ARNet TV

Tantangan Sayembara TANGKAP Koruptor semakin Viral. Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi sekonyong-konyong belum memberikan respon. Kok jadi demam panggung gitu ? Ada Apa Gerangan??

Bukan Cuma Begal, Dedi Mulyadi Ditantang Bikin Sayembara Tangkap Koruptor Kakap share.google/I8POsclBLX5afhaDM

1 day ago | [YT] | 1

ARNet TV

Elektabilitas KDM 35 Persen, Pengamat: Hasil Safari Politik Pencitraan

Elektabilitas Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang mencapai 35 persen dalam survei nasional SMRC dan Indikator Politik Indonesia pada Juli lalu menjadi perhatian publik. Hasil survei tersebut menempatkan KDM di atas sejumlah tokoh nasional, seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Menanggapi hasil survei tersebut, pengamat politik asal Cirebon, Heru Subagia, menilai tingginya elektabilitas KDM bukan sekadar prestasi, melainkan ujian untuk membuktikan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi.

"Elektabilitas 35 persen itu bukan hadiah, melainkan tantangan. Kalau Kang Dedi gagal mengeluarkan sayembara menangkap koruptor kelas kakap, sebaiknya hentikan saja safari politik pencitraan yang hanya mengekspos isu-isu receh dan menyasar rakyat kecil," ujar Heru, alumni Fakultas Ilmu Politik UGM, Kamis (6/8/2026).



Menurut Heru, safari politik yang lebih banyak menyoroti begal, pengedar narkoba, maupun pelaku kejahatan kecil lainnya belum menyentuh persoalan utama yang dihadapi masyarakat.

"Itu sekadar hiburan politik. Rakyat tidak butuh tontonan. Rakyat membutuhkan keberanian seorang calon presiden untuk menindak elite yang merampas hak-hak mereka," tegasnya.

Heru menambahkan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Karena itu, menurutnya, seorang pemimpin harus berani menunjukkan komitmen nyata, bukan sekadar retorika.

"Rakyat sudah muak dengan sandiwara hukum. Karena itu, calon presiden harus berani memproklamasikan perang terhadap korupsi, bukan sekadar lip service," katanya.

Lebih lanjut, Heru menyoroti posisi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, yakni sekitar 36 juta pemilih tetap. Menurutnya, KDM perlu memperjelas sikap politiknya apabila ingin melangkah ke tingkat nasional.

"KDM harus memperjelas sikapnya di Jawa Barat. Jangan hanya viral dengan sayembara kontroversial. Kalau serius, buatlah sayembara menangkap koruptor besar, bukan pencuri kecil. Itu baru menunjukkan komitmen seorang calon presiden," ujarnya.

Heru mengaku siap mendukung KDM apabila berani mengambil langkah tegas terhadap koruptor kelas kakap.

"Kalau cuma safari politik receh, mending dihentikan. Itu tidak sesuai dengan kelas seorang calon presiden yang memiliki elektabilitas tertinggi. Politik bukan panggung sandiwara, melainkan arena pertaruhan nasib bangsa," pungkasnya.

1 day ago | [YT] | 1

ARNet TV

Elektabilitasnya Tertinggi, Pengamat Minta KDM Lakukan Gebrakan Fundamental Bukan Sekadar Konten Receh fajar.co.id/2026/08/06/elektabilitasnya-tertinggi-…
--
Menyebut KDM Bukan Lagi Bicara Gubernur Jabar,Tetapi Aset Politik Figur Fenomenal Yang Pantas Disoroti dan Digebuki Menguji Integritas dan Loyalitas Menindak Tegas Koruptor

1 day ago | [YT] | 1

ARNet TV

Elektabilitasnya Tertinggi, Pengamat Minta KDM Lakukan Gebrakan Fundamental Bukan Sekadar Konten Receh fajar.co.id/2026/08/06/elektabilitasnya-tertinggi-…
--
Menyebut KDM Bukan Lagi Bicara Gubernur Jabar,Tetapi Aset Politik Figur Fenomenal Yang Pantas Disoroti dan Digebuki Menguji Integritas dan Loyalitas Menindak Tegas Koruptor

1 day ago | [YT] | 1

ARNet TV

Elektabilitas KDM 35 Persen, Pengamat: Hasil Safari Politik Pencitraan

Elektabilitas Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang mencapai 35 persen dalam survei nasional SMRC dan Indikator Politik Indonesia pada Juli lalu menjadi perhatian publik. Hasil survei tersebut menempatkan KDM di atas sejumlah tokoh nasional, seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Menanggapi hasil survei tersebut, pengamat politik asal Cirebon, Heru Subagia, menilai tingginya elektabilitas KDM bukan sekadar prestasi, melainkan ujian untuk membuktikan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi.

"Elektabilitas 35 persen itu bukan hadiah, melainkan tantangan. Kalau Kang Dedi gagal mengeluarkan sayembara menangkap koruptor kelas kakap, sebaiknya hentikan saja safari politik pencitraan yang hanya mengekspos isu-isu receh dan menyasar rakyat kecil," ujar Heru, alumni Fakultas Ilmu Politik UGM, Kamis (6/8/2026).



Menurut Heru, safari politik yang lebih banyak menyoroti begal, pengedar narkoba, maupun pelaku kejahatan kecil lainnya belum menyentuh persoalan utama yang dihadapi masyarakat.

"Itu sekadar hiburan politik. Rakyat tidak butuh tontonan. Rakyat membutuhkan keberanian seorang calon presiden untuk menindak elite yang merampas hak-hak mereka," tegasnya.

Heru menambahkan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Karena itu, menurutnya, seorang pemimpin harus berani menunjukkan komitmen nyata, bukan sekadar retorika.

"Rakyat sudah muak dengan sandiwara hukum. Karena itu, calon presiden harus berani memproklamasikan perang terhadap korupsi, bukan sekadar lip service," katanya.

Lebih lanjut, Heru menyoroti posisi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, yakni sekitar 36 juta pemilih tetap. Menurutnya, KDM perlu memperjelas sikap politiknya apabila ingin melangkah ke tingkat nasional.

"KDM harus memperjelas sikapnya di Jawa Barat. Jangan hanya viral dengan sayembara kontroversial. Kalau serius, buatlah sayembara menangkap koruptor besar, bukan pencuri kecil. Itu baru menunjukkan komitmen seorang calon presiden," ujarnya.

Heru mengaku siap mendukung KDM apabila berani mengambil langkah tegas terhadap koruptor kelas kakap.

"Kalau cuma safari politik receh, mending dihentikan. Itu tidak sesuai dengan kelas seorang calon presiden yang memiliki elektabilitas tertinggi. Politik bukan panggung sandiwara, melainkan arena pertaruhan nasib bangsa," pungkasnya.

1 day ago | [YT] | 2

ARNet TV

JAKARTA, iNews.id - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan gugatan praperadilan jilid III Roy Suryo. Hakim memutuskan Roy Suryo tak dapat ganti rugi terkait penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak sah dalam perkara dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima," kata hakim tunggal I Ketut Darpawan.

1 day ago | [YT] | 2

ARNet TV

Hajar Koruptor!!

Tugas Khusus Buat Kang Dedi Mulyadi.

Dengan elektabilitas paling tinggi , ditunggu komitmennya pemberantas korupsi!!!
https://youtu.be/oRZ3YgzkZ_w?si=zc6e0...
Kang Dedy Mulyadi!!
Jangan Lupa Ditunggu Sayembara Tangkap Koruptor

1 day ago | [YT] | 0

ARNet TV

MENCARI KEADILAN YANG TERASA JAUH BAGI RAKYAT KECIL

Merinding ketika rakyat kecil berhadapan dengan kekuatan besar.

"No Viral, No Justice?"

Banyak rakyat kecil merasa jalur resmi seolah tidak memberikan jawaban. Berbagai upaya sudah dilakukan: mengisi formulir pengaduan online, mengirim surat resmi kepada pemerintah, dinas terkait, bahkan kementerian yang memiliki kewenangan terhadap persoalan tersebut. Namun, respons yang diharapkan tak kunjung datang.

Ironisnya, ketika sebuah kasus mulai viral di media sosial, barulah perhatian datang. Seolah-olah keadilan baru bergerak setelah menjadi sorotan publik.

Kasus seorang usher/SPG di ajang GIIAS 2026 yang mengaku dirinya dijadikan objek konten tanpa persetujuan dan videonya diunggah dengan narasi yang dianggap merendahkan, menjadi salah satu contoh bagaimana suara masyarakat bisa lebih cepat didengar ketika sudah ramai diperbincangkan.

Sangat disayangkan, lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang informasi dan komunikasi justru dinilai lambat merespons keluhan masyarakat. Saluran pengaduan, email, maupun nomor layanan yang tersedia disebut sulit diakses, sehingga menimbulkan kesan bahwa suara rakyat kecil tidak menjadi prioritas.

Apakah rakyat harus selalu menunggu sesuatu menjadi viral agar mendapatkan perhatian?

Keadilan seharusnya hadir bukan karena tekanan media sosial, tetapi karena memang menjadi kewajiban pelayanan publik.

Semua warga berhak didengar. Tidak peduli siapa yang berkuasa, siapa pemilik perusahaan, atau siapa yang memiliki pengaruh.

Rakyat tidak ingin dihina dan diabaikan.
Rakyat hanya ingin keadilan ditegakkan.

2 days ago | [YT] | 3

ARNet TV

Dedi Mulyadi Bukan Gubernur "Gorong -gorong", Jangan Hanya Pelaku Kejahatan Receh Yang Kakapnya Mana ?

Ditulis:
Heru Subagia
Pengamat Politik
Dan Warga Jabar

Di tengah viralnya pemberantasan korupsi dan maraknya penjahat Korupsi dari kalangan penegak hukum, tentunya masyarakat sedang geram, resah dan menginginkan perubahan tata kelola hukum yang radikal. Harapan tersebut dianggap layak untuk menjadi tindakan nyata terusan para pengambil kebijakan.

Penegakan hukum tumpul ke atas dan mudah dijadikan korban ketika menyertakan masyarakat kevil. Fenomena Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjadi perhatian khusus terjadinya anomali dan juga kepastian hukum yang dipakainya sekedar liptik servis atau juga praktik nyata .

Kegaduhan KDM dalam melakukan penegakan hukum sepihak hingga menimbulkan kritik di internal Pemerintah, Pakar Hukum hingga pengamat. Dalam konteks ini, terpicu juga untuk melontarkan kritik tajam sekaligus memberikan angin segar sebuah harapan.

Subtansi Bukan Drama

Apa yang dikatakan "Sayembara dari KDM mengandung pilihan dan sekaligus tantangan berat. KDM yang suka menjadi gubernur populis ini ditantang untuk menggeser target dari Sayembara tersebut agar lebih berkelas dan menantang.

Seperti diketahui, Gubernur Jabar Mulyadi menggelar Sayembara untuk sekian kalinya bagi masyarakat Jabar. Tema Sayembaranya berkaitan peredaran obat keras yang menjadi sorotan publik. "Laporkan Warung Tramadol dan Miras Ilegal di Jawa Barat", begitu bunyi Sayembaranya.

Gebrakan KDM pantas di Apresiasi dan dihormati sebagai tindakan nyata penegakan hukum skala terbatas.

Langkah Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi atau KDM, setidaknya menghilangkan tuduhan ,"Gubernur Pencitraan " . Persis apa yang dilontarkan Rocky Gerung apa yang dilakukan oleh KDM lebih banyak penyajian teatrikal yang menghibur dan membanjiri jagat Sosial, minim isi dan substansi.

Sayembara tangkap begal dan pengedar obat keras serta memvirallan harusnya bukan sekedar panggung hiburan. Rocky Gerung berani mengibaratkan KDM tidak beda dengan Mantan Kepala Daerah yang juga Mantan Presiden RI Joko Widodo yang sempat Viral dengan aksi Masuk "Gorong -gorong".

Bukan Maling Kelas Teri'

Dua Sayembara KDM diluncurkan dengan motif dan target isu uang sama. Menangkap begal dan pengedar obat terlarang, lalu pihak masyarakat diperintahkan juga memviralkan. Hanya saja , ada beban moral dan etika ketika Sayembara yang diluncurkan sang gubernur ternyata hanya menyasar maling kelas teri.

Rakyat kecil yang kadang terjerat kasus pencurian ayam atau berjualan minuman keras hannyalah korban dari kuterdesakkan hidup.

Mereka menjalani hidup dengan mengambil keputusan ekstrem, bukan karena rakus, melainkan karena kebutuhan dasar yang tak terpenuhi oleh negara. Tak mampu menyediakan lapangan kerja dan parahnya nihilnya jejaring pengaman sosial bagi masyarakat bawah.

Tangkap Teman Sendiri

Setidaknya untuk menindaklanjuti kritik dan juga mempertegas penegakan hukum btamoa tebang pilih, Gubernur Jabar layak memperluas sasaran sayembara antikorupsi dan ditujukan kepada para koruptor kelas kakap, elit politik, ketua dewan provinsi beserta anggotanya, pejabat teras pemprov, hingga pejabat daerah seperti Walikota, Bupati, Ketua DPRD, camat, dan Kepala Desa.

Bisa jadi sasaran para koruptor itu teman sendiri, satu partai atau bahkan pihak pendana pada waktu kampanye menjadi Gubernur.. Jika memang serius, sasarannya harus jelas, koruptor yang merampas hak rakyat, bukan sekadar pencuri kecil yang hidupnya sudah terhimpit.

Pakai Dana APBD

Tak hanya soal sasaran, yang penting untuk menyinggung soal hadiah. Besaran hadiah sayembara tangkap Koruptor jangan receh. Duit rakyat dibagikan untuk investasi dan tindakan tegas memberantas korupsi sekaligus memberikan pekerjaan bagi masyarakat.

Karenanya hadiah Sayembara Tangkap Koruptor agar nilainya mencapai miliaran rupiah, diambil dari APBD, bukan dari kantong pribadi gubernur.

Tentunya rakyat Jabar pasti setuju. Hadiah besar akan memicu keberanian masyarakat untuk melaporkan koruptor.

Skip the Carousel

1 2

2 days ago | [YT] | 7

ARNet TV

Salam Hormat Khusus Buat Gubernur Jawab Barat Kang Dedy Mulyadi

Untuk Sayembaranya Yang diluncurkan Oleh Kang Dedy , Saya tantang untuk bisa di geser ke pihak pelaku terlapor kelas kakap dan nilai hadiah sayembara yang besar. Target diganti sasarannya Koruptor semisal Wakil Gubernur, KETUA Dewan Provinsi dan anggotanya, Pejabat Teras Pemprov Kabar, Untuk di Daerah Sasaran adakah Walikota/ Bupati dan wakilnya, Ketua DPRD dan Anggota, Pejabat Daerah , Camat,Kades/ Lurah.

Jangan hanya target Maling Kelas Teri saja yang diincarnya, rakyat kecil yang kadang kali berbuat jahat menjadi maling bekal , berjualan miraa karena kebutuhan dasar yang tak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Mereka menjalani hidup dengan mengambil keputusan ekstrim.

Hadiahnya jangan receh juga, rakyat setuju kok bagi yang bisa melaporkan kaaih hadiah Milyaran.

Begitu Kang Dedy, mohon maaf jika ada kalimat yang aneh dan penuh isyarat.

4 days ago | [YT] | 2