatan pemerintahan.

“Kayaknya Presiden Prabowo ini kecanduan. Ada dua kecanduan. Pertama, kecanduan omon-omon pidato dan kedua kecanduan reshuffle,” kata Lukas dalam podcast tersebut, dikutip Senin (5/10).

Lukas menyebut dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, Prabowo telah melakukan tujuh kali reshuffle kabinet. Jika pola tersebut terus berlanjut, dia memperkirakan jumlah perombakan bisa mencapai 17 hingga 18 kali sampai 2029.

Dia membandingkan frekuensi itu dengan pemerintahan sebelumnya.

Selengkapnya:
www.genpi.co/polhukam/290005/prabowo-disebut-kecan…

4 days ago | [YT] | 3

GenPI co

Jokowi Gabung PSI, Peta Politik Pemilu 2029 Mulai Bergerak

Langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung sebagai anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat dibaca sebagai sinyal dinamika menuju Pemilu 2029 mulai bergerak lebih awal.

Dalam podcast bersama Helmy Yahya, pengamat politik Hendri Satrio menyoroti momen Jokowi menyampaikan keanggotaannya di PSI saat berada di Bandung, Jawa Barat.

Dia menilai pernyataan tersebut membuat para tokoh dan partai politik perlu mulai memperhitungkan posisi Jokowi dalam persaingan politik mendatang.

Hendri menyebut langkah Jokowi itu seolah memajukan awal kompetisi politik jelang Pilpres 2029.

Jika sebelumnya perhatian publik diperkirakan baru mengarah serius pada 2027 atau 2028, menurutnya, deklarasi tersebut membuat peta politik 2029 mulai dibicarakan sejak sekarang.

“Semua orang mau enggak mau harus bersiap-siap,” kata Hendri, dikutip Sabtu (3/10).

Dia juga menilai Jokowi memiliki pengalaman berinteraksi dengan berbagai kekuatan politik nasional.

Pengalaman itu, menurut Hendri, membuat langkah Jokowi di PSI tidak bisa dilihat semata-mata sebagai aktivitas keanggotaan partai.

Selengkapnya:
www.genpi.co/polhukam/289913/jokowi-gabung-psi-pet…

5 days ago | [YT] | 12

GenPI co

Hendri Satrio Bahas Peluang Gibran di Pilpres 2029, Soroti Peran Jokowi

Pengamat politik Hendri Satrio membahas peluang Gibran Rakabuming Raka kembali maju dalam Pilpres 2029 dengan mengandalkan peran Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Hendri menilai apabila persoalan hukum yang sedang menjadi sorotan terhadap Gibran selesai, peluangnya untuk kembali masuk dalam kontestasi politik masih perlu diperhitungkan.

Hal itu dibahas Hendri bersama Helmy Yahya dalam podcast Helmy Yahya Bicara.

Dalam percakapan tersebut, Helmy dan Hendri menyinggung kemungkinan Gibran menjadi calon wakil presiden pada 2029, termasuk peran Jokowi dalam menentukan arah politik putranya.

Hendri berpandangan, jika Gibran kembali maju dan persoalan hukumnya telah selesai, Jokowi kemungkinan akan menjadi salah satu tokoh yang mendorong langkah politik tersebut.

Dia menilai pengaruh Jokowi tidak dapat dilepaskan dari perjalanan politik Gibran, terutama setelah keduanya menjadi bagian dari pasangan pemenang Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto.

“Selama Jokowi ada di belakangnya, jangan melihat Gibrannya, lihat Jokowinya,” kata Hendri, dikutip Sabtu (3/10).

Menurut Hendri, Jokowi memiliki pengalaman panjang berhadapan dengan berbagai partai dan tokoh politik.

Selengkapnya:
www.genpi.co/polhukam/289942/hendri-satrio-bahas-p…

5 days ago | [YT] | 2