Kepala Sekolah atau Kepala Bisnis? Ironi Penahanan Ijazah di Dunia Pendidikan 2025 Memicu Reaksi publik dan Kang Dedi Mulyadi
Surat keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada 23 Januari 2025, yang melarang penahanan ijazah siswa dengan alasan apapun, seharusnya menjadi angin segar bagi para lulusan SMA/SMK/SLB di Jawa Barat. Namun, kebijakan ini juga membuka luka lama dunia pendidikan, siswa dari keluarga ekonomi rendah terpaksa menghadapi utang hanya untuk mendapatkan ijazah mereka atau dokumen vital yang seharusnya menjadi tiket untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan.
Praktik ini telah menjadi rahasia umum yang berlangsung bertahun-tahun. Tidak sedikit siswa harus menjaminkan ijazah mereka karena tidak mampu melunasi berbagai biaya yang dikenakan sekolah, seperti "uang gedung" atau "sumbangan sukarela" yang sebenarnya dipaksakan dan ditetapkan hingga jutaan rupiah. Situasi ini jelas bertentangan dengan semangat pendidikan sebagai hak dasar. Ironisnya, pemerintah provinsi baru sekarang secara tegas melarang praktik ini, setelah generasi demi generasi siswa terjebak dalam lingkaran utang yang semestinya tidak mereka tanggung.
Pertanyaannya, mengapa kebijakan ini tidak diterapkan sejak dulu? Dinas Pendidikan, yang seharusnya menjadi garda terdepan memastikan hak siswa, tampak abai selama bertahun-tahun. Regulasi yang melarang penahanan ijazah sebenarnya telah diatur oleh Kemendikbud, tetapi implementasinya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sering kali lemah. Haruskah tekanan publik atau hadirnya figur seperti Kang Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan pendekatan pro-rakyat, menjadi katalis perubahan ini? Apakah selama ini kepala sekolah lebih sibuk mengelola pungutan daripada mengurus pendidikan?
Kebijakan baru ini, yang memberikan tenggat waktu hingga 1 Februari 2025 untuk menyerahkan ijazah yang tertahan, adalah langkah maju. Namun, keputusan ini juga berpotensi membongkar berbagai praktik pungutan liar yang selama ini dilegitimasi oleh sekolah dengan dalih kebutuhan operasional. Dari penjualan buku LKS hingga acara-acara seperti study tour dan pensi sekolah, praktik-praktik ini telah menjadi ladang "bisnis" yang memberatkan siswa dan orang tua. Kepala sekolah dan komite sekolah sering kali dijadikan tameng untuk melegitimasi pungutan yang sebenarnya melanggar aturan.
Jika pemerintah provinsi ingin memastikan kebijakan ini berjalan efektif, maka solusi jangka panjang harus segera disiapkan. Dana BOS dan alokasi APBD harus mencukupi kebutuhan operasional sekolah, sehingga tidak ada lagi alasan untuk membebani siswa dengan biaya tambahan yang tidak wajar. Pendidikan seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki kehidupan, bukan jerat yang memerangkap siswa dalam utang.
Dengan kebijakan ini, semoga pendidikan di Jawa Barat menjadi lebih adil dan inklusif, tanpa meninggalkan trauma bagi siswa yang baru saja menamatkan pendidikan mereka. Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi aturan di atas kertas yang diabaikan tanpa pengawasan dan implementasi yang jelas. Sudah saatnya kepala sekolah benar-benar menjadi pemimpin pendidikan, bukan pelaku bisnis.
Kepala Desa Beber Momon Kab. Cirebon Fasilitasi Pengobatan Hipnoterapi untuk Pecandu OKT Bekerjasama Dengan GMDM
CIREBON – Kepala Desa Beber, Momon, memfasilitasi pengobatan hipnoterapi dan hipnoterapi bagi seorang remaja berinisial "EA" (25), yang diketahui merupakan pecandu OKT (obat keras terbatas). Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 24 Januari 2025, di wilayah Desa Beber, Kabupaten Cirebon. "EA" ditangani langsung oleh praktisi hipnotis dan hipnoterapi asal kota Cirebon, Niko Andri Lesmana, dengan pendampingan Burhanudin S.P.d, Sekretaris dari GMDM (Garda Mencegah dan Mengobati) DPW Cirebon Raya.
Menurut Momon, upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa bersama GMDM untuk membantu penyembuhan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan OKT (obat keras terbatas). “Kami tidak hanya ingin mengobati, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang agar yang bersangkutan dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik,” ujar Momon di sela-sela kegiatan tersebut.
Dalam proses terapi tersebut, Niko Andri Lesmana menggunakan teknik hipnotis dan hipnoterapi untuk mengatasi ketergantungan "EA" terhadap obat-obatan. Burhanudin menambahkan, GMDM sebagai lembaga yang fokus dalam pencegahan dan pengobatan masalah narkoba akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, untuk menangani kasus serupa. “Kami ingin menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba sekaligus memberikan pendampingan yang maksimal bagi mereka yang membutuhkan,” tegas Burhanudin.
Tidak hanya berhenti pada pengobatan, Kepala Desa Momon juga memberikan peluang kepada "EA" untuk berkarya di bidang pertanian. Momon menawarkan program pengembangan benih sorgum sebagai bentuk rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan alternatif produktif bagi "EA" sekaligus meningkatkan keterampilan yang bermanfaat.
Dengan adanya inisiatif seperti ini, Kepala Desa Momon di Beber kab.Cirebon, menunjukkan upaya nyata dalam menangani dampak sosial yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Program ini juga menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk mengadopsi pendekatan yang menggabungkan pengobatan medis, psikologis, dan pemberdayaan ekonomi.
Di era digital, istilah "brain rot" semakin sering dibicarakan sebagai fenomena yang mengkhawatirkan. Kondisi ini mengacu pada penurunan fungsi mental akibat konsumsi berlebihan konten digital yang tidak berkualitas, terutama dari media sosial. Meski terlihat sepele, dampaknya dapat serius, mulai dari penurunan daya fokus hingga gangguan suasana hati seperti kecemasan dan depresi. Selengkapanya :
Anggaran Program Makan Bergizi Gratis ditiap sekolah dahulu atau Prioritaskan dulu pelayanan kesehatan masyarakat ? Walaupun ada BPJS, masyarakat kalangan menengah kebawah masih terkendala dengan beban biaya kewajiban bulanan serta biaya Rumah Sakit yang mahal.
Utamakan yang lebih penting dengan mengatasi kondisi krisis tata krama & polemik remaja di era digital yang sulit terkontrol segala aktifitas anak oleh para orang tua, dibandingkan dengan program Makan Bergizi Gratis, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto adalah program sangat mulia, namun sayangnya akan rawan penyelewengan anggaran. Belum juga terealisasi, muncul pihak-pihak external mengatasnamakan organisasi bentukan pemerintah bahkan ada pula yang mengaku dibentuk langsung oleh Presiden
CARUBAN MISTERI CHANNEL
CARUBAN MISTERI CHANNEL
Kepala Sekolah atau Kepala Bisnis? Ironi Penahanan Ijazah di Dunia Pendidikan 2025 Memicu Reaksi publik dan Kang Dedi Mulyadi
Surat keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada 23 Januari 2025, yang melarang penahanan ijazah siswa dengan alasan apapun, seharusnya menjadi angin segar bagi para lulusan SMA/SMK/SLB di Jawa Barat. Namun, kebijakan ini juga membuka luka lama dunia pendidikan, siswa dari keluarga ekonomi rendah terpaksa menghadapi utang hanya untuk mendapatkan ijazah mereka atau dokumen vital yang seharusnya menjadi tiket untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan.
Praktik ini telah menjadi rahasia umum yang berlangsung bertahun-tahun. Tidak sedikit siswa harus menjaminkan ijazah mereka karena tidak mampu melunasi berbagai biaya yang dikenakan sekolah, seperti "uang gedung" atau "sumbangan sukarela" yang sebenarnya dipaksakan dan ditetapkan hingga jutaan rupiah. Situasi ini jelas bertentangan dengan semangat pendidikan sebagai hak dasar. Ironisnya, pemerintah provinsi baru sekarang secara tegas melarang praktik ini, setelah generasi demi generasi siswa terjebak dalam lingkaran utang yang semestinya tidak mereka tanggung.
Pertanyaannya, mengapa kebijakan ini tidak diterapkan sejak dulu? Dinas Pendidikan, yang seharusnya menjadi garda terdepan memastikan hak siswa, tampak abai selama bertahun-tahun. Regulasi yang melarang penahanan ijazah sebenarnya telah diatur oleh Kemendikbud, tetapi implementasinya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sering kali lemah. Haruskah tekanan publik atau hadirnya figur seperti Kang Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan pendekatan pro-rakyat, menjadi katalis perubahan ini? Apakah selama ini kepala sekolah lebih sibuk mengelola pungutan daripada mengurus pendidikan?
Kebijakan baru ini, yang memberikan tenggat waktu hingga 1 Februari 2025 untuk menyerahkan ijazah yang tertahan, adalah langkah maju. Namun, keputusan ini juga berpotensi membongkar berbagai praktik pungutan liar yang selama ini dilegitimasi oleh sekolah dengan dalih kebutuhan operasional. Dari penjualan buku LKS hingga acara-acara seperti study tour dan pensi sekolah, praktik-praktik ini telah menjadi ladang "bisnis" yang memberatkan siswa dan orang tua. Kepala sekolah dan komite sekolah sering kali dijadikan tameng untuk melegitimasi pungutan yang sebenarnya melanggar aturan.
Jika pemerintah provinsi ingin memastikan kebijakan ini berjalan efektif, maka solusi jangka panjang harus segera disiapkan. Dana BOS dan alokasi APBD harus mencukupi kebutuhan operasional sekolah, sehingga tidak ada lagi alasan untuk membebani siswa dengan biaya tambahan yang tidak wajar. Pendidikan seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki kehidupan, bukan jerat yang memerangkap siswa dalam utang.
Dengan kebijakan ini, semoga pendidikan di Jawa Barat menjadi lebih adil dan inklusif, tanpa meninggalkan trauma bagi siswa yang baru saja menamatkan pendidikan mereka. Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi aturan di atas kertas yang diabaikan tanpa pengawasan dan implementasi yang jelas. Sudah saatnya kepala sekolah benar-benar menjadi pemimpin pendidikan, bukan pelaku bisnis.
[ Niko, Caruban Misteri Channel ]
11 months ago | [YT] | 0
View 0 replies
CARUBAN MISTERI CHANNEL
Kepala Desa Beber Momon Kab. Cirebon Fasilitasi Pengobatan Hipnoterapi untuk Pecandu OKT Bekerjasama Dengan GMDM
CIREBON – Kepala Desa Beber, Momon, memfasilitasi pengobatan hipnoterapi dan hipnoterapi bagi seorang remaja berinisial "EA" (25), yang diketahui merupakan pecandu OKT (obat keras terbatas). Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 24 Januari 2025, di wilayah Desa Beber, Kabupaten Cirebon. "EA" ditangani langsung oleh praktisi hipnotis dan hipnoterapi asal kota Cirebon, Niko Andri Lesmana, dengan pendampingan Burhanudin S.P.d, Sekretaris dari GMDM (Garda Mencegah dan Mengobati) DPW Cirebon Raya.
Menurut Momon, upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa bersama GMDM untuk membantu penyembuhan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan OKT (obat keras terbatas). “Kami tidak hanya ingin mengobati, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang agar yang bersangkutan dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik,” ujar Momon di sela-sela kegiatan tersebut.
Dalam proses terapi tersebut, Niko Andri Lesmana menggunakan teknik hipnotis dan hipnoterapi untuk mengatasi ketergantungan "EA" terhadap obat-obatan. Burhanudin menambahkan, GMDM sebagai lembaga yang fokus dalam pencegahan dan pengobatan masalah narkoba akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, untuk menangani kasus serupa. “Kami ingin menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba sekaligus memberikan pendampingan yang maksimal bagi mereka yang membutuhkan,” tegas Burhanudin.
Tidak hanya berhenti pada pengobatan, Kepala Desa Momon juga memberikan peluang kepada "EA" untuk berkarya di bidang pertanian. Momon menawarkan program pengembangan benih sorgum sebagai bentuk rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan alternatif produktif bagi "EA" sekaligus meningkatkan keterampilan yang bermanfaat.
Dengan adanya inisiatif seperti ini, Kepala Desa Momon di Beber kab.Cirebon, menunjukkan upaya nyata dalam menangani dampak sosial yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Program ini juga menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk mengadopsi pendekatan yang menggabungkan pengobatan medis, psikologis, dan pemberdayaan ekonomi.
[NIKO]
11 months ago | [YT] | 2
View 0 replies
CARUBAN MISTERI CHANNEL
Waspada Penipuan Iklan Berkedok Donasi Atas Namakan Yayasan Keagamaan di Media Sosial
kinerjaekselen.co/berita/waspada-penipuan-iklan-be…
1 year ago | [YT] | 1
View 0 replies
CARUBAN MISTERI CHANNEL
Kecelakaan Maut KM 77 Rombongan Pelajar SMP IT Darul Qur'an Mulia, Bukti Minimnya Pengawasan Dinas Pendidikan.
kinerjaekselen.co/berita/kecelakaan-maut-km-77-rom…
1 year ago | [YT] | 0
View 0 replies
CARUBAN MISTERI CHANNEL
Perbedaan Sikap DPR RI Pada Kasus Vina Cirebon dan Kasus Penganiayaan Anak Bos Toko Roti, Publik Pertanyakan Keadilan
kinerjaekselen.co/berita/perbedaan-sikap-dpr-ri-pa…
1 year ago | [YT] | 1
View 0 replies
CARUBAN MISTERI CHANNEL
MA Tolak PK Kasus Vina Cirebon di Prediksi Akan Menimbulkan Reaksi Besar Publik
kinerjaekselen.co/berita/ma-tolak-pk-kasus-vina-ci…
1 year ago | [YT] | 1
View 0 replies
CARUBAN MISTERI CHANNEL
Viral Penganiayaan Anak Bos Toko Roti Diduga "Brain Rot" Akar Penyebab Pelakunya Menjadi mem Babi Buta
Selengkapnya :
kinerjaekselen.co/berita/viral-penganiayaan-anak-b…
1 year ago | [YT] | 1
View 0 replies
CARUBAN MISTERI CHANNEL
Di era digital, istilah "brain rot" semakin sering dibicarakan sebagai fenomena yang mengkhawatirkan. Kondisi ini mengacu pada penurunan fungsi mental akibat konsumsi berlebihan konten digital yang tidak berkualitas, terutama dari media sosial. Meski terlihat sepele, dampaknya dapat serius, mulai dari penurunan daya fokus hingga gangguan suasana hati seperti kecemasan dan depresi.
Selengkapanya :
kinerjaekselen.co/lainnya/opini/kenali-brain-rot-s…
1 year ago | [YT] | 0
View 0 replies
CARUBAN MISTERI CHANNEL
Anggaran Program Makan Bergizi Gratis ditiap sekolah dahulu atau Prioritaskan dulu pelayanan kesehatan masyarakat ?
Walaupun ada BPJS, masyarakat kalangan menengah kebawah masih terkendala dengan beban biaya kewajiban bulanan serta biaya Rumah Sakit yang mahal.
Selengkapnya klik tautan ini
kinerjaekselen.co/berita/program-makan-bergizi-gra…
1 year ago | [YT] | 1
View 0 replies
CARUBAN MISTERI CHANNEL
Utamakan yang lebih penting dengan mengatasi kondisi krisis tata krama & polemik remaja di era digital yang sulit terkontrol segala aktifitas anak oleh para orang tua, dibandingkan dengan program Makan Bergizi Gratis, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto adalah program sangat mulia, namun sayangnya akan rawan penyelewengan anggaran.
Belum juga terealisasi, muncul pihak-pihak external mengatasnamakan organisasi bentukan pemerintah bahkan ada pula yang mengaku dibentuk langsung oleh Presiden
kinerjaekselen.co/lainnya/opini/perbandingan-metod…
1 year ago | [YT] | 0
View 0 replies
Load more