ARNet TV

Desak ​Pembatalan Kesepakatan DPR dan Botok, Parlemen Bayangan Serukan ‘Jihad Politik’ Nasional Kawal RUU Perampasan Aset

Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia, Heru Subagia, memberikan tanggapan tajam terkait kesepakatan antara DPR RI dan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang diwakili oleh Mas Botok.

Heru mendesak agar kesepakatan tersebut dibatalkan atau setidaknya dikaji ulang secara terbuka.

​Menurut Heru, meskipun tekad dan keberanian aksi masyarakat Pati patut diapresiasi karena berhasil menembus barikade dan diterima langsung oleh jajaran pimpinan DPR, kesepakatan yang dihasilkan berpotensi membatasi skala perjuangan rakyat yang lebih luas.

​"Keberhasilan tersebut jangan sampai berhenti pada sebuah kesepakatan yang justru membatasi perjuangan masyarakat. Saya mengusulkan agar kesepakatan antara DPR dan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditinjau kembali secara menyeluruh. Bila ditemukan hal yang tidak sesuai dengan tuntutan awal dan kepentingan masyarakat luas, maka kesepakatan tersebut patut dibatalkan," tegas Heru Subagia dalam keterangannya kepada fajar.co.id, Minggu (30/8/2026).

​Heru menyerukan agar perjuangan ini tidak diposisikan sekadar sebagai keputusan satu kelompok atau satu daerah belaka, melainkan ditransformasikan menjadi gerakan aspirasi berskala nasional.

​Seruan 'Jihad Politik' Damai dan Konstitusional

​Guna menyikapi dinamika tersebut, Heru menyuarakan seruan "jihad politik" nasional. Ia menekankan bahwa istilah tersebut merujuk pada perjuangan konstitusional yang damai, terstruktur, dan bebas dari tindakan anarkis

​"Seruan yang saya maksud adalah 'jihad politik' dalam arti perjuangan konstitusional dan damai—perjuangan melalui suara rakyat, demonstrasi tertib, advokasi, pendidikan publik, serta tekanan politik yang sah untuk mendorong perubahan," ujar Heru.

​Ia mengimbau Mas Botok beserta elemen Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk kembali duduk bersama dengan elemen mahasiswa, aktivis, dan masyarakat dari seluruh Indonesia guna mengevaluasi serta merumuskan langkah taktis ke depan.

​Dua Agenda Utama: RUU Perampasan Aset dan Hukuman Maksimal Koruptor

​Dalam aksi massa atau penggalangan kekuatan rakyat mendatang, Heru menekankan dua poin agenda besar yang mendesak untuk didorong menjadi kebijakan nasional:

1) ​Pengesahan UU perampasan aset. Memastikan hadirnya instrumen hukum yang kuat dan sah untuk menyita serta mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara.

2) ​Hukuman maksimal bagi koruptor. Membuka ruang pembicaraan secara serius dan terbuka dalam proses legislasi terkait penerapan sanksi terberat, termasuk wacana hukuman mati bagi koruptor sesuai batas-batas konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku.

​"Rapatkan barisan, satukan tujuan, dan kawal agenda pemberantasan korupsi! Perubahan fundamental tidak lahir dari kemarahan semata, tetapi dari persatuan, keberanian, organisasi, argumentasi, dan gerakan konstitusional yang konsisten. Suara rakyat harus dikawal sampai menjadi kebijakan," pungkas Heru. (elva/fajar)

1 day ago | [YT] | 0

ARNet TV

Heru Cirebon Desak Aliansi Masyarakat Pati Bersama Batalkan Kesepakatan dengan DPR:

Dorong Gerakan Nasional Sahkan UU Perampasan Aset dan Hukuman Mati Korupto Dipercepat dan Melibatkan Khalayak Ramai

JAKARTA, 30 AGUSTUS 2026 – Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia, Heru Subagia (Heru Cirebon), menyampaikan catatan kritis sekaligus seruan mendesak kepada Mas Botok selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersama.

Heru meminta aliansi tersebut segera membatalkan dan membubarkan kesepakatan yang baru saja dicapai dengan pimpinan DPR RI guna beralih ke konsolidasi gerakan yang lebih besar di tingkat nasional.Meskipun mengapresiasi keberhasilan aliansi dalam menembus barikade dan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR, Heru menilai isi kesepakatan tersebut masih belum menyentuh substansi perubahan fundamental yang dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini.

"Saya meminta Mas Botok dan teman-teman aliansi untuk mengevaluasi total dan menyatakan keberatan atas hasil perumusan dengan DPR. Kesepakatan tersebut harus dibubarkan. Kita perlu duduk bersama kembali untuk merancang gerakan kolektif yang jauh lebih dahsyat, terorganisasi, dan melibatkan seluruh elemen bangsa," ujar Heru Cirebon dalam keterangannya.

Heru menegaskan bahwa perjuangan melawan korupsi tidak boleh terjebak pada kompromi lokal atau agenda yang setengah-setengah. Parlemen Bayangan Indonesia mendesak adanya penguatan barisan nasional yang melibatkan aktivis, mahasiswa, dan seluruh komponen masyarakat untuk membawa dua agenda mutlak ke DPR:

Pengesahan Segera UU Perampasan Aset Koruptor untuk memiskinkan pelaku kejahatan keuangan negara.Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor, sebuah poin krusial yang dinilai luput atau sengaja dilewatkan dalam kesepakatan sebelumnya dengan DPR.

Heru menyerukan agar seluruh elemen melakukan aksi damai konstitusional secara massal tanpa anarkisme guna mengawal perubahan radikal pada tatanan pemerintahan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif."Ini adalah panggilan jihad politik nasional.

Kita harus merapatkan barisan dengan keikhlasan demi mewujudkan keadilan hukum yang sejati di Indonesia," pungkasnya.


CATATAN KRITIS PARLEMEN BAYANGAN INDONESIA: EVALUASI TOTAL KESEPAKATAN DPR!

📢 Heru Cirebon (Penggagas Parlemen Bayangan) menyerukan:

Apresiasi Keberanian: Salut atas keberhasilan Aliansi Masyarakat Pati Bersama (Mas Botok) yang sukses menembus dan diterima pimpinan DPR RI.Batalkan Kesepakatan: Mendesak Mas Botok untuk segera mengevaluasi, menyatakan keberatan, dan MEMBUBARKAN kesepakatan yang telah dibuat dengan DPR karena dinilai belum maksimal.

🔥 SAATNYA KONSOLIDASI NASIONAL – 2 AGENDA MUTLAK:Sahkan UU Perampasan Aset! (Sita habis harta koruptor tanpa pandang bulu).Hukuman Mati bagi Koruptor! (Agenda wajib yang luput dari kesepakatan kemarin).

💪 Seruan Aksi Bersama:Mengajak seluruh aktivis, mahasiswa, dan rakyat Indonesia bersatu.Bergerak kembali menduduki DPR lewat cara-cara DAMAI & NON-ANARKIS

.Merancang perubahan fundamental dan radikal di tatanan legislatif serta eksekutif.“Rapatkan barisan, satukan tujuan dengan keikhlasan demi Indonesia bersih dari korupsi!”

🇮🇩#PerampasanAset #HukumMatiKoruptor #ParlemenBayangan #GerakanMahasiswa #AktivisIndonesia #SuaraRakyatJika

1 day ago | [YT] | 0

ARNet TV

Sumber: FAJAR share.google/Nao1q1Jc4vmrPRRMg
Jokowi Sebenarnya Nahan ketawa juga lihat celotehan Budi Arie yang akhirnya dicibir dan dihakimi Nitizen

2 days ago | [YT] | 2

ARNet TV

Heru Subagia Soroti Sikap KDM Dukung Aksi Botok di DPR: Jangan Berhenti di Pencitraan

POJOKJABAR.com – Penggagas Presidium Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, melontarkan kritik terhadap sikap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menyatakan dukungan terhadap gerakan aktivis Botok bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dalam dinamika aksi politik di DPR RI, 27 Agustus 2026.


Heru menilai dukungan tersebut semestinya diikuti dengan langkah nyata, khususnya dalam pemberantasan korupsi di Jawa Barat. Ia mempertanyakan komitmen KDM terhadap persoalan korupsi kelas kakap yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya.

Menurut Heru, sekitar dua pekan lalu dirinya telah menyampaikan tantangan kepada KDM agar pemerintah daerah berani membuat terobosan dalam pemberantasan korupsi, termasuk melalui gagasan sayembara bagi masyarakat yang mampu membantu mengungkap keberadaan koruptor kelas kakap di Jawa Barat.

Namun, hingga kini, Heru mengaku belum mendapatkan respons atas tantangan tersebut.
Sebelum KDM berbicara tentang pemberantasan korupsi, aset koruptor maupun hukuman mati, seharusnya menjawab terlebih dahulu secara jujur dan bertanggung jawab tantangan yang saya sampaikan terkait pemberantasan koruptor kelas kakap di Jawa Barat,” kata Heru.

Heru menyebut sikap tersebut menjadi kontradiktif ketika KDM lantang berbicara mengenai pemberantasan korupsi di tingkat nasional, tetapi dinilai belum menunjukkan keberanian yang sama untuk menangani persoalan serupa di Jawa Barat.

Ia juga menyinggung posisi politik KDM yang belakangan disebut memiliki elektabilitas tinggi dalam berbagai wacana politik nasional. Menurut Heru, popularitas dan elektabilitas seharusnya dibarengi dengan keberanian mengambil tindakan konkret.

“Jangan hanya berbicara mengenai perampasan aset koruptor dan hukuman mati. Kalau memang serius, buktikan terlebih dahulu di Jawa Barat,” ujarnya.

Heru juga mengkritik dukungan KDM terhadap Botok dan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Ia menilai gerakan masyarakat sipil tersebut memiliki posisi yang lebih tulus karena membawa isu pemberantasan korupsi secara langsung.

Meski mengakui gerakan tersebut memiliki keterbatasan dari sisi skala dan representasi, Heru menilai keberanian masyarakat sipil dalam menyuarakan pemberantasan korupsi tetap patut diapresiasi.

“Gerakan Botok dan teman-teman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menurut saya lebih terhormat karena mereka bergerak sebagai masyarakat sipil. Jangan sampai isu tersebut justru digunakan hanya untuk mencari simpati politik,” katanya.

Lebih lanjut, Heru menilai KDM harus kembali fokus menjalankan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia meminta isu pemberantasan korupsi tidak sebatas menjadi pernyataan politik, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan yang dapat diukur.

Heru bahkan menilai sikap KDM dalam menyikapi isu korupsi masih belum konsisten antara pernyataan di tingkat nasional dengan tindakan di daerah.

“Jangan sampai isu pemberantasan korupsi hanya menjadi pencitraan. Kalau memang berani, tunjukkan dengan tindakan nyata dan buktikan Jawa Barat serius memberantas korupsi kelas kakap,” tegas Heru.

Ia berharap KDM tidak hanya memberikan dukungan secara verbal terhadap gerakan antikorupsi, tetapi juga berani membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengungkap kasus-kasus korupsi di Jawa Barat.

Bagi Heru, keberanian mengambil langkah konkret dinilai jauh lebih penting dibandingkan sekadar membangun citra politik melalui isu pemberantasan korupsi.***

2 days ago | [YT] | 5

ARNet TV

Heru Subagia Soroti Sikap KDM Dukung Aksi Botok di DPR: Jangan Berhenti di Pencitraan

POJOKJABAR.com – Penggagas Presidium Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, melontarkan kritik terhadap sikap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menyatakan dukungan terhadap gerakan aktivis Botok bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dalam dinamika aksi politik di DPR RI, 27 Agustus 2026.


Heru menilai dukungan tersebut semestinya diikuti dengan langkah nyata, khususnya dalam pemberantasan korupsi di Jawa Barat. Ia mempertanyakan komitmen KDM terhadap persoalan korupsi kelas kakap yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya.

Menurut Heru, sekitar dua pekan lalu dirinya telah menyampaikan tantangan kepada KDM agar pemerintah daerah berani membuat terobosan dalam pemberantasan korupsi, termasuk melalui gagasan sayembara bagi masyarakat yang mampu membantu mengungkap keberadaan koruptor kelas kakap di Jawa Barat.

Namun, hingga kini, Heru mengaku belum mendapatkan respons atas tantangan tersebut.
Sebelum KDM berbicara tentang pemberantasan korupsi, aset koruptor maupun hukuman mati, seharusnya menjawab terlebih dahulu secara jujur dan bertanggung jawab tantangan yang saya sampaikan terkait pemberantasan koruptor kelas kakap di Jawa Barat,” kata Heru.

Heru menyebut sikap tersebut menjadi kontradiktif ketika KDM lantang berbicara mengenai pemberantasan korupsi di tingkat nasional, tetapi dinilai belum menunjukkan keberanian yang sama untuk menangani persoalan serupa di Jawa Barat.

Ia juga menyinggung posisi politik KDM yang belakangan disebut memiliki elektabilitas tinggi dalam berbagai wacana politik nasional. Menurut Heru, popularitas dan elektabilitas seharusnya dibarengi dengan keberanian mengambil tindakan konkret.

“Jangan hanya berbicara mengenai perampasan aset koruptor dan hukuman mati. Kalau memang serius, buktikan terlebih dahulu di Jawa Barat,” ujarnya.

Heru juga mengkritik dukungan KDM terhadap Botok dan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Ia menilai gerakan masyarakat sipil tersebut memiliki posisi yang lebih tulus karena membawa isu pemberantasan korupsi secara langsung.

Meski mengakui gerakan tersebut memiliki keterbatasan dari sisi skala dan representasi, Heru menilai keberanian masyarakat sipil dalam menyuarakan pemberantasan korupsi tetap patut diapresiasi.

“Gerakan Botok dan teman-teman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menurut saya lebih terhormat karena mereka bergerak sebagai masyarakat sipil. Jangan sampai isu tersebut justru digunakan hanya untuk mencari simpati politik,” katanya.

Lebih lanjut, Heru menilai KDM harus kembali fokus menjalankan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia meminta isu pemberantasan korupsi tidak sebatas menjadi pernyataan politik, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan yang dapat diukur.

Heru bahkan menilai sikap KDM dalam menyikapi isu korupsi masih belum konsisten antara pernyataan di tingkat nasional dengan tindakan di daerah.

“Jangan sampai isu pemberantasan korupsi hanya menjadi pencitraan. Kalau memang berani, tunjukkan dengan tindakan nyata dan buktikan Jawa Barat serius memberantas korupsi kelas kakap,” tegas Heru.

Ia berharap KDM tidak hanya memberikan dukungan secara verbal terhadap gerakan antikorupsi, tetapi juga berani membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengungkap kasus-kasus korupsi di Jawa Barat.

Bagi Heru, keberanian mengambil langkah konkret dinilai jauh lebih penting dibandingkan sekadar membangun citra politik melalui isu pemberantasan korupsi.***

2 days ago | [YT] | 5

ARNet TV

MAS Botok mau Ikutan ngak ...

Kesepakatan AMPB dan DPR Dinilai Blunder, Heru Subagia: Bakal Ada Gelombang Demo Lebih Besar!
fajar.co.id/2026/08/28/kesepakatan-ampb-dan-dpr-di…

3 days ago | [YT] | 0

ARNet TV

Botok dan AMPB dinilai Gagal Wakili Rakyat Indonesia, Kesepakatan Perjanjian Tak Bermaterai Hingga Keterwakilannya dan Kedaulatannya Tak Penuh

Ditulis:
HERU SUBAGIA
Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti

Menarik sekali untuk Mengomentari dan Mengkritisi Apa yang dilakukan Botok dan teman-teman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kemarin di depan gedung DPR RI, 27 Agustus 2026.

Intinya kita mengakui dan mengapresiasi Apa yang dilakukan AMPB dan kawan-kawan gerakan sudah berhasil menembus parlemen dan diterima dan juga diikutsertakan dalam sebuah rapat paripurna di gedung parlemen .

Dan tentunya disepakati beberapa politik yang penting bagaimana itu perampasan aset dan hukuman di bagi koruptor menjadi anak peristiwa yang ditetapkan dan pada akhirnya disetujui kedua belah pihak dan relawan lainnya dan juga DPR yang diwakili DASCO dan lain-lain.

Awalnya Benar

Hal yang perlu dicermati bahwa secara spesifik atau khusus Apa yang diperjuangkan apa yang ditemukan dan diperbuat untuk dan teman-teman aktivis lainnya sudah benar dan fokus tentunya menyuarakan dua agenda itu utama Parampasan aset dan hukuman mati untuk koruptor.

Sasarannya dan tujuannya sudah tepat langsung bisa diterima oleh anggota DPR dan juga komisi tiga tentunya yang membidangi masalah khusus seperti isu perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor.

Hal yang cukup menarik adalah diterimanya kedua belah pihak usulan untuk menyepakati agenda pernapasan aset dan juga untuk membuat koruptor akan disahkan terakhir atau maksimal tanggal 15 Desember 2026 nanti.

Keputusan Lokal

Tapi ada beberapa hal yang memungkinkan ruangan-ruangan khusus atau wacana agenda politik yang akan bergerak dalam tinggal waktu yang menurut Saya meresahkan dan menjadi blunder.

Sekarang Agustus akhir Agustus kemudian harus menunggu agenda tuntutannya disahkan di Bulan Desember. Artinya3-4 Bulan harus menunggu. Limit menunggu yang ditentukan cukup lama dan bisa menjadi ketidakpastian politik.

Perhatian di atas yang menurut Saya pada akhirnya melahirkan berbagai perspektif pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus tantangan buat gerakan-gerakan selanjutnya.

Rugi Besar

Betul banyak kekecewaan yang melingkari sebuah peristiwa kemarin demo DPR RI dengan kebutuhan perampasan dan koruptor lewat koruptor sebuah wacana besar gagasan besar dan tentunya mewakili semua elemen masyarakat dan kuterwakilinya.

Namun faktanya di situ hanya didominasi atau keterwakilannya secara umum oleh masyarakat Pati yang menamakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) .

Eskalasi Lokal

Dengan demikian yang diharapkan menjadi sebuah episentrum gempa dahsyat terutama masalah korupsi koruptor dan hukuman mati pada akhirnya hanya masuk dalam sebuah ruangan atau ketetapan sempit di mana terjadi dialog dia netral dialog bilateral AMPB dan DPR.

Sebuah peristiwa yang menurut Saya memperhatikan sebuah perjuangan dengan isu sangat besar sangat disayangkan pula bahwa pada akhirnya apa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bersatu ini hanya bergerak sendirian .

Mereka hanya mem-daftar dirinya dalam komunitas atau gerakan terbatas dan tentunya menimbulkan sebuah dampak-dampak dan target-targetnya tidak melampaui daripada keluarga masyarakat Indonesia.

Bukan Perjuangan Sendiri

Menurut Saya sebuah pembelajaran sebuah gerakan yang harusnya memang mau tidak mau tidak bersifat egosentris tetapi komunal perjuangan besar harus ditopang dan didasari realitas peristiwa berbagai kepentingan dan juga gerakan dan tidak hanya kepentingan kecil yang menyundul kepentingan nasional .

Pada akhirnya perwakilan mereka tidak mewakili dengan hasil-hasil dan kesepakatan yang sudah dibuat bersama dengan DPR bersifat parsial bukan komprehensif.

Protes OJOL

Tentunya kritik beberapa masyarakat yang hadir dan juga berpartisipasi termasuk kelompok-kelompok dukungan ormas atau komunitas OJOl melimpahlah kekecewaan apa yang dilakukan dan diputuskan sepihak boleh AMPB.

Menyambung pernyataan saya dari awal bahwa isu perampasan aset dan juga hukuman mati sudah menjadi sebuah milik masyarakat umum dan terutama masyarakat OJOL dan lainnya .

Contoh pelampiasan kekecewaan OJOL ini ada sebuah pikiran konstruktif juga yang menyayangkan bagaimana sikap AMPB di ini terlalu cepat menerima surat keputusan kemudian juga terlalu cepat untuk menarik diri langsung pulang ke daerah Pati Jateng.

Mewakili Sempit

Geruduk DPR RI oleh AMPB diproyeksikan akan menjadi sebuah politik atau proyeksi politik nasional yang sangat besar dan tentunya pada akhirnya masyarakat umum dan terutama aktivis menyaksikan atau menimpa keraguan .

Aksi dan panggung politik AMPB lebih pada kerja-kerja politik praktis dan pada akhirnya mereka kecewa dan bahkan menyatakan sebuah kritik sinis drama-drama Aliansi Masyarakat pati Bersatu Bersatu ini harus tunduk dan kalah dengan sebuah negosiasi yang tergesa dan tergoda oleh sebuah proposal dari DPR.

Geger di media-media sosial tidak diimbangi oleh kerja atau aksi perjuangan AMPB. Mereka akhirnya layu dan tunduk kepada kemauan DPR dalam ruang rapat yang ber-AC.

Padahal , masyarakat umum menunggu langkah galak dan girang mereka berjuang menelan dan memperjuangkan pengesahan RUU menjadi UI secepatnya atau bahkan dihari itu juga. Ternyata tidak ada Kegaduhan dan pemberontak, semua berjalan landai Tampa perjuangan heroik Tampa Kompromi.

Geruduk Lebih Terorganisir

Dalam ruangan dinamika politik nasional menyangkut masalah perampasan aset dan juga hukuman mati koruptor Saya yakin bahwa masyarakat, golongan atau aktivis yang lain akan secara simultan dan membentuk sebuah gelombang kedua ketiga keempat yang lebih dahsyat.

Saya meyakini bahwa apa yang dilakukan AMPB tidak merangkum atau mengilhami sebuah ekspektasi yang hanya mewakili kelompoknya dan tentunya tidak bisa mempresentasikan perjuangan masyarakat umum.

Gerakan gelombang berikutnya akan menyusul segera hingga mereka akan melakukan gerakan-gerakan masif , isu lebih besar dan salah satunya itu termasuk di dalamnya DPR dan perampasan aset dan hukuman mati koruptor.

Kedaulatan Akhir

Saya juga berani berspekulasi bahwa apa yang dilakukan oleh AMPB ini akan diambil alih dalam gerakan sangat besar yang lebih agresif , yang lebih dalam dan lebih berani tegas hingga pada akhirnya apa yang tadinya yang menjadi konsensus atau persetujuan bersama AMPB dan DPR ini akan tidak berlaku atau batal.

Gerakan-gerakan dengan tuntutan yang lebih urgen lebih memaksa dan lebih berwibawa dan tentunya lebih mewakili keseluruhan ormas-ormas, gerakan-gerakan atau partisipasi masyarakat umum .

Terakhir Saya yakin gerakan selanjutnya lebih masif, besar dan menyatakan konsensus nasional sebagai gerakan bersama. Gerakan skala yang lebih besar lebih terorganisir mewakili secara keseluruhan masyarakat dan tentunya adalah menjadikan wadah bersama pergerakan.

Urgensi ulang bergerak bersama yang jauh lebih detail dan terperinci khususnya berkaitan dengan persiapan gerakan-gerakan, pencapaian dan juga negosiasi dengan DPR. Sangat ironis jika sebuah kesempatan politik strategis yang mengatasnamakan rakyat dan para Ketua DPR Kontrak Politik tidak dilabeli materai. Ini contoh keteledoran adminstrasi yang dilakukan oleh teman AMBP yang harus dikoreksi.

Kerja Politik rakyat yang jauh lebih mewakili kepentingandan dibarengi kesiapan tehnis dan administrasi tentunya masyarakat Indonesia dan dampaknya akan lebih cepat lebih terasa dan terverifikasi dan mempunyai konsensus kedaulatan rakyat secara utuh dan menyeluruh bukan hanya sebagai bagian gerakan-gerakan kecil yang tentunya secara validasi lemah secara kedaulatan terpinggirkan dan ambyar secara yg pengakuan politik.

3 days ago | [YT] | 2

ARNet TV

JAKARTA, KOMPAS.com - Tempo Data Science merilis survei terbaru terkait kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Hasilnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah berada di angka 37 persen.

Harusnya dan Sepantasnya Prabowo Mundur!!!

Sumber: nasional.kompas.com/read/2026/08/26/16191611/surve….


Membership: kmp.im/plus6
Download aplikasi: kmp.im/app6

4 days ago | [YT] | 4

ARNet TV

PRESIDIUM PARLEMEN BAYANGAN HERU SUBAGIA: “PINTU DPR DIBUKA PAGI-PAGI, 2/3 ANGGOTA DPR WAJIB TEMUI PENDEMO”

JAKARTA — Presidium Parlemen Bayangan, Heru Subagia, mengapresiasi rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada Kamis, 27 Agustus 2026. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bagian dari ekspresi masyarakat sipil yang menuntut perubahan, khususnya terkait perampasan aset hasil korupsi dan hukuman berat bagi koruptor.

Heru menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara. Karena itu, menurutnya, DPR RI tidak semestinya justru menutup diri dari masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi langsung ke gedung parlemen.

“Jangan sampai pintu gerbang DPR justru menjadi titik benturan. Kalau memang DPR adalah rumah rakyat, buka pintunya sejak pagi sebelum massa berkumpul padat,” ujar Heru.

Ia juga meminta agar aksi berlangsung damai, terkoordinasi, dan bermartabat. Menurutnya, pengamanan dan koordinasi yang baik diperlukan agar aksi tidak disusupi provokasi, sabotase, maupun tindakan yang justru merugikan para peserta aksi.

Heru bahkan mendorong pimpinan DPR, para ketua fraksi, dan anggota DPR untuk hadir langsung menemui massa. Ia mengusulkan agar sedikitnya dua pertiga anggota DPR RI hadir dalam dialog dengan perwakilan demonstran.

“Jangan hanya meminta rakyat tertib. Wakil rakyat juga harus berani hadir, mendengar dan menghadapi langsung aspirasi masyarakat. Di situlah fungsi parlemen diuji,” tegasnya.

Menurut Heru, kehadiran anggota DPR dalam jumlah besar dapat menjadi jalan keluar untuk meredam ketegangan dan membuka ruang negosiasi. Ia menyebut pertemuan langsung antara wakil rakyat, aktivis, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk kompromi politik sekaligus komunikasi publik.

“Kalau pintu DPR dibuka, anggota DPR hadir, dan masyarakat diterima untuk berdialog, maka gedung DPR benar-benar menunjukkan dirinya sebagai rumah rakyat. Jangan sampai rakyat datang membawa aspirasi, tetapi yang mereka temui justru pintu yang tertutup,” katanya.

Heru berharap aksi 27 Agustus berlangsung aman dan tidak berubah menjadi kerusuhan. Baginya, persoalan utama bukan sekadar seberapa besar massa yang turun ke jalan, tetapi sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar didengar dan dijawab oleh lembaga yang mereka datangi.

4 days ago | [YT] | 17

ARNet TV

Gelar Profesor Denny Indrayana Dipertaruhkan di Sayembara Ijazah Gibran, Heru: Buktikan Uangnya!

Selfi Sultan - Nasional
Selasa, 25 Agustus 2026 15:28 WITA

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Polemik sayembara untuk menemukan ijazah SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir.

Besarnya nominal hadiah yang disebut telah mencapai Rp3,5 miliar kini turut menjadi perbincangan publik.

Ketua Gerakan Indonesia Pasti, Heru Subagia, menilai persoalan tersebut tidak lagi sekadar menyangkut dokumen pendidikan Gibran. CabangEksekutif

Menurutnya, kredibilitas pihak yang menggulirkan sayembara juga ikut dipertaruhkan, terlebih karena sosok tersebut menyandang gelar profesor.

Heru meminta seluruh pihak yang terlibat dalam polemik tersebut mengedepankan transparansi, terutama mengenai aturan sayembara dan kepastian dana hadiah.

Bukan Sekadar Soal Ijazah Gibran
Heru mengatakan polemik yang berkembang seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai ada atau tidaknya ijazah SMA Gibran.

Menurutnya, publik juga berhak mempertanyakan dasar, mekanisme, serta keseriusan sayembara yang menawarkan hadiah miliaran rupiah tersebut.

"Ini bukan sekadar persoalan ijazah Gibran SMA ada atau tidak. Tetapi sebaliknya justru yang menjadi pertaruhan dari pihak yang membuat kegaduhan pencetus sayembara," ujar Heru kepada fajar.co.id, Selasa (25/8/2026).

Ia menilai persoalan tersebut menjadi lebih serius karena dibawa ke ruang publik oleh seorang akademisi dengan reputasi dan gelar profesor.

"Dan karenanya menyangkut kredibilitas seorang profesor ketika membawa isu tersebut ke ruang publik dengan taruhan miliaran rupiah," tukasnya.

Kredibilitas Gelar Profesor Denny Dipertanyakan

Heru menyebut semakin tinggi gelar akademik seseorang, semakin besar pula ekspektasi masyarakat terhadap sikap dan argumentasi yang disampaikan.

Ia menekankan, gelar profesor tidak seharusnya menjadi alasan bagi publik untuk berhenti mengajukan pertanyaan.

"Semakin tinggi gelar akademik seseorang, semakin tinggi pula ekspektasi publik terhadap konsistensi logika, ketelitian, dan transparansi tindakannya," tegasnya.

"Jangan sampai gelar profesor terdengar megah, tetapi sayembaranya justru terlihat seperti permainan angka yang aturan dan nominalnya terus berubah," sambung Heru.

Baginya, publik tetap memiliki hak untuk meminta penjelasan meskipun pihak yang menggulirkan isu tersebut memiliki latar belakang akademik mumpuni.

Hadiah Rp3,5 Miliar Dipertanyakan

Heru secara khusus menyinggung angka hadiah yang disebut telah mencapai Rp3,5 miliar.

Ia mempertanyakan apakah dana tersebut benar-benar tersedia dan siap diberikan kepada pihak yang nantinya mampu memenuhi seluruh persyaratan sayembara.

"Gelar Profesor untuk Denny Indrayana bukan berarti publik harus berhenti bertanya. Justru semakin tinggi posisi intelektual seseorang, semakin pantas pula publik menuntut pembuktian yang terang," lanjut Heru.

Heru menekankan, persoalan tersebut wajar dipertanyakan apabila nominal hadiah berubah-ubah, masa berlaku sayembara tidak jelas, mekanisme pencairan tidak terang, serta tidak ada bukti kesiapan dana.

"Kalau nominal hadiah tidak konsisten, masa berlaku tidak jelas, mekanisme pembayaran tidak terang, dan bukti kesiapan dana tidak pernah ditunjukkan, maka wajar bila publik mempertanyakan," jelasnya.

Minta Sayembara Tidak Sekadar Jadi Narasi

Heru juga mempertanyakan apakah sayembara tersebut masih layak dilanjutkan dengan kondisi yang ada.

"Masih layakkah sayembara seperti ini diteruskan? Atau jangan menjadikan angka Rp3,5 miliar sebagai hiasan narasi. Rp3,5 miliar itu uang sungguhan," timpalnya.

Menurut Heru, masyarakat membutuhkan bukti konkret, bukan sekadar penyebutan nominal hadiah.

"Karena kalau yang bisa ditunjukkan hanya angka, sementara ketika diminta bukti justru berputar-putar, publik berhak menyebutnya dengan bahasa yang paling sederhana," katanya.

Heru menilai kegaduhan yang muncul akibat sayembara tersebut justru telah berkembang jauh dari tujuan awalnya.

"Kegaduhan dan kericuhan sayembara yang ditimbulkannya tidak sebanding dengan rencana awal sayembara digelar. Harus segera dihentikan dan atau dibredel oleh pihak berwajib. Setidaknya masyarakat memboikot kegiatan sayembara," tegasnya.

Ia kemudian menyinggung kembali tawaran hadiah yang disebut mencapai Rp3,5 miliar bagi siapa pun yang dapat menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran.

"Memberikan hadiah hingga Rp3,5 M bagi siapa saja yang bisa menunjukkan ijazah SMA Gibran atau sederajat ada dan asli," timpalnya.

Minta Bukti Dana dan Aturan Dibuka

Heru mengatakan, sampai saat ini persoalan utama justru berada pada pembuktian kesiapan dana serta aturan sayembara.

Ia menyebut hadiah tersebut belum terlihat secara nyata dan masih sebatas angka yang disampaikan dalam narasi.

"Tapi pada akhirnya hingga saat ini juga validasi dana dan wujud fisik hadiah tersebut fiktif, masih dalam catatan kertas," terangnya.

Karena itu, Heru meminta jika sayembara hendak dilanjutkan, seluruh persyaratan harus dibuat terang dan dapat diverifikasi publik.

"Pesan untuk Denny Indrayana, jika sayembara mau dilanjutkan lagi, perhatikan syarat mutlak yang wajib dipenuhi. Buktikan uangnya. Buktikan aturannya," kuncinya.

(Muhsin/fajar)

5 days ago | [YT] | 2